Jayapura, Jubi – Pembangunan pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI-AD di Kampung Lowanom, Distrik Melagineri, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan ditolak masyarakat di sana.
Pengurus Departemen Pemuda Baptis West Papua, Maikel Wanimbo mengatakan masyarakat setempat dengan tegas menolak pembangunan pos TNI itu.
“Kami pemuda gereja menolak lokasi rencana pembangunan [pos TNI] di Distrik Melagaineri. Kami tidak akan menyerahkan tanah itu kepada siapapun. Dengan adanya tanah, kami bisa hidup, tanah adalah leluhur kami, dan memberikan kehidupan sehari-hari,” kata Wanimbo yang dihubungi Jubi melalui telepon selulernya dari Jayapura, Papua, Kamis (22/5/2025)
Menurutnya, tanah di seluruh kabupaten Lanny Jaya tidak diperjualbelikan. Sebab, tanah merupakan sumber kehidupan bagi orang asli Papua. Itu juga merupakan keputusan gereja di Lanny Jaya
“Kehadiran TNI sangat menggangu masyarakat setempat, dan secara umum di Kabupaten Lanny Jaya. Beberapa hari terakhir kami melakukan ibadah forum terbuka di Tiom, ibu kota kabupaten. TNI dengan pakaian lengkap masuk dalam ibadah persekutuan kami,” ujarnya.
Kordinator aksi penolakan pos TNI, Etipur Wenda mengatakan masyarakat setempat telag menelusuri penyerahan lokasi untuk pembangunan pos. Ternyata lokasi itu diserahkan ecara sepihak oleh oknum yang dimanfaatkan TNI sebagai pemilik hak tanah, dan bukan merupakan keputusan seluruh masyarakat adat.
“Sebagai pemilik hak tanah, seluruh lapisan tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh gereja menyatakan menolak pos militer Indonesia. Kehadiran TNI di tempat ini bukanlah atas kemauan masyarakat tetapi secara terpaksa,” ujarnya.
Menurutnya, TNI menempati daerah tersebut sejak 2019 hingga 2025. Akibatnya pemerintahan desa tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena kantor desa atau kantor kampung Lowanom, Distrik Melagineri sudah menjadi pos militer hingga kini.
“[Bersama] seluruh lapisan masyarakat, kami menolak kehadiran TNI,” ucapnya. (*)
Discussion about this post