ULMWP kecam dugaan kekerasan terhadap orang asli Papua

Jayapura, Jubi – The United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP mengecam rangkaian dugaan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan di Tanah Papua terhadap orang asli Papua dalam beberapa waktu terakhir.

Presiden Eksekutif ULMWP, Menase Tabuni mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir setidaknya ada tiga kasus dugaan kekerasan yang dilalukan aparat keamanan, dan merenggut nyawa orang asli Papua di tiga wilayah berbeda.

Menurutnya, seorang prajurit TNI Angkatan Darat (AD), Terian Barusa yang berangkat Prajurit Satu atau Pratu menembak seorang juru parkir bernama Obet Manabu, yang menyebabkan korban meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi di kawasan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, Rabu (3/9/2025).

Katanya, pada tanggal yang sama seorang warga di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan bernama Victor Deyal meninggal dunia setelah ditangkap anggota Polres setempat.

“Korban ditangkap tanpa ada kejelasan hukum dari pihak kepolisian Indonesia. Selama di tahanan, anggota polisi diduga melakukan penyiksaan keji kepada korban hingga meningga dunia. Keluarga pun kaget ketika jenazah [korban] diantarkan oleh pihak Polres ke rumah korban,” kata Manase Tabuni dalam siaran pers tertulis yang diterima Jubi, Kamis (11/9/2025).

Ia mengatakan, pembunuhan terhadap orang asli Papua kembali terjadi pada 7 September 2025. Korban adalah anggota Kodim 1715 Yahukimo, Praka Petrus Muenda.

Korban meninggal dunia setelah diduga ditembak oleh sesama anggota TNI, Kapten Inf. Jhon, yang merupakan Komandan Tim Satgas Ketapang Swasembada BAIS. Peristiwa itu terjadi di Waris, Kabupaten Keerom, Papua.

Melihat rangkaian peristiwa demi peristiwa itu, Menase Tabuni menyampaikan turut berduka kepada keluarga korban dan menegaskan bahwa satu nyawa manusia Papua sangat berharga dalam kehidupan keluarganya, di tengah bangsa Papua dan di mata Tuhan sebagai pencipta manusia.

“Banyak peristiwa dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi selama 62 tahun (1963-2025) menunjukan bahwa tidak ada jaminan masa depan orang asli Papua hidup bersama dengan Indonesia. Orang Papua baik yang bekerja dalam sistem Indonesia sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) maupun anggota TNI/Polri tetap ada dalam ancaman kematian,” ujarnya.

Katanya, seluruh kebijakan Pemerintah Indonesia selama ini dilandasi oleh sikap superior dan penuh rasisme yang telah mengurat-akar dalam seluruh sel kehidupan berbangsa.

Manase Tabuni mengatakan, Pemerintah Indonesia melihat orang Papua bukan sebagai manusia yang memiliki martabat dan harga diri. Namun sebagai musuh yang harus dibasmi demi menduduki dan menguasai sumber daya alam yang ada di Tanah Papua.

ULMWP pun mengimbau rakyat Papua, untuk tetap menjaga diri, tidak mempercayai dan menggantungkan harapan hidup serta masa depan tanah ini kepada Bangsa Indonesia dan bangsa manapun.

“Sehubungan dengan tiga peristiwa penyiksaan oleh anggota Polres Yahukimo, dan oleh anggota TNI di Jayapura dan di Keerom, kami ULMWP meminta pimpinan instansi terkait untuk memberikan seberat-beratnya dan memecat pelaku penyiksaan dan pembunuhan dari institusi satuan mereka masing-masing,” ucapnya.

Di sisi lain, menyadari adanya ancaman yang kian nyata pada manusia (genosida), budaya (etonosida) dan hutan (ekosida) di West Papua, ULMWP menyerukan kepada para pemimpin Melanesia, Pasifik dan para pemimpin dunia internasional untuk mengambil tindakan konket dalam proses penyelesaikan konflik berkepanjangan di West Papua.

Wakil Presiden Eksekutif ULMWP, Octovianus Mote menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pemimpin politik Pasifik serta pemimpin adat, gereja (PCC), LSM, mahasiswa dan rakyat yang dalam 10 tahun terakhir ini atau sejak pertemuan PIF di Port Moresby, Papua Nugini pada September 2015 hingga pertemuan para pemimpin Pasific di Honiara Solomon Islands pada September 2025, terus memberikan perhatian dan dukungan bagi hak penentuan Nasib sendiri dan keprihantinan atas ancaman dan kejahatan kemanusiaan dan lingkungan hidup yang terjadi di West Papua. (*)