Delius Tabuni pimpin DPR Papua Tengah

Nabire, Jubi – Delius Tabuni ditetapkan menjadi Ketua DPR Papua Tengah periode 2024–2029. Dia didampingi Diben Elabi, Petrus Izaach Suripatty, dan Bekies Kogoya sebagai wakil ketua.

Tabuni berasal dari PDI Perjuangan. Adapun Elabi dari Nasdem, Suripatty dari Gerindra, dan Kogoya dari Partai Amanat Nasional.

More Read

Polemik seleksi anggota DPR Papua Barat mekanisme pengangkatan dipicu kaburnya aturan syarat

Kodam XVII/Cenderawasih bentuk tim investigasi usut kasus bom molotov Jubi

KNPB: Rakyat Papua sudah menjadi korban militerisme Indonesia sejak 1963

KNPB, TPNPB dan WPA tolak mantan juru damai Aceh asal Finlandia mediasi dialog Papua-Jakarta

Rencana amnesti bagi kelompok pro kemerdekaan Papua diharapkan dorong dialog damai

Penetapan susunan pimpinan DPR Papua Tengah tersebut diumumkan pada sidang paripurna, Kamis (30/1/2025). Sidang dipimpin ketua sementara Maksimus Takimai bersama wakil ketua sementara Diben Elabi.

“Unsur pimpinan berasal dari partai yang meraih kursi terbanyak pada Pemilu 2024 [di Papua Tengah]. Mereka mengirim nama calon masing-masing [kepada DPR Papua tengah] untuk menduduki unsur pimpinan periode 2024–2029,” kata Takimai, seusai rapat paripurna.

Sidang paripurna dihadiri 30 dari 40 anggota DPR Papua Tengah. Mereka juga menetapkan pembentukkan fraksi-fraksi dan Tata Tertib DPR Papua Tengah.

Berdasarkan penetapan pada sidang paripura, ada empat fraksi di DPR Papua Tengah untuk periode 2024–2029. Mereka terdiri atas Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Nasdem Gerakan Perubahan, Fraksi Gabungan Papua Tengah Sejahtera, dan Fraksi Gabungan Papua Tengah Terang.

Takimai mengatakan penetapan unsur pimpinan, fraksi-fraksi, dan tata tertib merupakan tugas pokok mereka sebagai pimpinan sementara DPR Papua Tengah. Ketiga agenda tersebut sebelumnya ditargetkan rampung pada awal bulan ini.

“Tata tertib telah dibahas selama sepekan pada November lalu. Kami juga sudah mengevaluasi [rancangannya] bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Papua Tengah,” ujar Takimai.

Politikus PDI Perjuangan tersebut mengaku keterlambatan penetapan tiga agenda pokok tersebut karena padatnya jadwal kedewanan. Mereka mesti mendahulukan pembahasan APBD 2025 dan menangani persoalan seleksi calon aparatur sipil negara.

“Kami akan menyampaikan hasil rapat paripurna hari ini kepada Penjabat Gubernur Papua Tengah untuk diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri. Itu biar ketua definitif bisa secepatnya dilantik,” kata Takimai. (*)