Nabire, Jubi – Juru Bicara Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat atau BPP KNPB Ones Suhuniap menilai Kapolresta Jayapura Kota dan Kapolres Nabire mengedepankan sentimen subjektif dan melakukan upaya mengkambinghitamkan KNPB untuk menutupi kesalahan menangkap pelajar yang melakukan aksi demo damai menolak program Makan Bergizi Gratis di Kota Jayapura dan Nabire.
“Coba Pak Kapolresta Jayapura Kota dan Kapolres Nabire pintar dalam kelola isu, tidak boleh lempar batu sembunyi tangan, itu cara yang basi untuk menghadapi KNPB. Kami sudah alami itu bertahun tahun,” kata Suhuniap kepada Jubi.id, Jumat (21/2/2025).
More Read
Saat menangani aksi pelajar pada Senin (17/2/2025) itu, Kapolres Nabire AKBP Samuel D Tatiratu menyebutkan pola-pola yang digunakan para siswa yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) itu saat berunjuk rasa mengarah kepada Komite Nasional Papua Barat (KNPB).
“Sudah terlihat jelas di situ ada KNPB yang memprovokasi adik-adik sehingga kami panggil Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, pihak sekolah untuk menasehati anak-anak,” ujarnya.
Menurut Suhuniap, kapolres telah menyampaikan propaganda dan penghasutan kepada masyarakat untuk menggiring KNPB sebagai aktor dari demonstrasi pelajar tersebut.
“Padahal polisi sendiri yang membungkam ruang demokrasi terhadap siswa yang berdemonstrasi, di sini terlihat jelas bahwa polisi itu kebal hukum. Dan itulah cara penguasa melindungi aktor-aktor kejahatan yang ada di institusi negara dan melindungi para aktor kejahatan selama ini di Tanah Papua,” ujarnya.
Suhinap menyampaikan, tuduhan polisi bahwa KNPB yang menggalang aksi Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) hanya fitnah. “Untuk menutupi tindakan premanisme kepolisian yang melanggar hukum dan Undang-Undang Dasar Pasal 28 ayat 3 E tentang kebebasan berekspresi,” ujarnya.
KNPB, katanya, secara organisasi tidak ikut terlibat dalam aksi demo pelajar dan tidak pernah menghasut siapa pun.
“Memangnya para pelajar tidak tahu baca, tidak mampu membedakan mana yang baik buat mereka dan mana yang tidak layak untuk mereka. Ini zaman digital, informasi terbuka, semua bisa tahu, semua orang ikuti dinamika, di seluruh dunia bisa lihat apa pun yang terjadi dalam hitungan detik,” katanya.
Jangan korbankan pelajar
Terkait aksi demo pelajar, Ones Suhuniap meminta polisi memahami persoalan pendidikan di Papua secara komprehensif, karena persoalan pendidikan di Papua sangat krisis.
“Polisi perlu ketahui bahwa ini bukan persoalan makanan bergizi. Jangan hanya soal makanan gratis mengorbankan pelajar dengan membungkam habis ruang demokrasinya untuk menyampaikan pendapat,” katanya.
Suhuniap mengatakan aksi demo pelajar menolak program Makan Bergizi Gratis dan menuntut pendidikan gratis, serta fasilitas pendidikan yang layak di Papua dimulai dari Kabupaten Yahukimo pada 4 Februari 2025. Kemudian aksi yang sama dilakukan pada 17 Februari 2025 di Wamena, di mana 3.500 pelajar turun ke jalan.
Aksi pelajar dengan tuntutan yang sama juga dilakukan di Jayapura, Timika, Yalimo, Nabire, dan Dogiyai. Dalam aksi tersebut, katanya, para pelajar yang menyampaikan tuntutan jelas tidak bisa dipolitisir, karena pemberian makanan bergizi gratis itu politis.
Menurut Suhuniap aksi demo damai pelajar itu kemudian dicederai oleh aparat polisi di Kota Jayapura, Yalimo, Nabire, dan juga timika.
“Yang sangat represif adalah kepolisian dari Polresta Jayapura Kota, Polres Jayapura, Polres Nabire, dan Polres Yalimo,” katanya.
Polisi, kata Suhuniap, tidak berhak membatasi, menangkap, dan memblokade aksi demo damai para pelajar di Papua.
“Kami menilai bahwa Kapolres Kabupaten Yalimo, Kapolres Kabupaten Nabire, Kapolres Kabupaten Jayapura, dan Kapolres Kota Jayapura melakukan tindakan brutal mencederai demokrasi,” ujarnya.
Padahal, tambahnya, ditinjau dari aturan hukum, para pelajar memiliki hak untuk menyampaikan pendapat berdasarkan UU No 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum.
“Kami sendiri lihat bahwa tindakan kepolisian di Papua sangat represif, tidak mengedepankan pendekatan persuasif-dialogis, malahan melakukan kekerasan dan penangkapan yang seharusnya [polisi] melindungi serta mengawasi jalannya aksi demo damai,” katanya.
Menurutnya tindakan kepolisian memblokade aksi demo damai pelajar di beberapa lokasi sangat tidak etis. Pembubaran paksa menunjukkan wajah pemerintahan otoritarianisme Indonesia di Papua.
“Kepolisian seharusnya sebagai pelindung dan pengayom membuka ruang demokrasi untuk anak sekolah, menyampaikan tuntutan mereka dengan bermartabat, seperti di Yahukimo minggu lalu dan di Wamena,” ujarnya.
Seharusnya, kata Suhuniap, sesuai undang-undang, polisi mendukung dan mengawal para pelajar dan tuntutan mereka.
‘KNPB tidak mengurus kebijakan Indonesia’
Terkait protes terhadap program Makan Bergizi Gratis, Suhuniap menegaskan bahwa KNPB tidak mengurus kebijakan pemerintah Indonesia, karena semua kebijakan Indonesia di Papua menurut KNPB adalah ilegal secara hukum maupun politik.
Apabila dilihat dari persoalan sesungguhnya, kata Suhinap, program Makan Bergizi Gratis adalah persoalan kebijakan pemerintah terhadap rakyat, termasuk terhadap pendidikan yang berdampak kepada siswa di sekolah.
“Aksi penolakan bukan hanya terjadi oleh pelajar di Papua, tetapi juga di Jakarta, mulai 17 hingga 20 Februari 2025. Itu karena kebijakan pemerintah tidak pro rakyat, hanya kepentingan oligarki penguasa dan program makan siang gratis kepentingan politik,” katanya.
Upaya mengkambinghitamkan KNPB
Ketua I Badan Pengurus Pusat KNPB Warpo Wetipo mengatakan negara memiliki kekuatan, kekuasaan, intelijen, serta institusi yang bisa menyebarkan propaganda serta berita hoaks sebagai bagian dari pengalihan isu dan substansi persoalan sesungguhnya.
“Siapa yang memprovokasi siapa, siapa yang menghasut siapa, siapa yang bicara apa, apa motivasinya, publik bisa menilai setiap tindakan dan tutur kata yang kita keluarkan di publik,” ujarnya.
Menurutnya pernyataan kepolisian tersebut menunjukkan ketidakmampuan dan sadar atau tidak sadar sedang menyampaikan penghasutan untuk menciptakan opini publik dan dampaknya kebencian serta sentimen subyektif terhadap KNPB.
“Motif utama tuduhan seperti ini upaya kambing hitam menutupi kesalahannya agar KNPB selalu disalahkan oleh publik tanpa filter kebenaran dan persoalan secara objektif,” katanya.
Tuduhan seperti itu menurut Wetipo bukan hal baru, melainkan lagu lama. “Dan di dunia manapun dalam praktik kolonialisme selalu terjadi kelompok masyarakat atau organisasi yang bicara kebenaran selalu disalahkan dan dijadikan kambing hitam, merupakan teori lama kolonialisme,” ujarnya.
Wetipo sangat menyayangkan kepolisian tidak melihat subtansi persoalan dan tidak memahami dulu esensi dari tuntutan para pelajar di Jayapura dan kota lain di Papua.
“Ini bukan soal makanan gratis saja, ini soal kebijakan pemerintah terhadap pendidikan, baik di Papua maupun di Indonesia. Jika kepolisian hanya melihat persoalan makan bergizi gratis dan demo pelajar di Papua dengan menuduh KNPB, itu ketinggalan dan konyol,” katanya.
Padahal, tambahnya di Jawa dan daerah lain di Indonesia juga ada aksi demo damai mahasiswa menolak kebijakan pemerintah, termasuk tuntutan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis.
“Jika polisi mau cari sensasi boleh saja, tetapi tidak harus menjadikan pihak lain jadi kambing hitam,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua Emmanuel Gobay mengatakan dalam unjuk rasa yang dilakukan pelajar di Tanah Papua, mereka dihadang dan dibungkam oleh kepolisian.
“Ini menunjukkan bahwa aparat keamanan dengan jelas telah melanggar hak berdemokrasi dari pelajar Papua yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” ujarnya.
Karena yang menjadi ujung tombak dalam pelanggaran hak berdemokrasi pelajar Papua adalah polisi, maka, kata Gobay, polisi telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Standar dan Pokok Hak Asasi Manusia dalam Tugas-Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
