Wamena, Jubi – Dialog refleksi dan gagasan pembangunan yang berpihak terhadap kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan diikuti 100 tamu undangan. Dialog berlangsung selama lima jam, di Gedung Aithousa Betlehem, Jl Trikora, Wamena Kota, Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (21/11/2024).
Ketua Lembaga Mayarakat Adat Kabupaten Jayawijaya, Herman Doga yang hadir sebagai peserta dialog mengatakan, pembangunan Sumber Daya Manusia khusus orang asli Papua harus menyesuaikan karakteristik mereka, di setiap tempat di seluruh Tanah Papua.
More Read
“Orang Papua harus bersatu, dan kembali ke mama atau Honai yaitu Lembah Baliem ini, karena tempat jejak orang Papua berawal dari mana hingga terpencar ke berbagai wilayah di Tanah Papua, sampai ke seluruh bangsa-bangsa di dunia, itu berawal dari sini,” kata Doga
Ia juga menekankan generasi muda Papua, harus paham sejarah asli peradaban orang Papua.
“Harus ada perdamaian di antara orang asli Papua kita harus kembali menjadi satu mama dan satu bapa, harus ada pelurusan sejarah peradaban orang Papua,” jelasnya
Doga juga mengatakan ia hanya orang kecil, tidak punya kekuatan untuk mengumpulkan seluruh orang Papua di Honai untuk sama-sama duduk bicara, menyelematkan orang asli Papua dan Tanah Papua.
Ketua KNPI Kabupaten Jayawijaya, Unas Ginia Tabuni, pada kesempatan itu menegaskan pemuda di seluruh Provinsi Papua Pegunungan menolak transmigrasi ke seluruh wilayah di Tanah Papua.
Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Velix Wanggai, mengatakan ada tiga hal penting yang mesti diperhatikan dari hasil dialog ini. Pertama, pemerintahan yang transparan, kedua masih banyak persoalan yang belum digarap oleh pemerintah, ketiga dialog refleksi otsus ini mesti diteruskan oleh pemimpin definitif nantinya.
“Dialog Otsus ini menyepakati perhatian yang serius ke berbagai kebijakan pembangunan yang menyentuh kebutuhan orang asli Papua, baik ekonomi kerakyatan yang menyeluruh, sumber daya manusia, sosial budaya, infrastruktur, lapangan kerja, politik dan pemerintahan yang transparan,” kata Wanggai.
Juga ada enam komitmen bersama yang lahir dari dialog ini, yaitu pertama perlunya pemetaan masalah yang menyeluruh yang dihadapi di Papua Pegunungan.
Kedua, perlunya pemetaan data Orang Asli Papua dalam rangka proteksi, keberpihakan, dan pemberdayaan OAP dalam pembangunan.
Ketiga, perlunya pembentukan forum bersama lintas pelaku kaum muda dan pemangku kepentingan dalam pendampingan dan pengawasan pembangunan Papua Pegunungan.
Keempat, perlunya pertemuan rutin di level pengambil keputusan (MRP, DPRP, Pemprov dan Pemkab se-Tanah Papua) dalam memastikan agenda-agenda strategis pemberdayaan masyarakat orang asli Papua Pegunungan.
Kelima, perlunya pembahasan Otsus dan keberpihakan OAP se-Tanah Papua (6 Pemprov, 6 MRP dan 6 DPRP dan pemangku kepentingan lainnya).
Terakhir, perlunya tim perumus Dialog Otsus ini, Refleksi dan Gagasan Kaum Muda untuk Pembangunan ke Depan, 21 November 2024 sebagai bahan, rekomendasi koreksi dan perubahan Otsus dan pembangunan ke depan di Papua Pegunungan.
Salah satu pemantik dari dialog refleksi Otsus Papua Pegunungan, Samuel Tabuni mengusulkan pembentukan “Tim 20” yang nantinya mengontrol kinerja pemerintah Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, baik itu gubernur, bupati, MRP, DPRP selama 20 tahun ke depan.
“Tim 20 ini terdiri dari semua stakeholder yang ada, tim 20 ini akan bekerja untuk melengkapi isu-isu yang kemungkinan akan dibahas bersama pemerintah kabupaten, juga pusat, sehingga 20 tahun ke depan mereka akan melakukan metode yang sama, setiap tahun ada evaluasi otsus khusus untuk daerah Papua Pegunungan,” kata Tabuni.
Tabuni juga menambahkan dari hasil evaluasi ini ditemukan persoalan dari dunia pendidikan dan kesehatan, yang dinilainya masih amburadul, dan jauh dari kata baik. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
