Jayapura, Jubi – Presiden Pemerintah Otonom Bougainville atau Autonomous Bougainville Government (ABG) Ishmael Toroama telah mengimbau Perdana Menteri James Marape untuk mengambil alih kepemilikan dan mendukung referendum kemerdekaan Bougainville di Parlemen Papua Nugini.
Pembicaraan moderasi bersama mengenai kemerdekaan Bougainville dimulai pada Senin (18/3/2025), diketuai mantan Gubernur Jenderal Selandia Baru Sir Jerry Mateparae sebagai moderator internasional. Demikian dikutip jubi.id dari laman RNZ Pasifik, Selasa (18/3/2025).
More Read
“Saya memohon kepada Anda [Marape] untuk mengambil hasil referendum Bougainville dan menyerahkannya kepada Menteri Nasional Urusan Bougainville untuk disampaikan kepada parlemen nasional guna mendapatkan pengesahan melalui proses moderasi ini, sebagaimana Konstitusi Nasional diamandemen untuk memberlakukan Perjanjian Damai Bougainville,” kata Toroama dalam pernyataan pembukaannya.
Ia mengatakan dialog tersebut sangat penting, “karena tahap akhir perjalanan kita”.
Sejauh pengetahuannya, proses negosiasi kemerdekaan telah diakhiri dengan referendum, di mana rakyat Bougainville dengan suara mayoritas memilih kemerdekaan dan pembicaraan moderasi minggu ini adalah tentang mencapai kesepakatan mengenai pelaksanaan hasil referendum.
“Karena itu, fokus saya dalam moderasi ini adalah untuk mendefinisikan hubungan baru antara Bougainville dan Papua Nugini sebagai dua negara berdaulat yang independen. Hubungan ini dapat diwujudkan melalui paket kemerdekaan bagi Bougainville,” katanya.
Ia menyebutkan Bougainville telah melakukan bagiannya dalam proses perdamaian ini. “Sekarang giliran Anda,” ujarnya.
Menurutnya ABG mengakui bahwa tata tertib sidang merupakan proses yang terjadi di parlemen nasional.
Namun, tambahnya, meskipun Bougainville menghargai keterlibatan dalam subjek khusus itu, “Hal ini telah mengalihkan perhatian kita dari agenda inti penyelesaian politik mengenai kemerdekaan,” ujarnya.
Ia mengatakan hasil referendum kemerdekaan harus didukung. Dalam semangat Perjanjian Damai Bougainville, kedua pemerintah dapat bersama-sama memutuskan sebagai bagian dari konsultasi untuk mencapai kesepakatan mengenai hubungan bilateral untuk kemerdekaan Bougainville di luar parlemen.
“Agenda Bougainville adalah kemerdekaan dan dalam konsultasi pasca-referendum, kami telah memperjelas hal ini, yang menghasilkan perjanjian bersama seperti peta jalan Wabag dan Perjanjian Era Kone,” katanya.
Toroama menambahkan bahwa rakyatnya telah menetapkan 1 September 2027 sebagai tanggal berlakunya kemerdekaan.
“Keputusan ini konsisten dengan Peta Jalan Pelaksanaan Hasil Referendum yang disepakati bersama, yang umumnya dikenal sebagai ‘Peta Jalan Wabag’, yang menetapkan jangka waktu ‘tidak lebih awal dari 2025, tidak lebih lambat dari tahun 2027’, untuk deklarasi kemerdekaan.
Sebagai Presiden, ia akan menegakkan keputusan rakyat sepanjang konsultasi moderasi itu dan ia menantikan proses moderasi yang akan selesai pada Rabu (19/3/2025), untuk diakhiri dengan kesepakatan mengenai paket kemerdekaan bagi Bougainville. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
