Jayapura, Jubi – Seorang pakar geopolitik mengatakan negara-negara kecil merasa diabaikan ketika menyangkut peristiwa global besar dan hal ini akan dibicarakan pada Pertemuan Kepala Pemerintahan Persemakmuran (CHOGM) yang dimulai di Samoa, hari Senin, 21 Oktober 2024.
Acara dua tahunan ini pertama kalinya diselenggarakan oleh negara kepulauan Pasifik dan juga pertama kalinya Raja Charles, Inggris, menyampaikan pidato pembukaan sebagai Kepala Persemakmuran, demikian dikutip jubi.id dari rnz.co.nz. Senin (21/10/2024).
Profesor Politik dan Hubungan Internasional di Universitas Otago, Dr Robert Patman, mengatakan kepada RNZ Morning Report bahwa, sebagai tuan rumah, Samoa ingin membahas peran negara-negara kecil dalam diplomasi internasional.
“Ada perasaan, terutama dengan peristiwa di Ukraina dan Gaza, bahwa kekuatan menengah dan negara-negara kecil sebagian besar diabaikan,” katanya.
Patman mengatakan perubahan iklim juga akan menjadi pokok bahasan besar dengan banyaknya negara Kepulauan Pasifik memandang persoalan itu sebagai masalah keamanan nomor satu.
“Yang menarik tentang ini adalah mereka akan menolak gagasan bahwa persaingan AS-Tiongkok akan menentukan masa depan dunia.”
Delegasi dari 56 negara akan berkumpul di Apia untuk serangkaian pertemuan sampingan dan forum sepanjang minggu, sebelum pertemuan kepala pemerintahan pada Jumat (25/10/2024) dan Sabtu (26/10/2024).
Tema pertemuan tahun ini adalah, ‘Satu Masa Depan Bersama yang Tangguh’, dan diskusi akan difokuskan pada perubahan iklim, dan penguatan lembaga-lembaga demokrasi.
“Akan ada deklarasi lautan, yang sangat penting bagi kami,” Perdana Menteri Samoa Fiamē Naomi Mataʻafa mengatakan kepada RNZ Pacific.
“Hal itu terkait dengan tingkat kenaikan muka air laut yang menjadi pembahasan khusus dalam pertemuan [Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa] terakhir pada bulan September. Tentu saja, semua itu terkait dengan iklim.”
Perdana Menteri Selandia Baru akan tiba pada Kamis (24/10/2024), sementara Raja Charles akan tiba pada Jumat (26/10/2024), setelah kunjungannya ke Australia.
Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka berharap masalah politik negaranya akan menjadi peringatan bagi negara-negara persemakmuran lainnya.
Negara tersebut diskors dari keanggotaan pada tahun 2006 setelah kudeta militer. Negara tersebut diterima kembali sebagai anggota penuh pada September 2014.
“Apa lagi yang dapat kita sumbangkan selain dari pelajaran yang telah kita peroleh tentang seberapa besar negara menghargai sistem demokrasi dan kesejahteraan bangsa,” katanya.
“Sekarang setelah kami kembali, kami berharap semua orang akan mengingat pelajaran itu; berperilaku baik atau keluar,” katanya. (*)
Discussion about this post