Jayapura, Jubi – Badan Gizi Nasional atau BGN membutuhkan anggaran sekitar 8 triliun untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Tanah Papua. BGN meminta dukungan dari pemerintah daerah untuk menjalankan program MBG itu.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, pada Kamis (20/2/2025) malam. “Kurang lebih 8 triliun,” kata Dadan kepada Jubi melalui pesan WhatsApp.
Menurut Dadan, anggaran sekitar 8 triliun itu dibutuhkan untuk menjangkau 1.558.000 siswa dari jenjang TK, SD, SMP, SMA/SMK di Tanah Papua. Ia mengatakan program Makan Bergizi saat ini baru menjangkau 30.000 siswa di Tanah Papua.
Dadan juga mengatakan untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis akan dibangun 1.004 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Tanah Papua. Saat ini baru 14 SPPG program Makan Bergizi Gratis yang beroperasi di Tanah Papua.
“Kurang lebih 1.004 SPG [dan yang ada] baru 14 SPG,” ujarnya.
Dadan mengatakan 14 SPPG yang telah beroperasi itu tersebar di Provinsi Papua (2 SPPG), Papua Barat (6 SPPG), Papua Pegunungan (1 SPPG), Papua Selatan (1 SPPG) dan Papua Barat Daya (4 SPPG). Ia mengatakan pihaknya akan melibatkan sekolah dan gereja untuk program Makan Bergizi Gratis tersebut.
“Dalam agenda dan akan didorong melalui bangunan SPPG yang didanai APBN. [Dan] SPPG rata-rata bisa melayani 3000 orang,” katanya.
Dadan mengatakan Badan Gizi Nasional akan berbuat yang terbaik untuk melakukan pemenuhan gizi dalam program Makan Bergizi Gratis di Tanah Papua. Dia mengakui mengatakan kondisi geografis dan belum hambatan infrastruktur di Tanah Papua menjadi tantangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Menurut dia BGN akan berkolaborasi erat dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan MBG. “Beratnya kondisi medan dan infrastruktur. Kita akan kolaborasi erat dengan pemerintah daerah,” ujarnya.
Uji coba April
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Hamzah L mengatakan Pemerintah Kota Jayapura akan melakukan uji coba Makan Bergizi Gratis pada April 2025. Uji coba akan menyasar 1.500 siswa di Distrik Abepura.
Menurut dia 1.500 siswa itu tersebar di SD Negeri 2 Abepura, SD Negeri 3 Abepura, SD Inpres Kotaraja, SD Negeri Inpres VIM 1 Kotaraja, SMP Muhammadiyah Abepura dan SMA Muhammadiyah Abepura. Berdasarkan Data Dinas Pendidikan di Kota Jayapura terdapat 61.766 siswa. Diantaranya TK (4.823 siswa), SD (29.741 siswa), SMP (13.880 siswa) SMA ( 9.107 siswa) dan SMK (4.215 siswa).
Hamzah mengatakan untuk ujicoba proses pengelolaan makanan akan sementara memakai restoran 58 Hauzz yang terletak di Distrik Abepura. “Kami target itu untuk 1.500 siswa. Kami sasar itu sekolah yang banyak siswa orang asli Papua. Itu dulu untuk awal, nanti untuk semua sekolah pasti dapat Makan Bergizi Gratis,” kata Hamzah saat ditemui Jubi, pada Jumat (21/2/2025).
Menurut Hamzah pihaknya masih menunggu Walikota Jayapura dan Wakil Wali Kota Jayapura untuk membicarakan penyesuain anggaran Makan Bergizi Gratis. Karena harga Rp10 ribu per porsi tidak cukup untuk memenuhi standar gizi.
“Dari pusat kasih Rp10.00 per porsi. Kalau Rp10.00 ribu kita makan apa? Kita target itu paling tidak Rp30.000 per porsi. Kita harapkan ada subsidi dari Pemerintah Kota Jayapura. Kita menunggu Walikota Jayapura [datang dari Jakarta] baru kita bicara,” ujarnya.
Program Makan Bergizi Gratis ini melibatkan Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Badan Gizi Nasional, serta pihak polisi dan tentara. Hamzah juga menyebutkan akan melibatkan guru-guru di Kota Jayapura.
Dia mengaku dinas pendidikan menghormati penolakan dari siswa terkait Makan Bergizi Gratis. Hal itu akan menjadi bahan evaluasi dan akan dibicarakan Pemerintah Kota Jayapura. “Kita tidak bisa salahkan mereka. Itu suara dari siswa. Aspirasi siswa akan menjadi evaluasi dan akan dibahas dalam rapat,” katanya.
Wesly Raunsay dari Yayasan Vaimbari Suluh Papua mengatakan sedang mempersiapkan dapur SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis. Raunsay mengatakan dapur SPPG ini sudah bisa digunakan Maret 2025.
“Ini lagi renovasi siapkan dapur. Kami mitra dari BGN untuk program ini,” kata Raunsay kepada Jubi, pada Kamis (20/2/2025).
SPPG yang didirikan yayasan menurutnya dapat melayani setidaknya 3.500 porsi per hari untuk siswa jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Distrik Heram.
“Saya tangani [sekolah di] Distrik Heram. Ada 50 tenaga akan direkrut,” ujarnya.
Libatkan sekolah dan gereja
Anggota DPR Papua Pegunungan, Apia Lepitalen mengatakan program Makan Bergizi Gratis sangat bermanfaat bagi siswa. Namun, Lepitalen meminta agar pengelolaan program Makan Bergizi Gratis diserahkan kepada pihak lembaga pendidikan dan gereja.
“Program ini sebenarnya bagus dan sangat bermanfaat bagi siswa. Saya harap mekanisme pengelolan ini harus diubah. Kalau bisa dikelola pihak gereja atau yayasan lembaga pendidikan. Mekanisme pengelolan ke sekolah atau lebih bagus ke gereja. Masyarakat [di Papua Pegunungan] akan 100 persen lebih percaya dikelola oleh gereja,” kata Lepitalen kepada Jubi, pada Rabu (19/2/2025).
Lepitalen mengatakan keterlibatan militer membuat masyarakat curiga, apalagi di daerah konflik seperti di Papua Pegunungan. “Apalagi wilayah konflik. Mereka ada lihat yang mengelola makan ini bukan dari orangtua dan sekolah. Tapi pihak ketiga aparat keamanan yaitu TNI. Keterlibatan TNI ini yang buat masyarakat curigai. Militer yang melakukan pendistribusian makanan di sekolah-sekolah itu sangat mencolok dan mencurigakan. Oleh sebab itu masyarakat kami di Pegunungan itu kalau soal militer itu terlalu sensitif,” ujarnya.
Pada Senin (17/2/2025), para siswa di berbagai kabupaten/kota di Tanah Papua menggelar demonstrasi damai menolak program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Aksi serentak yang diinisiatifi oleh Solidaritas Pelajar West Papua itu digelar di Kota Jayapura, Provinsi Papua dan Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Aksi serupa juga terjadi di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan, serta di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Aksi serupa juga pernah digelar pelajar di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada 3 Februari 2025 lalu.
Lepitalen mengatakan pihak DPR menghormati sejumlah siswa yang melakukan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya pihak DPR akan membicarakan masalah ini dengan pihak pemerintah daerah.
“Berbagai penolakan itu kita menghargai. Kita akan rapat dengan pihak pemerintah daerah,” ujarnya. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
