Jayapura, Jubi – Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menegaskan bahwa Pemerintah Distrik Heram harus menyusun program kerja yang selaras dengan kepentingan warga dan berfokus pada persoalan yang masih dihadapi di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
“Penting karena terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di tingkat daerah, khususnya di RT/RW masing-masing. Saya harap apa yang diprogramkan Pemerintah Distrik dan para lurah di Heram bisa mengakomodasi dan sejalan dengan visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura, sehingga warga kota ini merasakan perubahan,” kata Rustan Saru usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 tingkat Distrik di Ruang Rapat Kantor Distrik Heram, Jayapura, Papua, Kamis (6/3/2025).
Rustan menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura menargetkan pembangunan infrastruktur, penerangan, serta kebersihan kota mulai tahun ini. Ia menekankan pentingnya konsistensi dan totalitas dari setiap instansi terkait untuk memastikan program-program yang dilaksanakan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Kami harus benar-benar mengecek kinerja semua pihak supaya dampaknya lebih baik bagi masyarakat. Program-program harus memberikan manfaat. Jangan membuat program yang tidak berdampak langsung, misalnya menyusun program hanya untuk rapat-rapat. Tidak perlu, pimpinan harus turun langsung ke lapangan,” ujarnya.
Selain itu, Rustan menegaskan bahwa sesuai arahan Pemerintah Pusat melalui Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, setiap pemerintah daerah harus memperhatikan kebersihan wilayahnya. Pemkot Jayapura, kata dia, akan lebih menegaskan kepada seluruh pihak untuk mengutamakan kebersihan lingkungan masing-masing.
Rustan juga meminta agar seluruh instansi pemerintah mengutamakan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa kontribusi masyarakat terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura harus diterapkan secara adil sesuai regulasi yang berlaku.
Menurutnya, Pemkot akan lebih fokus dalam membenahi pelayanan berbasis retribusi daerah agar masyarakat tidak mengeluhkan kejelasan dalam penyaluran dana tersebut.
“Arahnya harus jelas agar masyarakat tidak bertanya-tanya ke mana pajak yang mereka bayarkan disalurkan. Petugas penarik pajak harus mampu memfilter dan menyesuaikan dengan kondisi pendapatan masyarakat,” tegasnya.
Kepala Distrik Heram, Louis Mebri, menyampaikan bahwa dalam Musrenbang kali ini, pihaknya akan menyusun program kerja yang sesuai dengan keluhan serta masukan masyarakat setempat.
“Musrenbang hari ini akan membahas tuntas setiap usulan, dan kami akan mencatatnya sebagai program kerja yang lebih tepat sasaran,” katanya.
Ia menambahkan bahwa beberapa persoalan utama yang menjadi perhatian di Distrik Heram adalah penerangan, kebersihan lingkungan, serta perbaikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat. (*)
Discussion about this post