Jayapura, Jubi – Wakil Presiden Pertama Kamar Dagang dan Industri Vanuatu (VCCI) dan perwakilan sektor pertanian, Christophe Crowby, meminta Pemerintah Vanuatu untuk meninjau kebijakan ketenagakerjaan di negara tersebut untuk mencegah penurunan jumlah tenaga kerja lokal.
Ia menyampaikan seruan tersebut pada hari kedua Forum Ekonomi dan Investasi Nasional yang diadakan di Warwick Le Lagon kemarin, yang berfokus pada diskusi tentang peningkatan pembangunan sektor primer di bidang-bidang tertentu.
“Salah satu topik utama yang dibahas adalah kapasitas produksi dan pentingnya petani lokal dalam memajukan sektor pertanian,” demikian dikutip Jubi dari dailypost.vu Selasa (19/3/2024).
Pada Sesi 7 yang bertajuk ‘Pembangunan Lokal Sektor Primer’, peserta melakukan diskusi mendetail yang berlanjut ke segmen tanya jawab. Sebuah pertanyaan penting muncul mengenai kapasitas produksi, yang menyoroti peran petani lokal dalam mendorong pertumbuhan pertanian.
Mr Crowby menunjukkan tren peningkatan warga negara Ni-Vanuatu yang keluar untuk bergabung dengan skema Recognized Seasonal Employer (RSE) di Selandia Baru dan Seasonal Worker Program (SWP) di Australia.
Dia menekankan perlunya pemerintah meninjau kembali kebijakan ketenagakerjaan negaranya untuk mencegah penurunan jumlah tenaga kerja lokal.
Meskipun Crowby menyadari manfaat dari program seperti SWP dan RSE, yang melayani sebagian besar penduduk negara tersebut, ia mendesak pemerintah untuk bekerja sama dengan sektor swasta untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja. Partisipasi yang berlebihan dalam program-program ini dapat menyebabkan kekurangan pekerja lokal di industri penting seperti pertanian.
Menanggapi kekhawatiran ini, Timothy Tumukon, Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan, dan Keamanan Hayati (MALFFB) yang baru diangkat, mengakui tantangan yang ditimbulkan oleh kebijakan upah minimum pemerintah.
Dia mengakui bahwa Vanuatu kesulitan untuk bersaing dengan standar upah yang ditetapkan oleh negara-negara seperti Selandia Baru dan Australia, di mana banyak pekerja Ni-Vanuatu tertarik untuk mencari peluang yang lebih baik.
Ditjen Tumukon menegaskan komitmen untuk menegakkan kebijakan yang ada sambil mengakui perlunya dialog untuk mengatasi migrasi tenaga kerja dan standar upah. Ia juga mencatat pentingnya diskusi dengan Departemen Tenaga Kerja (DoL) untuk mencari cara meningkatkan upah minimum tanpa memberikan dampak buruk pada perekonomian yang lebih luas. (*)
Discussion about this post