Nabire, Jubi – “TNI Amankan Intan Jaya, 18 OPM Berhasil Dilumpuhkan”, demikian judul siaran pers yang dikeluarkan Pusat Penerangan (Puspen) Markas Besar TNI (Tentara Nasional Indonesia) di Jakarta pada Kamis, 15 Mei 2025.
Siaran pers menyebutkan, peristiwa kontak senjata antara TNI dengan TPNPB-OPM itu terjadi di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah pada Rabu, 14 Mei 2025 pada pukul 4 hingga 5 pagi. Siaran pers tersebut dengan cepat menyebar menjadi berita di banyak media di Indonesia.
Beberapa jam kemudian, TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) dari Kodam III D Dulla mengeluarkan surat pernyataan. Pernyataan yang dikirimkan kepada pers itu menyebutkan seorang kolonelnya bernama Ndundu Mirip (48 tahun) tewas ketika kontak tembak dengan TNI.
Pernyataan itu disusul dengan siaran pers dari Manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB-OPM yang menyatakan lima anggotanya menjadi korban dari serangan TNI. Tiga di antaranya meninggal dunia dan dua lainnya terluka. TPNPB juga menyebutkan belasan korban lainnya yang meninggal dan luka-luka akibat serangan TNI merupakan warga sipil.
Terkait peristiwa kontak senjata di wilayahnya, Bupati Intan Jaya Aner Maisini pada Rabu, 14 Mei 2025 mengeluarkan surat keputusan penetapan status tanggap darurat bencana daerah nonalam. Namun, di surat itu bupati menyebutkan peristiwa kontak senjata terjadi pada 12 Mei 2025 (Senin), bukan Rabu, 14 Mei 2025 seperti disebutkan Puspen TNI atau berbeda dua hari. Lokasinya dalam keputusan bupati disebut di Distrik Hitadipa, bukan Distrik Sugapa.
Bupati menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari (14-27 Mei 2025) dan dapat diperpanjang berdasarkan perkembangan situasi di lapangan. Status tanggap darurat disebutkan akibat operasi penegakan hukum tegas dan terukur oleh aparat keamanan terhadap KKSB/TPNPB-OPM di wilayah Distrik Hitadipa.
“Akibat peristiwa atau kejadian tersebut mengakibatkan masyarakat Distrik Hitadipa menjadi korban, baik korban jiwa, luka-luka, maupun korban psikologis,” demikian bunyi keputusan bupati.
Untuk penanganan kondisi tersebut, lanjut keputusan bupati, perlu segera dilakukan upaya pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban sesuai prosedur penanganan bencana. “Untuk memastikan setiap warga masyarakat mendapat akses pelayanan, serta memastikan kebutuhan korban dan masyarakat terdampak terpenuhi.”
Bupati Aner Maisini membentuk tim yang dinamai Tim Mediasi Konflik. Tim diketuai Yoakim Mujizau, kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Intan Jaya. Tim menyampaikan berhasil mendatangi lokasi, melakukan penanganan darurat, dan melaporkan catatan pendek peristiwa dan data.
Tim Pemkab Intan Jaya menyebutkan peristiwa terjadi di Kampung Ndugusiga (Bambu Kuning) dan Kampung Sugapa Lama pada Selasa, 13 Mei 2025. Hari kejadian ini berbeda lagi satu hari dari laporan TNI dan satu hari dari surat keputusan bupati.
Tim mencatat korban meninggal dunia adalah 4 anggota TPNPB-OPM, termasuk Agus atau Ndundu Mirip. Dalam siaran pers TPNPB-OPM yang menyampaikan duka cita, Kolonel Ndundu Mirip disebut memiliki jabatan Penasihat Batalyon Ayopa TPNPB-OPM.
Seorang korban tewas lainnya yang dilaporkan adalah warga sipil bernama Ruben Wandagau, kepala Kampung Hitadipa. Tim Pemkab melaporkan jasad Ndundu Mirip dan Ruben Wandagau telah dikremasi atau dibakar sesuai adat di lokasi.
Tim juga melaporkan ada tiga anggota TPNPB-OPM yang mengalami luka tembak dan 2 warga sipil dengan luka terkena peluru atau serpihan peluru. Siaran pers Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyebutkan seorang warga sipil lainnya yang menjadi korban luka adalah anak 7 tahun bernama Minus Jegeseni yang terkena serpihan peluru di telinga.
Sedangkan dalam jumpa pers di Jakarta, PGI menyebutkan ada tiga warga sipil yang meninggal dunia. Selain kepala kampung (kepala desa) Hitadipa Ruben Wandagau yang juga dilaporkan Tim Mediasi Konflik Pemkab Intan Jaya, juga nama baru, yaitu Evangelis Elisa Wandagau dan Mono Tapamina.
Selain korban tewas dan luka-luka, Tim Mediasi Konflik Pemkab Intan Jaya juga melaporkan ada 7 warga sipil yang hilang dan saat itu masih dicari keluarga mereka dan masyarakat.
PGI menyebutkan, dampak dari kontak senjata, sekitar 950 warga mengungsi. Mereka adalah jemaat dari 13 gereja di bawah naungan PGI. PGI menjelaskan kontak senjata terjadi di lima kampung, yaitu Kampung Titigi, Ndugusiga, Jaigapa, Sugapa Lama, dan Zanamba saat warga sedang tidur. Kampung-kampung tersebut berada di dua distrik yang berdekatan, yaitu Distrik Hitadipa dan Distrik Sugapa.
Pernyataan TNI: 18 OPM tewas
Melalui siaran pers yang dikeluarkan Puspen TNI pada Kamis (15/5/2025), TNI menyebutkan Satuan Tugas (Satgas) Habema TNI berhasil mengamankan sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, setelah melakukan operasi penindakan terhadap kelompok bersenjata di Distrik Sugapa pada Rabu (14/5/2025).
Operasi berlangsung sejak pukul 04.00 hingga 05.00 WIT dengan menyasar Kampung Titigi, Ndugusiga, Jaindapa, Sugapa Lama, dan Zanamba.
“Kehadiran TNI untuk memberikan pelayanan kesehatan, edukasi, dan pengamanan pembangunan jalan ke Hitadipa, justru dimanipulasi oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang menjadikan warga sebagai tameng dan menyebarkan narasi ancaman terhadap masyarakat,” kata TNI dalam siaran pers.
Disebutkan, operasi gabungan yang dilaksanakan secara profesional dan terukur tersebut berhasil mensterilkan wilayah Sugapa Lama dan Kampung Bambu Kuning dari kelompok OPM yang dipimpin Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Josua Waker.
“Sebanyak 18 anggota OPM tewas, TNI juga mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain satu pucuk senjata organik AK-47, satu senjata rakitan, puluhan butir amunisi, busur dan anak panah, serta bendera Bintang Kejora dan alat komunikasi,” bunyi siaran pers.
Dalam siaran pers, Dansatgas Media Koops Habema Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono menyampaikan bahwa seluruh personel TNI dalam kondisi aman dan lengkap.
“Saat ini pasukan masih disiagakan di sejumlah sektor strategis guna mengantisipasi kemungkinan pergerakan kelompok sisa. Kelompok ini diketahui kerap melakukan kekerasan terhadap warga sipil, termasuk pembakaran rumah, penyanderaan guru dan tenaga kesehatan, hingga penyerangan terhadap fasilitas umum dan proyek pembangunan,” ujarnya.
Siaran pers juga mengutip Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi yang menegaskan bahwa operasi tersebut merupakan bagian dari komitmen TNI untuk melindungi rakyat Papua dan mendukung kelangsungan pembangunan.
“TNI hadir bukan untuk menakut-nakuti rakyat, tetapi untuk melindungi mereka dari kekerasan dan intimidasi yang dilakukan kelompok bersenjata. Operasi ini dilakukan secara terukur, profesional, dan mengutamakan keselamatan warga sipil. Kami tidak akan membiarkan rakyat Papua hidup dalam ketakutan di tanah kelahirannya,” katanya.
Meski menyatakan 18 anggota OPM tewas, TNI tidak menyertakan nama-nama atau daftar korban pada siaran persnya.
TPNPB: TNI pasang bom di badan yang tewas
TPNPB-OPM mengeluarkan surat pernyataan berita duka pada Kamis (15/5/2025) atas meninggalnya Kolonel Ndundu Mirip, penasihat Batalyon II AYOPA dalam usia 48 tahun. Pernyataan itu dikeluarkan Panglima Kodap III Intan Jaya TPNPB, Brigjen Aibon Kogoya
“Pasukan kami satu orang telah gugur di medan pertempuran,” kata Aibon Kogoya.
Ia menyebutkan tiga orang pasukannya terkena tembakan TNI yang menyebabkan satu meninggal dan dua luka-luka.
“Pasukan saya satu orang yang gugur itu sulit untuk dievakuasi karena tempat pertempuran atau medan dikuasai oleh TNI/Polri dengan alat perang yang lengkap atau skala besar,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Jubi.
Ia menyebutkan, pada Selasa, 13 Mei 2025, pukul 05.20, TNI-Polri mengepung dan menyerang rumah-rumah warga di tiga kampung, yaitu Kampung Ndugusiga, Jendepa, dan Sugapa Lama.
“Sehingga saya dengan pasukan saya melakukan serangan balasan terhadap TNI/Polri pada pukul 06.23 WIP, namun saya dengan pasukan saya kewalahan untuk menghadapi, karena mereka mengunakan kekuatan skala besar, sehingga pukul 12.28 WIP saya tarik pasukan saya dari medan pertempuran,” kata Aibon Kogoya.
Pada hari yang sama, Brigjen Aibon Kogoya bersama Komandan Operasi Kodap III, Kelabur Mirip juga mengeluarkan surat pernyataan yang berisi laporan penembakan terhadap anggota TNI.
Disebutkan, pada Selasa, 13 Mei 2025 pukul 04.30, saat beberapa anggota TPNPB yang dipimpin wakil Komandan Operasi Mayor Malas Hagisimijau menjalani piket, mereka bertemu dengan prajurit TNI yang masuk dan mengepung Kampung Sugapa Lama, Yaindapa, yang terletak antara Distrik Sugapa dan Distrik Hitadipa.
“Setelah mengetahui hal itu Malas langsung menembak anggota TNI di Kampung Sugapa Lama, sementara TNI mengepung rumah milik masyarakat sipil,” ujarnya.
Kemudian, tambahnya seperti dikutip dari siaran pers, di Kampung Ndugusiga pada pukul 07.30 Brigjen Aibon Kogeya menembak dua anggota TNI dan lainnya hingga luka-luka.
“Pada pukul 8.15 satu anggota Batalion Hetobia Kodap III kena tembak di bagian pinggang kanan dan perut bagian kanan, serta tangan kiri dan kanan, namun berhasil lolos,” katanya.
Korban yang tertembak, lanjutnya, diobat di markas. Sedangkan anggota pasukan TPNPB lainnya lolos dengan aman.
“Kami belum bisa memastikan [kondisi] masyarakat, karena TNI serang kami dengan kekuatan besar sehingga korban masyarakat sipil [nanti} kami akan laporkan, TNI masih menduduki di tengah-tengah rumah masyarakat sipil di tiga kampung,” ujarnya.
Terkait peristiwa itu, Brigjen Aibon Kogoya menyampaikan beberapa sikap, salah satu meminta Paglima TNI dan Menteri Pertahanan untuk tidak menyembunyikan anggota TNI yang telah ia tembak.
“Umumkan biar seluruh rakyat Indonesia dan keluarga korban tahu tentang konflik ini,” katanya.
Pernyataan lainnya dari TPNPB-OPM datang melalui siaran pers yang dikeluarkan Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM yang disampaikan Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom.
Sebby menyebutkan dalam peristiwa itu lima anggota TPNPB menjadi korban serangan TNI dan tiga di antaranya meninggal dunia, sedangkan dua lainnya luka-luka. Sebby juga menyampaikan bahwa belasan korban lainnya yang diklaim TNI sebagai anggota TPNPB adalah warga sipil.
Kronologis tewasnya ketiga anggota TPNPB itu, menurut Sebby, terkait dengan bom yang dipasang TNI.
Berdasarkan laporan dari Panglima TPNPB Kodap VIII Intan Jaya Brigadir Jenderal Undius Kogoya, demikian Sebby, sekitar pukul 05.00 WIT terjadi kontak tembak antara pasukan TPNPB dengan militer Indonesia di Distrik Hitadipa.
“Dalam peristiwa itu, seorang anggota TPNPB gugur. Jasadnya langsung dipasangi bom oleh militer Indonesia untuk menargetkan pasukan TPNPB lainnya,” katanya.
Strategi itu pun berjalan sesuai rencana, kata Sebby. Bom yang sudah dipasang seketika meledak saat empat anggota TPNPB lainnya hendak mengevakuasi jenazah itu.
“Saat melakukan evakuasi, bom ranjau yang dipasang meledak dan mengakibatkan dua anggota TPNPB gugur dan dua anggota lainnya luka-luka akibat terkena serpihan bom,” ujarnya.
TPNPB juga tidak merilis daftar nama anggotanya yang tewas dan luka-luka. Namun dari siaran pers tersebut, Jubi mencatat empat orang tewas. Tiga orang tewas dalam peristiwa yang disampaikan Sebby Sambom dan satu lagi Kolonel Ndundu Mirip. Nama-nama korban ada di dalam laporan Tim Mediasi Konflik Pemkab Intan Jaya.
Laporan Tim Mediasi Konflik: Kepala Kampung Hitadipa menjadi korban
Yoakim Mujizau, ketua Tim Mediasi Konflik Pemkab Intan Jaya melaporkan hasil timnya ke lapangan.
“Saya dengan rombongan ojek dan utusan pemda, dibantu mama-mama, pemuda, serta kepala suku Rafael Hagisimijau dari Kampung Titigi dan Ndugusiga menyisir atau mengecek dan mendata korban, lalu kami mendapati dua korban, lalu langsung dibakar di tempat korban,” katanya dalam laporan yang dikirimkan kepada Jubi.
Pembakaran atau kremasi jasad orang yang meninggal merupakan tradisi setempat di Intan Jaya.
Setelah itu, lanjut Mujizau, sudah pukul 15.00 dan kembali ke kediaman Bupati Intan Jaya tiba pukul 15.30 lebih.
“Kami pulang dan mengumpulkan data dan informasi dari masyarakat, serta mendata sekaligus mengindetifikasi korban,” ujarnya.
Kedua korban yang telah dikremasi, satu diidentifikasi sebagai Agus atau Ndundu Mirip, anggota TPNPB-OPM kelompok Aibon Kogoya. Namanya sama dengan Kolonel Ndundu Mirip, penasihat Batalyon II AYOPA yang disebut dalam surat pernyataan berita duka yang dikeluarkan TPNPB-OPM.
Korban tewas kedua diidentifikasi sebagai Ruben Wandagau. Ia adalah kepala Kampung (desa) Hitadipa.
Saat yang sama, kata Mujizau, tim juga mengevakuasi dua korban luka. Mereka adalah perempuan bernama Junite Janambani yang luka tembus di lengan dan Openi Wandagau yang terkena tembak di lengan. Kedua korban sudah dievakuasi tim ke Puskesmas Sugapa.
“Dari informasi yang kami kumpulkan melalui mediasi mengenai kontak tembak di Kampung Ndugusiga (Bambu Kuning) dan Kampung Sugapa Lama pada Selasa, 13 Mei 2025, ada korban masyarakat terkena peluru nyasar dan ada korban TPN-OPM Kelompok Daniel/Aibon Kogoya dan TPN-OPM Kelompok Undius Kogoya,” ujarnya.
Dalam laporannya, tim membuat data empat korban meninggal dunia sebagai anggota TPNPB. Tiga di antaranya bernama Notopius Lawiya, Guwu Lawiya, dan Kanis Lawiya yang merupakan kelompok Undius Kogoya. Sedang satu lagi, Agus atau Ndundu Mirip merupakan kelompok Aibon Kogoya.
Selain itu juga ada tiga luka tembak, yaitu Marga Wandagau dari kelompok Undius Kogoya serta Senin Weya (luka tembak di paha) dan Kasar Pogau (luka tembak di telapak tangan, lengan, dan paha atas) dari kelompok Aibon Kogoya. Ketiganya dilaporkan masih hidup.
Selain itu, tim melaporkan ada tujuh warga yang masih belum diketahui keberadaannya atau hilang. Keluarga atau masyarakat masih mencari warga yang hilang tersebut.
“Saat rombongan ke TKP tidak ada gangguan dan halangan, namun saat kembali saya dengan rombongan dihadang pada titik RPU 7 Leter Z, namun bisa kami atasi dengan mediasi dan komunikasi,” kata Yoakim Mujizau, ketua Tim Mediasi Konflik dari Pemkab Intan Jaya.
Bupati Intan Jaya jenguk korban luka ke rumah sakit
Terkait warga sipil yang ikut menjadi korban, Bupati Intan Jaya Aner Maisini datang ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat Charitas Mimika pada Sabtu (17/5/2025).
Bupati mengatakan ada tiga korban yang dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat Charitas Mimika. Pertama, Minus Jegeseni (anak laki-laki 7 tahun) yang terluka di telinga. Kedua, Junite Janambani (perempuan) yang mengalami luka tembak di lengan kanan. Ketiga, Openi Wandagau dengan luka tembak di lengan kiri.
Minus Jegeseni telah dibawa ke Mimika lebih dulu pada Kamis, 15 Mei 2025. Sedangkan Junite Janambani dan Openi Wandagau dibawa pada Sabtu, 17 Mei 2025. Mereka dievakuasi dengan pesawat untuk pengobatan lebih lanjut.
Maisini mengatakan ke rumah sakit untuk melihat langsung kondisi korban.
“Pemerintah terus berupaya semaksimal mungkin untuk penanganan korban. Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan respon cepat pemerintah daerah atas insiden kemanusiaan yang terjadi. Kami juga memberikan sedikit bantuan modal kepada pasien selama pengobatan,” katanya
Bupati menyebutkan ia merespon cepat agar warga yang terkena luka tembak akibat kontak tembak TPNPB dan TNI-Polri bisa ditangani dan mereka bisa selamat bertemu keluarga mereka.
“Kita harus bergerak cepat, kita harus fokus menangani masalah ini, sekaligus memulai kembali pembangunan,” ujarnya.
Maisini mengatakan pihaknya akan terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi persoalan keamanan di Intan Jaya.
“Saya berharap agar situasi keamanan segera kondusif agar roda pemerintahan, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, bisa kembali berjalan normal,” katanya.
Bupati juga mengirimkan surat kepada gubernur Papua Tengah meminta bantuan menangani masalah. Bantuan disebut berupa hibah atau bantuan sosial, mengingat kemampuan keuangan Pemkab Intan Jaya sangat terbatas dan konflik bersenjata terus-menerus terjadi di kabupaten itu.
Pemprov Papua Tengah kirim logistik dan obat-obatan
Merespon permintaan bupati Intan Jaya, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa menugaskan Tim Terpadu Penanganan Bencana dan Konflik mengirimkan logistik bantuan berupa makanan dan obat-obatan ke kedua distrik wilayah konflik.
Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pramong Praja Victor Fun mengatakan telah mengirimakan bantuan logistik dua ton bersama tim ke Intan Jaya dengan dua penerbangan Smart Air. Penerbangan pertama membawa 1,2 ton bantuan logistik dari Dinas Sosial berupa air mineral, beras, gula, susu kental manis, mie instan, dan teh celup.
Sedangkan untuk penerbangan kedua membawa logistik berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) susu, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan obat-obatan sebanyak 468 kg, 56 koli, dan logistik dari Dinas Sosial sebanyak 400 kg.
“Akan ikut di flight kedua ini Tim Krisis Dinas Kesehatan satu orang, BPBD satu orang, dan Dinas Sosial satu orang untuk menyerahkan bantuan Gubernur Provinsi Papua Tengah, sekaligus memantau kondisi dan situasi di lapangan. Tim akan melaporkan laporan secara rutin dan berkala terkait kondisi dan situasi terkini,” ujarnya.
Untuk bantuan kesehatan, kata Victor Fun, masih menunggu laporan final dari Kepala Dinas Kesehatan Intan Jaya terkait kapasitas pelayanan kesehatan lokal.
DPR Papua Tengah minta Komnas HAM lakukan investigasi
Terkait peristiwa kontak senjata di Intan Jaya itu, Ketua Fraksi Papua Tengah Terang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Tengah Fransiskus Xaverius Magai meminta TNI-Polri dan TPNPB-OPM untuk tetap menjaga prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum humaniter.
Hal itu ia sampaikan setelah membaca berita dan informasi yang tersebar di media sosial yang menyebutkan ada masyarakat sipil yang menjadi korban.
“Dari sekian banyak foto yang beredar dan informasi bahwa telah terjadi penembakan terhadap masyarakat sipil, karena itu kami berpendapat ada indikasi terjadinya pelanggaran HAM di Intan Jaya… Karena itu, kami meminta Komnas HAM RI atau tim independen melakukan investigasi ke Intan Jaya,” ujarnya kepada Jubi, Minggu (18/5/2025).
Investigasi, kata Magai, terkait apakah ada indikasi pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang terjadi di Intan Jaya saat kejadian itu.
Menurutnya semua elemen yang berkompeten, baik Pemprov Papua Tengah, Pangdam Papua, Kapolda Papua Tengah, maupun semua stakeholder, termasuk ketua DPR dan MRP Papua Tengah, harus membuka mata atas kejadian tersebut.
“Ini sangat urgent, banyak sekali informasi sudah beredar bahwa ada indikasi rakyat sipil juga ikut menjadi korban, kami takut jangan sampai ada indikasi pelanggaran,” ujarnya.
Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua juga meminta Ketua Komnas HAM RI dan Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM RI di Papua segera melakukan investigasi terhadap anggota Satgas Gabungan TNI Koops Habema atas dugaan tindakan pelanggaran HAM berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan di Intan Jaya.
Hal itu disampaikan koalisi melalui siaran pers pada Minggu (18/5/2025). Koalisi ini beranggotakan sejumlah NGO dan lembaga agama di Papua, yaitu LBH Papua, PAHAM Papua, ALDP, SKP KC Sinode Tanah Papua, SKP Fransiskan, Yadupa, Elsham Papua, LBH Papua Merauke, dan Kontras Papua.
Koalisi juga meminta Menteri HAM RI segera memastikan kepatuhan Satgas Gabungan TNI Koops Habema melindungi masyarakat sipil dalam wilayah konflik bersenjata sesuai UU No. 59 Tahun 1958 di Kabupaten Intan Jaya.
PGI desak hentikan aksi militer
Menanggapi peristiwa di Distrik Sugapa dan Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, PGI (Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia) di Jakarta meminta Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri, serta pimpinan TPNPB segera menghentikan semua bentuk aksi militer atau bersenjata di wilayah atau lingkungan tempat tinggal dan aktivitas masyarakat sipil.
“Untuk mencegah jatuhnya korban jiwa dari pihak yang tidak bersalah, serta memberikan kesempatan kepada pihak medis pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga kemanusiaan untuk berkolaborasi memberikan bantuan kepada para korban sipil,” kata Pdt. Darwin Darmawan, sekretaris umum PGI melalui siaran pers yang dikeluarkan pada Rabu (14/5/2025).
PGI juga meminta untuk segera memulihkan situasi keamanan di wilayah pelayanan gereja di ketiga kampung tersebut dan memberikan kesempatan bagi gereja dan lembaga kemanusiaan untuk memastikan pemulangan warga gereja yang telah mengungsi meninggalkan ketiga kampung.
Selain itu, PGI juga meminta segera menjembatani ‘percakapan bersama’ yang difasilitasi pemerintah dan pemda secara demokratis dan bermartabat antara para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata di wilayah tersebut.
“Untuk mencegah berulangnya peristiwa yang sama dan demi mewujudkan rekonsiliasi guna tercapainya kedamaian dan ketenteraman di Papua,” ujarnya.
PGI juga menyatakan, peristiwa serangan operasi militer yang menyasar perkampungan masyarakat sipil dan berdampak pada warga gereja yang tidak bersalah adalah fakta yang tidak dapat diterima dan berpotensi melahirkan pelanggaran hukum dan HAM terhadap masyarakat sipil tak bersenjata, terutama anak-anak dan perempuan. (*)
Discussion about this post