Jayapura, Jubi – Badan Pengurus Pt PPMA (Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat) Papua menegaskan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat menjadi fokus utama kerja organisasi lima tahun ke depan. Penegasan itu disampaikan Badan Pengawas Pt PPMA, Niko Wamafma, usai rapat badan pengurus yang digelar di Kota Jayapura, Papua pada 29–30 Januari 2026, yang mengevaluasi pelaksanaan program 2020–2025 sekaligus merumuskan arah strategis baru di tengah meningkatnya tekanan pembangunan dan investasi di Tanah Papua.
Dalam rapat tersebut, pengurus mendengarkan laporan Sekretaris Eksekutif dan tim terkait capaian program selama lima tahun terakhir. Dari proses evaluasi itu, muncul sejumlah isu strategis yang dinilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti, terutama menyangkut situasi terkini masyarakat Papua.
Niko menjelaskan, Pt PPMA tetap berpegang pada tema besar perjuangan untuk masyarakat adat dan orang asli Papua, dengan tujuan menyelamatkan manusia, hutan, serta kekayaan alam Papua. Namun, dinamika terbaru menunjukkan perlunya penguatan langkah pada aspek pengakuan hak masyarakat adat dan pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas.
“Ada tiga isu utama dalam pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat adat, yakni pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat adat, penguatan ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi, serta dampak perubahan iklim terhadap kerentanan wilayah adat,” katanya.
Selain itu, Pt PPMA juga menyoroti pentingnya advokasi terhadap kebijakan pembangunan dan investasi yang berdampak langsung pada masyarakat adat. Tekanan ekspansi investasi di sejumlah wilayah adat dinilai semakin serius, sehingga diperlukan penguatan jaringan advokasi dan kampanye untuk memastikan hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi.
“Isu-isu strategis ini akan menjadi dasar kerja PPMA ke depan bersama masyarakat adat,” ujar Niko.
Ketua Badan Pengurus Pt PPMA, Zadrak Wamebu, menegaskan bahwa proses perumusan isu strategis tersebut merupakan bagian dari mekanisme organisasi yang telah berjalan selama hampir 38 tahun.
Menurutnya, setiap lima tahun Pt PPMA secara rutin melakukan peninjauan ulang terhadap program, visi, serta arah kerja organisasi. Dalam dua hari rapat terakhir, pengurus baru menyelesaikan tahap perumusan isu-isu strategis yang akan menjadi dasar penyusunan dokumen resmi organisasi untuk lima tahun ke depan.
“Organisasi ini sudah berjalan hampir 38 tahun. Secara teratur, setiap lima tahun selalu ada kegiatan review program dan visi. Dua hari ini kami baru sampai pada perumusan isu-isu strategis,” ujar Zadrak.
Ia menjelaskan, tahap berikutnya adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai pedoman kerja periode selanjutnya. Dokumen tersebut akan memuat rumusan isu besar yang telah dibahas, sekaligus menjadi pijakan operasional dalam menjalankan program lima tahunan.
Zadrak menambahkan, sejumlah evaluasi dari pelaksanaan program lima tahun terakhir turut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan agenda baru. Pengalaman kerja sebelumnya, termasuk isu-isu yang telah ditetapkan dan dijalankan, menjadi dasar dalam menyusun prioritas strategis berikutnya.
Dengan selesainya tahap perumusan isu strategis, Pt PPMA selanjutnya akan memfokuskan diri pada finalisasi dokumen perencanaan yang akan menjadi pedoman kerja bersama masyarakat adat di Tanah Papua.
Anggota Board Pt PPMA, Dona Nari, menambahkan bahwa salah satu pertimbangan penting dalam rapat tersebut adalah penguatan program Media Center sebagai sarana komunikasi publik organisasi.
Menurut Dona, Media Center dinilai strategis di tengah perkembangan era informasi dan komunikasi yang semakin terbuka. Program ini menjadi wadah untuk menyampaikan berbagai kegiatan dan capaian PPMA kepada masyarakat luas, khususnya komunitas adat yang selama ini menjadi mitra kerja organisasi.
“Ada satu program yang menurut saya menarik, yaitu Media Center. Ini penting untuk mengomunikasikan kegiatan-kegiatan Pt PPMA. Di era informasi sekarang, publik ingin tahu dan bisa melihat langsung apa yang dikerjakan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, melalui Media Center, masyarakat dapat mengakses dokumentasi kegiatan, termasuk foto dan laporan program yang melibatkan mereka secara langsung. Dengan demikian, transparansi dan partisipasi publik dalam kerja-kerja organisasi dapat semakin diperkuat.
Dengan masuknya penguatan komunikasi publik sebagai bagian dari agenda strategis, Pt PPMA menegaskan komitmennya untuk tidak hanya bekerja bersama masyarakat adat, tetapi juga memastikan setiap proses dan capaian dapat diakses serta diketahui secara luas.
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Pt PPMA, Naomi Marasian, menilai rapat dua hari tersebut menghasilkan banyak gagasan dan masukan penting untuk memperkuat arah kerja organisasi ke depan.
Ia mengatakan, berbagai pemikiran yang berkembang dalam forum itu mendorong agar kerja-kerja Pt PPMA semakin terarah dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat adat. Selain itu, penguatan jejaring dinilai menjadi kunci, baik dengan organisasi non-pemerintah maupun pemerintah.
Menurut Naomi, kolaborasi lintas pihak diperlukan untuk membaca situasi Papua hari ini sekaligus menjaga dan menyelamatkan potensi yang masih tersisa di Tanah Papua. “Kita ingin kerja-kerja ini bisa lebih cepat dan berdampak,” ujarnya.
Naomi juga mengapresiasi kepada seluruh tim yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut, khususnya Ketua Panitia dan seluruh staf lembaga yang terlibat.
Ia menambahkan, proses perumusan isu strategis ini tidak hanya sebatas evaluasi program, tetapi juga menjadi ruang kaderisasi dan pembelajaran berorganisasi. Forum tersebut, kata dia, membuka ruang partisipasi aktif bagi semua pihak untuk menyumbangkan gagasan positif demi kemajuan bersama.
Rapat Badan Pengurus ini menjadi pijakan awal bagi Pt PPMA dalam menyusun dokumen strategis dan program kerja lima tahun ke depan, dengan penekanan pada perlindungan hak masyarakat adat, penguatan jaringan advokasi, serta kontribusi nyata bagi masa depan Papua.(*)
Discussion about this post