Nabire, Jubi – Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Warpo Wetipo, menolak mediator negosisiasi damai antara kelompok-kelompok pro kemerdekaan Papua dengan pihak Pemerintah Indonesia yang kabarnya diajukan oleh Juha Christensen, mantan juru damai konflik Aceh-Papua.
Menurut Wetipo, KNPB secara organisasi menolak peran aktivis resolusi konflik asal Finlandia itu menjadi fasilitator bagi agenda dialog antara Pemerintah Indonesia dengan kombatan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
More Read
“Kami tidak sepakat dengan Pace Juha itu [Juha Christensen], karena dia tidak netral. Dia ada di pihak Pemerintah Indonesia, karena kami ikuti pengalaman perundingan Helsinki antara GAM dan Indonesia. Juha adalah salah satu fasilitator yang berupaya keras membujuk dan berhasil memediasi para tokoh diplomat Aceh di luar negeri, hingga kemudian Aceh hari ini masuk dalam ‘karung politik Juha dan Jawa-Jakarta’. Mereka satu paket, sehingga kami tolak,” katanya kepada Jubi melalui layanan aplikasi percakapan, Selasa (28/1/2025).
Wetipo juga meminta kepada pihak TPNPB-OPM agar tidak terikut ‘rayuan gombal’ yang ditawarkan Juha Christensen.
“Itu pesan kami dari KNPB sebagai media nasional yang berbasis rakyat pejuang, sedang mengontrol gerakan sipil, diplomat dan militer,” katanya.
Menurut Wetipo, apabila ada pihak-pihak yang mengatasnamakan kombatan TPNPB-OPM dan setuju melakukan dialog dengan Pemerintah Indonesia, dengan mediator Juha Christensen, berarti pihak itu dia sebuat sebagai ‘kelompok cari makan’.
Wetipo melanjutkan, saat ini KNPB sedang bekerja dan berjuang secara damai tanpa kekerasan di dalam kota. Perjuangan secara terbuka, bermartabat, mengedepankan nilai kemanusiaan, keadilan dan kebenaran serta secara demokratis bersama rakyat pejuang terjajah, ujarnya.
“Jadi, kalau ada kelompok kombatan yang mengatas namakan KOMNAS TPNPB-OPM [setuju dialog degan mediator Juha Christensen], berarti tetap dianggap kelompok abal-abalan, budak yang cari makan atau illegal,” katanya.
Tawaran Juha Christensen menjadi mediator dialog antara pemerintah Indonesia dan kelompok- kelompok pro kemerdekaan Papua di dalam dan luar negeri, muncul dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, di Jakarta, Senin (20/1/2025) lalu.
Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Sebby Sambom, juga lantas menanggapi tawaran mediasi oleh Juha Christensen tersebut.
Dengan tegas, Manajemen Markas Pusat TPNPB OPM itu menolak tawaran dari juru damai Finlandia terhadap dialog Jakarta-Papua yang menurutnya hanyalah versi Pemerintah Indonesia. Menurut Sambom, TPNPB sejak awal sudah menolak Juha Christensen, “karena kami telah mengidentifikasi bahwa dia adalah orangnya Indonesia, agen militer yang bekerja sepenuhnya untuk kepentingan Indonesia, untuk apa kami mau berdialog dengan mereka,” katanya.
Panglima Tertinggi West Papua Army (WPA), Jendral Demianus Magai Yogi, juga menolak adanya individu atau aktivis yang berperan mediator untuk berdialog langsung dengan Pemerintah Indonesia. WPA memilih pihak ketiga yang netral sebagai mediator negosiasi Papua-Indonesia di bawah pengawasan PBB.
“TPNPB bersedia berdialog apabila ada negara atau pihak ketiga yang netral memfasilitasi Papua dan Indonesia di meja perundingan di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Bila ada person [individu] yang akan meminta berdialog untuk menghindari intervensi penyelesaian konflik dari pihak yang selama ini berkepentingan di Tanah Papua, maka dialog itu hanya sekedar formalitas untuk kepentingan elit-elit semata” katanya melalui aplikasi percakapan, Selasa (28/1/2025).
Menurut Yogi penyelesaian konflik di Papua melalui perundingan hanya bisa jika melibatkan kelompok-kelompok pro kemerdekaan seperti ULMWP dan West Papua Army, masyarakat adat Papua, tokoh agama, tokoh pemuda, perempuan Papua dan akademisi.
“Kami meminta juga mediator independen (misalnya, dari PBB, MSG, PIF atau negara netral) untuk dapat membantu memastikan proses perundingan berjalan adil dan tanpa ada intervensi dari siapapun,” katanya.
Yogi menegaskan persoalan Papua bukan sekedar persoalan domestik, karena sejarah integrasi Papua yang dipaksakan melalui UNTEA oleh Pemerintah Belanda dan Amerika yang bersepakat untuk menyerahkan Papua ke Indonesia.
“Masalah Papua ini masalah internasional [sehingga] harus dibicarakan melalui mekanisme internasional. Karena masalah Papua adalah masalah internasional bukan masalah di Indonesia,” katanya.
Inisiatif dialog perlu, jangan ditunda-tunda
Sementara Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Yan Christian Warinussy mengatakan, pihaknya justru menyambut hangat keinginan aktivis resolusi konflik internasional asal Finlandia, Juha Christensen, untuk ikut terlibat dalam upaya penyelesaian konflik di Tanah Papua.
“Juha Christensen itu pernah terlibat dalam upaya penyelesaian konflik Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dengan didorong keinginan menyelesaikan konflik Papua, kami sambut baik” katanya kepada Jubi melalui layanan percakapan, Minggu (26/1/2025).
Warinussy juga menyambut pernyataan komitmen Pemerintah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto untuk segera mendorong penyelesaian konflik sosial politik di Papua.
“Saya percaya bahwa penyelesaian konflik bersenjata yang terus masif terjadi di Tanah Papua hanya bisa dicapai melalui jalan damai semata. Oleh sebab itu keterlibatan tenaga ahli dalam konteks resolusi konflik seperti Juga Christensen sangat tepat menurut JDP saat ini,” katanya.
Senada dengan itu, Direktur Papuan Observatory for Human Rights atau POHR, Thomas Christofel Syufi mendukung tawaran Juha Christensen menjadi mediator dialog antara Pemerintah Indonesia dan Papua.
Menurut Syufi, Christensen merupakan mediator berpengalaman dalam perundingan damai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Indonesia, 15 Agustus 2005, di Helsinki, Finlandia.
Juha Christensen juga dianggap sebagai salah satu aktor kunci bersama mantan Presiden Finlandia dan pemenang hadiah Nobel Perdamaian, Martti Ahtisaari yang sukses memediasi konflik Aceh.
“Dia memiliki reputasi dan kredibilitas global yang baik dalam ikut menyelesaikan berbagai konflik, baik di negara-negara Balkan, termasuk perdamaian GAM dan pemerintah Indonesia,” kata Syufi dikutip dari siaran pers kepada Jubi di Jayapura, Papua, Senin (27/1/2025).
Syufi meminta Pemerintah Indonesia justru harus segera menggubris tawaran Christensen dan menetapkan langkah-langkah kerja konkret demi menyelesaikan konflik Papua melalui dialog.
Dialog, katanya, melibatkan kedua pihak yang berkonflik, yaitu rakyat Papua yang diwakili oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
“Saya berharap kelompok pro-kemerdekaan Papua maupun pemerintah pusat di Jakarta jangan mengulur-ulur waktu untuk berunding dan berdialog untuk perdamaian Papua,” katanya.
Dilansir Tempo.co, Selasa (28/1/2025), Yusril Ihza Mahendra menyampaikan tawaran Juha Christensen menjadi mediator dialog Jakarta-Papua itu dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Inggris yang dipimpin oleh Catherine West MP (Parliamentary Under-Secretary of State at the Foreign, Commonwealth and Development Office) dan Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jermey di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Jakarta Selatan pada 20 Januari 2025.
Yusril mengatakan pemerintah Indonesia akan menggunakan pendekatan berbeda dalam menyelesaian konflik di Papua. Dia menyebutkan lembaganya masih mendiskusikan dengan Presiden Prabowo upaya pendekatan baru dalam menangani konflik Papua.
Menurut Menteri Yusril, aktivis perdamaian asal Finlandia, Juha Christensen, sudah menawarkan diri menjadi mediator dialog antara pemerintah Indonesia dan kelompok-kelompok di Papua. Tapi Yusril juga menegaskan bahwa pemerintah belum membutuhkan mediator perundingan damai di Papua. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
