“All Eyes on Papua” bukti Pemerintah Indonesia abai

Nabire, Jubi – Beberapa pekan lalu, linimasa media sosial (medsos) riuh dengan kampanye slogan All Eyes on Rafah. Seruan kemanusiaan itu muncul dan dibagikan hampir 50 juta unggahan, sebagai reaksi terhadap korban sipil di Rafah akibat konflik terkini Israel dan Palestina.

Berselang sehari kemudian, slogan All Eyes on Papua tiba-tiba menyusul viral. Hal ini muncul dari penolakan dan perlawanan hukum atas ancaman ekosida di tengah Suku Awyu di Kabupaten Boven Digoel dan Mappi, serta rencana perkebunan atau proyek tebu seluas dua juta hektare di Kabupaten Merauke.

All Eyes on Papua sempat dibagikan lebih dari tiga juta kali per Kamis (6/6/2024). Kampanye penolakan atas deforestasi di Tanah Papua itu, mendapat perhatian luas di West Papua, Indonesia, bahkan komunitas internasional.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Emanuel Gobay mengatakan, perjuangan hak masyarakat adat Awyu melawan pemerintah yang telah mencaplok wilayah adatnya, melalui penerbitan surat rekomendasi kelayakan lingkungan kepada PT Indo Asiana Lestari disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura. Kasus itu banding di PTUN Manado, dan saat ini tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

“Perlindungan, penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM merupakan tanggung jawab negara melalui pemerintah sesuai Pasal 28i ayat (4) UUD 1945, sehingga dalam kasus masyarakat adat Awyu dan Moi yang mempertahankan hak-hak adatnya melalui sistem peradilan yang dibentuk negara itu, [harus] diselamatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) yang adalah representatif lembaga pemerintahan pada bagian yudikatif,” katanya, di Jayapura pada Senin (10/6/2024).

MA memiliki kewajiban konstitusional untuk mengimplementasikan Pasal 28i ayat (4) UUD 1945, dari ancaman tindakan penggelapan tanah adat sesuai Pasal 385 KUHP yang dilakukan secara sistematik dan struktural oleh pemerintah. “Demi meloloskan kepentingan eksploitasi sumber daya alam dalam wilayah adat masyarakat Awyu dan Moi,” katanya.

Sementara itu, Presiden Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Menase Tabuni, mengatakan Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Luar Negeri dan Presiden Joko Widodo, hanya memberi kecaman terhadap sikap agresi Israel terhadap Palestina. Sementara konflik bersenjata sekaligus agraria di Tanah Papua seolah-olah diabaikan.

“Konflik dan kekerasan [bersenjata] di Tanah Papua telah berlangsung sejak pendudukan Indonesia [terhadap Papua] selama 61 tahun yakni dari Mei 1963 hingga Juni 2024, masih terus terjadi dan tidak mengalami perubahan yang signifikan,” katanya.

Tabuni mengatakan dalam kurun waktu 61 tahun pendudukan Indonesia di Tanah Papua, orang Papua sedang mengalami slow-motion genocide (pemusnahan manusia secara perlahan), etnosida (pemusnahan etnis) dan ekosida (pemusnahan sumber daya alam). Presiden Joko Widodo dan kabinetnya menggadaikan kekayaan alam milik bangsa Papua, untuk melakukan pinjaman kepada lembaga dan negara donor internasional, serta untuk membayar utang Pemerintah Indonesia yang kini mencapai 8.338 triliun rupiah.

“Sehubungan konflik perlawanan di West Papua antara TNI/Polri dan TPNPB, Kantor Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Papua melaporkan bahwa sejak Januari hingga Mei 2024 telah terjadi 41 insiden. Komnas HAM Papua mengklaim bahwa insiden kekerasan tersebut telah mengakibatkan 32 orang meninggal dunia dan 21 orang terluka,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia selama ini aktif menyerukan perdamaian di tingkat internasional, tetapi tidak memiliki ‘peta jalan’ penyelesaian konflik di Papua. Pemerintah Indonesia selalu menggunakan argumen bahwa Papua telah diberikan status Otonomi Khusus (Otsus) jilid pertama dari 2001-2021 yang telah gagal dan pemaksaan Otsus jilid kedua 2021 sampai sekarang, yang dalam pelaksanaannya berada di bawah kontrol ketat Pemerintah Pusat.

“Argumen lain adalah dengan menerapkan pemekaran wilayah administrasi pemerintahan baik provinsi maupun kabupaten, yang secara langsung akan diikuti dengan penambahan Markas Komando Teritorial baik Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sampai Desember 2023, Indonesia telah menempatkan 47.261 personel militer di Papua, di mana sekitar 24 ribu personel telah dimobilisasi ke titik konflik yang masih bergolak. Pemekaran wilayah administrasi di West Papua merupakan proyek politik pendudukan Indonesia, dalam mempercepat proses pemusnahan orang Papua di atas tanah leluhurnya sendiri,” katanya.

Kasus pelanggaran HAM tak kunjung selesai

Sekretaris Eksekutif ULMWP Markus Haluk mengatakan, sejauh ini belum terlihat model pendekatan komprehensif yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua. Komnas HAM dan beberapa jaringan kerja mereka di Tanah Papua, lebih cenderung mendorong pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), dengan berlandaskan pada regulasi Otsus.

ULMWP berpandangan bahwa pembentukan KKR merupakan upaya terselubung untuk menyembunyikan kasus pelanggaran HAM Papua dari pengawasan internasional. “Kami anggap itu sebagai cara untuk sembunyikan kasus Papua dari perhatian internasional. KKR membuat orang Papua yang menjadi korban pelanggaran HAM hanya dibayar dengan uang, sementara tidak ada keadilan yang diberikan. Sudah terbukti kasus Abepura 2000 dan Paniai 2014 yang dibawa ke Pengadilan HAM, pelakunya divonis bebas. Orang Papua tidak akan pernah mendapat keadilan di dalam sistem hukum Republik Indonesia,” katanya.

Pemerintah Indonesia juga secara ketat telah melarang akses lembaga kemanusiaan, pekerja sosial, dan jurnalis internasional untuk mengunjungi West Papua. Kebijakan tersebut sebagai upaya untuk menutupi semua tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan di Tanah Papua.

Menurutnya, ULMWP telah menerima informasi rencana kebijakan tertutup yang dikoordinasikan melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI), yang akan melakukan beberapa langkah strategis guna menghentikan seluruh upaya perjuangan bangsa West Papua.

Kebijakan tersebut akan dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, dan lembaga lainnya yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.

“Kebijakan dimaksud menargetkan bahwa hingga tahun 2045 bertepatan dengan 100 tahun Republik Indonesia, separatisme akan dihilangkan,” katanya.

Mencermati situasi sebagaimana yang telah disebutkan di atas, ULMWP menyerukan agar Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) agar segera membentuk suatu Misi Pencari Fakta, untuk melakukan penyelidikan berbagai kasus pelanggaran HAM di West Papua, dan meninjau kembali keanggotaan Indonesia dalam badan tersebut, karena selama ini tidak menghargai instrumen hukum humaniter internasional.

“Pemerintah Indonesia segera membuka akses kepada Perdana Menteri PNG Hon. James Marape dan PM Fiji Hon. Sitiveni Rabuka, sejalan dengan hasil Komunike Forum Pemimpin Kepulauan Pasifik pada November 2023 di Cook Islands, untuk berkunjung ke Indonesia guna melakukan dialog dengan Pemerintah Indonesia masalah konflik West Papua,” ujarnya.

Pihaknya juga menyerukan para pemimpin Melanesia, Pasifik, Afrika, dan komunitas Internasional untuk mengambil tindakan dan langkah-langkah tegas dan nyata dalam menyelamatkan bangsa Papua dari tiga fakta ancaman besar yakni slow-motion genocide, etnosida, dan ekosida oleh Indonesia di West Papua.

“Lembaga dan Mitra Strategis ULMWP terus meningkatkan kerja sama dalam rangka mendorong advokasi penyelesaian masalah West Papua secara damai dan bermartabat. Korban pelanggaran HAM dan rakyat West Papua wajib berhati-hati dengan gagasan KKR yang didorong oleh Komnas HAM dan berbagai institusi lokal lainnya, karena bertujuan untuk meredam kampanye dan advokasi isu HAM Papua di tingkat regional dan internasional,” katanya. (*)