Jayapura, Jubi – Bupati Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Didimus Yahuli meminta Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat atau TPNPB berhenti menyerang dan melakukan kekerasan terhadap tenaga kesehatan maupun guru yang bekerja di Kabupaten Yahukimo. Yahuli menegaskan guru dan tenaga kesehatan bukanlah mata-mata tentara maupun polisi.
“Jangan kita saling curiga dan membantai orang dengan tidak bertanggung jawab. Jadi saya bantah 100 persen [bahwa] orang-orang yang bicara ini [guru maupun tenaga kesehatan dari] TNI/Polisi yang masuk sebagai mata-mata,” kata Bupati Yahuli dalam rekaman video yang dikirim Yahuli kepada Jubi pada Senin (24/3/2025).
More Read
Pada Jumat (21/3) dan Sabtu (22/3/2025), kelompok bersenjata yang diklaim Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB menyerang guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Seorang guru meninggal dunia, dan enam orang lainnya terluka. Tujuh ruang Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen (SD YPK) dirusak, dan dua unit rumah guru dibakar.
Yahuli mengatakan guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di Anggruk maupun tempat lainnya di Yahukimo direkrut melalui proses terbuka. Dia menegaskan kehadiran guru dan tenaga kesehatan sangat penting untuk membangun Kabupaten Yahukimo.
“Kami tidak bawa TNI/Polri untuk jadi pengajar atau terselubung dalam program di masyarakat Yahukimo. Ini demi kemanusian supaya orang cerdas dan amanat undang-undang,” ujarnya.
Yahuli menekankan tidak ada pihak yang akan mendapatkan simpati dari siapapun ketika melakukan pembunuhan terhadap guru maupun tenaga kesehatan. Dia mengatakan guru, tenaga kesehatan, hingga wartawan, pendeta dan pastor harus dilindungi.
“Ini kejadian terakhir di Yahukimo, tidak boleh terjadi lagi. Mari kita bangun kita punya orang dengan baik supaya mereka jadi pintar,” katanya.
Yahuli mengucapkan terima kasih kepada pihak tentara dan polisi yang telah membantu menevakuasi korban. Dia menegaskan tidak ruang bagi siapapun yang melakukan pembunuhan terutama terhadap guru dan tenaga kesehatan.
Yahuli meminta harus ada penegakan hukum supaya keluarga dan korban-korban mendapat keadilan. Ia mengatakan pelaku pembunuhan harus bertanggung jawab dan diproses hukum.
“Penegakan hukum. Tidak ada ruang dan tempat untuk orang seenaknya membunuh dan membantai orang lain. Saya sebagai kepala daerah mengutuk dengan keras segala kejahatan ini. Membunuh perempuan sama dengan membunuh ibu sendiri,” ujarnya.
Panglima Kodam (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Rudi Puruwito mengatakan guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di Anggruk bukanlah mata-mata militer. “[Mereka] benar-benar guru [dan tenaga kesehatan yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo, tidak ada korelasi dengan intelijen militer,” kata Rudi kepada wartawan di Jayapura, pada Senin (24/3/2025).
Jaminan keamanan
Ketua Komisi Nasional atau Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro meminta Pemerintah Kabupaten Yahukimo dan TNI/Polri untuk memastikan keamanan warga sipil termasuk tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan di Yahukimo pasca penyerangan yang diklaim dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
“Pemerintah dan aparat keamanan untuk memastikan keamanan warga sipil pasca penyerangan di wilayah Distrik Anggruk, termasuk menjamin perlindungan bagi para tenaga pendidik, tenaga kesehatan [di wilayah Yahukimo],” kata Sigiro di Jakarta, pada Senin (24/5/2025).
Atnike Sigiro mengatakan Komnas HAM mengecam tindakan yang dilakukan TPNPB atas peristiwa ini, yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Menurutnya segala bentuk serangan terhadap warga sipil dalam situasi perang maupun selain perang yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara merupakan bentuk pelanggaran hukum HAM dan hukum humaniter internasional.
“Tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak hidup dan hak atas rasa aman yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (non-derogable rights),” katanya.
Atnike Sigiro mengatakan pihaknya memberikan atensi terhadap situasi pasca konflik dan kekerasan di Distrik Anggruk Kabupaten Yahukimo yang rawan terhadap pelanggaran HAM akan resiko dampak tindakan penyisiran aparat keamanan. Penyisiaran dapat berdampak pengungsian internal, dan lumpuhnya pelayanan publik.
“Komnas HAM menekankan pentingnya kepastian penegakan hukum dan pendekatan keamanan yang terukur dalam penanganan konflik [di Distrik Anggruk, Yahukimo] demi penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia,” ujarnya.
Komnas HAM menyampaikan duka cita yang mendalam bagi para korban khususnya korban meninggal dunia, Rosalina Rerek Sogen, yang berprofesi sebagai guru di Distrik Anggruk. Atnike Sigiro meminta pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk melakukan langkah-langkah perlindungan dan pemulihan bagi korban bagi korban jiwa maupun luka, dan keluarga korban aksi kekerasan tersebut.
“Pemulihan kesehatan, psikologis, pemberian kompensasi, termasuk pemulangan ke wilayah asal,” katanya.
Panglima Kodam (Pangdam) XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Rudi Puruwito mengatakan saat ini ada 32 personel TNI pasukan Rajawali yang berada di Kampung Distrik Anggruk. Menurut Rudi pihaknya masih melakukan komunikasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan untuk penempatan pasukan di sana.
“Di sana masih ada pasukan Rajawali ada 32 personil dalam rangka membantu, mengamankan di Distrik Anggruk. Masyarakat anggruk sendiri juga merasa ketakutan, dengan adanya serangan secara mendadak itu. Jadi pasukan masih ada di sana, kemudian sampai kapan dan bagaimana selanjutnya kita masih berkomunikasi untuk keputusan yang lebih lanjut,” ujarnya.
Olah TKP
Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan personel Satgas Gakkum Operasi Damai Cartenz 2025 telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) atas insiden penyerangan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, pada Senin (24/3/2025). Kegiatan olah TKP dilakukan di tiga lokasi utama yakni kompleks perumahan guru SD Advent Anggruk, gedung RS Efata Angguruk, dan sekolah.
Faizal mengatakan olah TKP merupakan bagian penting dari proses penyidikan berbasis Scientific Crime Investigation untuk mengungkap kebenaran peristiwa pidana. Olah tempat kejadian perkara dilaksanakan untuk membuat terang suatu peristiwa pidana sebagai bagian dari Scientific Crime Investigation, sehingga kami dapat mengumpulkan barang bukti, keterangan saksi di lapangan, untuk dapat mengetahui bagaimana peristiwanya dan siapa pelaku.
“Dari olah TKP ini nantinya akan menjadi dasar pembuktian dalam proses penyidikan selanjutnya,” ujar Faizal dalam keterangan tertulisnya yang diterima Jubi pada Selasa (25/2025).
Dari hasil olah TKP diketahui bahwa kejadian berlangsung pada Jumat (21/3) dan Sabtu (22/3). Kelompok pelaku berjumlah sekitar 15 orang menyerang guru-guru honorer menggunakan senjata tajam, membakar dua unit rumah dinas guru, merusak tujuh ruang kelas sekolah, serta menganiaya dan membunuh seorang guru bernama Rosalia Rerek Sogen.
Korban meninggal dunia ditemukan dengan sejumlah luka parah di tubuh, diantaranya luka robek di leher, luka tusuk di pinggang, dan patah tulang terbuka di tangan. Sementara itu, tujuh korban lainnya mengalami luka berat dan ringan akibat penganiayaan menggunakan senjata tajam.
Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan dalam kegiatan olah TKP tersebut tim gabungan berhasil mengumpulkan sejumlah barang bukti seperti serpihan kaca, bilah parang dan pisau terbakar, serta sampel material bangunan yang hangus. Beberapa saksi juga telah dimintai keterangan guna memperkuat proses penyelidikan.
Yusuf mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memperkeruh suasana. Ia juga meminta kerja sama aktif masyarakat untuk melaporkan informasi penting terkait pelaku.
“Kami mengajak masyarakat di Yahukimo dan sekitarnya untuk tetap waspada, tidak terpancing provokasi, dan segera melapor jika memiliki informasi tentang keberadaan para pelaku. Peran aktif masyarakat akan sangat membantu dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif,” kata Yusuf.
Yusuf mengatakan hingga kini personel Ops Damai Cartenz masih melakukan penjagaan dan pemantauan intensif di Distrik Anggruk untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan lanjutan.
Hentikan kekerasan
Justice, Peace, and Integrity of Creation Ordo Fratrum Minorum atau JPIC OFM Papua, Pastor Alexandro Rangga OFM mengecam keras segala bentuk kekerasan, tanpa memandang siapa pelakunya, yang mengancam hak hidup. Rangga mengatakan warga sipil seperti guru dan tenaga medis sedang menjalankan tugas mulia mereka di tengah kondisi sulit.
“Kami menyerukan penghentian segera atas siklus kekerasan yang terus berlangsung di Tanah Papua,” kata Rangga.
Dia menegaskan kekerasan terhadap guru dan tenaga kesehatan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Namun, Rangga menyebutkan bahwa akar permasalahan dari konflik yang berkepanjangan ini jauh lebih dalam, meliputi sejarah ketidakadilan, marginalisasi, dan ketegangan yang terus meningkat akibat militerisasi dan pendekatan keamanan yang konfrontatif.
“Kami memohon kepada semua pihak untuk menghormati hak asasi manusia dan bekerja sama dalam semangat persaudaraan,” ujarnya.
Rangga mengajak pemerintah, TNI-Polri, TPNPB-OPM, serta tokoh adat dan agama bekerja sama untuk membuka ruang dialog damai demi rekonsiliasi jangka panjang. Perdamaian hanya dapat terwujud jika kita berani meletakkan senjata dan merangkul dialog, ujarnya.
“Dialog inklusif dan berkelanjutan, namun ini membutuhkan komitmen dari semua pihak untuk menghentikan kekerasan, menghormati kehidupan, dan bekerja sama dalam semangat persaudaraan,” katanya. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
