Jayapura, Jubi – Berbagai tantangan organisasi non pemerintah atau Ornop di Tanah Papua didiskusikan dalam lokakarya rencana aksi Non Governmental Organization atau NGO “Merunut Ulang Jejak Gerakan Masyarakat Sipil Papua”.
Lokakarya yang diselenggarakan Dewan Gereja Papua dan Jubi ini, dilaksanakan di kawasan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, Kamis (19/2/2026) hingga Jumat (20/2/2026).
Elvira Rumkabu, tim peneliti dari Papua Democratic PD Institute mengatakan, ada berbagai tantangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Ornop di Tanah Papua.
Menurutnya, tantangan itu, di antaranya tidak adanya donor jangka panjang sejak beberapa tahun terakhir, agenda kerja atau isu sesuai keinginan donor, adanya isu ketidakpercayaan antara lembaga atau pimpinan lembaga mungkin karena kepentingan pribadi atau berkaitan dengan pendanaan dari donor.
“Saya pikir, ini isu yang menarik untuk didiskusikan mengenai tantangan kolaborasi [Ornop] di [Tanah] Papua. [Selain itu di Tanah] Papua ada banyak kolaborasi yang tidak setara, baik antara [Ornop] lokal dengan lokal atau [Ornop] lokal dengan [Ornop] nasional,” kata Elvira Rumkabu.
Sementara itu, Abner Mansai dari Forum Kerja Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM mengatakan situasi yang terjadi di kalangan Ornop di Tanah Papua ini, bukanlah masalah baru.
“[Situasi ini] sudah lama. Tidak hanya [antara] sesama LSM di Tanah Papua juga dengan LSM nasional,” kata Abner Mansai.
Menurutnya, hal ini juga menjadi pembahasan ketika Foker LSM menyelenggarakan semiloka di Sentani, Kabupaten Jayapura beberapa tahun silam.
“Saya pikir diskusi ini untuk melihat kembali apa yang pernah kita bicarakan beberapa tahun lalu. Apakah ada perkembangan atau tidak,” ucapnya.
Lokakarya Non Governmental Organization “Merunut Ulang Jejak Gerakan Masyarakat Sipil Papua” bertujuan melakukan refleksi bersama atas dinamika dan perkembangan Onop di Tanah Papua dalam 20 tahun terakhir.
Membangun pembelajaran atas kerja-kerja yang telah dilakukan Ornop di Tanah Papua dalam periode tersebut, dan merumuskan rekomendasi kunci bagi kerja-kerja Ornop ke depan.
Sebab, sejak berlangsungnya Otonomi Khusus atau Otsus, mulai muncul kegelisahan tentang peran Ornop di Papua. Di satu sisi, ada dorongan Ornop di Tanah Papua untuk jangan hanya terfokus pada implementasi Otsus mengingat pentingnya peran oposisi dan meningkatnya intensitas konflik di Tanah Papua.
Di sisi lain, Otsus membukakan ruang bagi Ornop untuk terlibat dalam kolaborasi guna menjamin berlangsungnya tata kelola pemerintahan yang baik di Tanah Papua seperti perubahan kebijakan, reformasi birokrasi, dan pemberantasan korupsi.
Ornop di Tanah Papua masih terus berjuang mengatasi masalah dasar dalam pengelolaan organisasi dan jejaring, seperti regenerasi kepemimpinan, pembentukan koalisi dan pembagian peran, peningkatan kapasitas, maupun akses sumber pendanaan. (*)
Discussion about this post