Sorong, Jubi – Ika Pratiwi dari Perempuan Mahardhika Mutiara mengatakan, praktik politik penundukan perempuan semakin menguat seiring melemahnya demokrasi.
Hal itu disampaikan Ika Pratiwi dalam diskusi daring yang diselenggarakan Perempuan Mahardhika, Selasa (3/2/2026).
Diskusi dengan tema “Aku Mau Merebut Kemerdekaanku, Melawan Politik Penundukan Perempuan” ini digelar menjelang 115 Tahun Hari Perempuan Internasional.
Ika Pratiwi mengatakan, berbagai strategi pelemahan demokrasi yang terjadi kini, juga menyasar perempuan secara sistematis. Salah satunya melalui pembatasan akses pendidikan dan ruang partisipasi publik.
*****************
Jubi.id adalah media yang berbasis di Tanah Papua. Media ini didirikan dengan sumberdana masyarakat melalui donasi dan crowd funding. Dukung kami melalui donasi anda agar kami bisa tetap melayani kepentingan publik.
*****************
Situasi yang dihadapi perempuan Indonesia semakin berat, kekerasan yang terjadi di berbagai daerah bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Melainkan bagian dari manifestasi ideologi yang dilegitimasi negara.
“Sepanjang tahun 2025, gelombang protes besar yang muncul di awal pemerintahan juga dinilai banyak diabaikan. Kita juga melihat persoalan penetapan upah yang terus menempatkan perempuan dalam kategori upah murah,” kata Ika Pratiwi.
Katanya, persoalan ekonomi turut menjadi sorotan. Penetapan upah yang terus menempatkan buruh, terutama perempuan dalam kategori upah murah dan tidak layak, makin memperparah ketimpangan sosial.
Menurutnya, karakter pemerintahan seperti ini tidak hanya menghilangkan partisipasi rakyat dalam arah ekonomi-politik negara, juga menghancurkan kedaulatan rakyat, khususnya perempuan.
“Kalau kita lihat data global menunjukkan bahwa setiap hari 137 perempuan dibunuh, dengan sekitar 60 persen pelaku berasal dari sekitar keluarga terdekat,” ucapnya.
Menurutnya, tercatat ratusan kasus feminisida, dengan 183 pemberitaan dan 239 kasus teridentifikasi terjadi di Indonesia selama 2025. Fakta ini pun mendapat perhatian serius dari berbagai kelompok perempuan.
Ia menjelaskan, feminisida merupakan bentuk kekerasan berlapis karena selain kehilangan nyawa, korban dan keluarganya kerap dihadapkan pada proses hukum yang tertutup dan tidak transparan.
“Praktik tersebut tidak terlepas dari ideologi militeristik yang dilegitimasi negara dan memperkuat dominasi atas tubuh perempuan,” ujarnya.
Selain itu lanjut Ika Pratiwi, eksploitasi terhadap tenaga kerja perempuan masih terus terjadi, dan hak-hak perempuan seperti cuti hamil, cuti melahirkan, cuti haid, dan hak atas asi susu ibu atau ASI eksklusif hanya menjadi janji kebijakan, tanpa implementasi nyata di tengah situasi kerja yang tidak pasti dan sistem kesehatan yang dinilai belum manusiawi.
Diskusi ini pun diharapkan memberikan perspektif dari para narasumber dapat membantu kita memahami strategi dan arah ekonomi politik negara hari ini, sehingga pentingnya menempatkan politik penundukan perempuan sebagai isu sentral dalam membaca kebijakan negara yang dianggap anti-kritik dan anti-kebebasan berpikir.
“Meski situasinya berat, kita perlu tetap optimis dan terus berjuang bersama untuk mengubah sistem menuju dunia yang lebih adil dan manusiawi,” katanya.
Katanya diskusi ini berangkat dari refleksi atas hak-hak paling mendasar warga negara, khususnya bagaimana kepekaan publik perlu dibangun untuk melawan praktik politik yang menindas dan melemahkan demokrasi.
Sebab, perjuangan perempuan hari ini tidak terlepas dari sejarah panjang perjuangan perempuan-perempuan Indonesia sebelumnya yang penuh pengorbanan dan keberanian.
Katanya, dari sanalah lahir inspirasi bagi perempuan untuk terus melanjutkan perjuangan, agar perubahan dapat dirasakan secara nyata.
Ia mengutip pemikiran R.A. Kartini yang menyatakan, “Aku mau mampu merdeka,” kalimat ini disebut menjadi semangat dalam proses perjuangan perempuan Indonesia menuju pembebasan yang sesungguhnya, diwujudkan melalui pendidikan yang kuat, kebebasan bersuara, dan kebebasan bertindak yang diperjuangkan lintas generasi.
Sementara itu, Siti Maimunah dari Mama Aleta Fund mengatakan, kondisi politik saat ini tidak netral, dan bergerak ke arah yang semakin ekstrim.
Katanya, situasi yang terjadi hari ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terutama kelompok rentan semakin terbatas. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah mengapa perlawanan terus lahir di berbagai tempat.
“Fenomena perlawanan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, juga di banyak wilayah lain. Saya memilih menggunakan istilah ekstremisme, untuk menggambarkan kondisi politik dan ekonomi saat ini, bukan sekadar menyebutnya sebagai persoalan pertambangan, ekonomi, atau lingkungan,” kata Siti Maimunah.
Ekstrim yang dimaksud menurutnya, adalah cara pandang yang membenarkan kerusakan alam secara besar-besaran, demi kepentingan segelintir pihak.
Ia mengatakan, awalnya konsep ini banyak digunakan untuk menjelaskan praktik pertambangan, tetapi kini meluas ke berbagai sektor lain, termasuk pariwisata premium, industri saham, dan sektor-sektor ekonomi baru lainnya.
“Penting untuk kita diingat bahwa tidak ada hak yang diberikan secara cuma-cuma oleh negara. Semua hak termasuk hak memilih, hak bersuara, dan hak bekerja diperoleh melalui perjuangan panjang,” ucapnya.
Ia mengatakan, politik bersifat dinamis dan terus merespons perkembangan zaman, termasuk lahirnya kesadaran baru terhadap isu lingkungan.
Isu lingkungan hari ini lanjut Siti, tidak bisa dilepaskan dari krisis iklim global. Karena itu, pendekatan seperti ekofeminisme menjadi relevan untuk menunjukkan bahwa persoalan perempuan berkaitan erat dengan dinamika politik dan ekonomi.
“konsolidasi ini perlu diperluas, tidak hanya antar-manusia, juga dengan alam. Dinamika eksploitasi sumber daya alam saat ini sangat berkaitan dengan kekerasan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan,” katanya. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
Discussion about this post