Program kewarganegaraan mulai hasilkan dana untuk ketahanan ekonomi Nauru

Jayapura, Jubi – Presiden Nauru, David Adeang, menyatakan Program Kewarganegaraan Ketahanan Ekonomi dan Iklim Nauru yang diluncurkan tahun lalu mulai memberikan manfaat nyata bagi negara tersebut. Program itu disebut telah menghasilkan pendanaan untuk menjawab kebutuhan paling mendesak Nauru.

Adeang mengatakan program tersebut merupakan salah satu inisiatif berani yang dijalankan pemerintah pada periode sebelumnya guna membangun ketahanan jangka panjang. “Dibutuhkan keberanian untuk mengubah arah sebuah negara, namun kami membuktikan hal itu bisa dilakukan dengan pemikiran inovatif dan dukungan rakyat,” ujarnya.

Program ini menarik minat pemohon dari berbagai negara. Sejumlah aplikasi telah disetujui, namun banyak pula yang ditolak karena seluruh pemohon melalui proses uji kelayakan yang ketat dan menyeluruh. Pemerintah, kata Adeang, sejak awal menegaskan hanya individu dengan rekam jejak terbaik yang dapat diterima sebagai warga negara dan memegang paspor Nauru.

Ia menegaskan, warga baru yang memperoleh kewarganegaraan tidak diwajibkan tinggal di Nauru serta tidak memiliki hak suara maupun hak membeli tanah.

Menurutnya, para pemohon memahami bahwa Nauru saat ini berada pada peringkat kelima negara paling rentan di dunia dan paling rentan di Pasifik terhadap guncangan ekonomi dan iklim. Mereka, lanjutnya, ingin mendukung upaya perubahan positif yang tengah dilakukan pemerintah.

Warga negara baru pertama yang disetujui dalam program ini adalah satu keluarga asal Jerman yang terdiri dari empat orang. Mereka diketahui telah menjual bisnis keluarga yang telah lama berdiri dan kini bermukim di Dubai. CEO program, Edward Clark, mengatakan keluarga tersebut mencari kewarganegaraan kedua sebagai rencana cadangan di tengah ketidakstabilan politik global, sekaligus karena kontribusi mereka akan digunakan untuk mengatasi dampak perubahan iklim di Nauru.

Pada November lalu, seorang warga Amerika Serikat menjadi peserta pertama program yang mengunjungi Nauru. Ia menyatakan kewarganegaraan Nauru memberinya rasa aman sebagai negara netral, sekaligus memastikan dananya mendukung perekonomian dan lingkungan serta membantu masyarakat Nauru menjadi lebih tangguh terhadap perubahan iklim.

Presiden Adeang menegaskan pemerintah akan terus mengejar peluang ekonomi yang inovatif dan bertanggung jawab, sembari tetap memprioritaskan kohesi sosial dan kesehatan masyarakat.

Nauru pernah mengalami lonjakan kemakmuran yang luar biasa bagi negara kecil di Pasifik pada 1970-an. Namun, kejayaan itu harus dibayar mahal: penambangan fosfat selama puluhan tahun membuat sekitar 80 persen wilayah daratannya berubah menjadi lahan tandus dan sulit dihuni.(*)