Sentani, Jubi – Konektivitas serta keterbukaan akses jalan dan jembatan menjadi tema sentral dan fokus perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura melalu Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan di setiap Wilayah Pembangunan di Kabupaten Jayapura.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda) Kabupaten Jayapura, Parson Horota menegaskan, tema konektivitas ini bukan hal baru dalam setiap pengusulan dan rencana strategis yang pengusulannya dari tingkat kampung, distrik dan kabupaten.
“Usulan terkait infrastruktur seperti jalan dan jembatan, memang sangat mahal. Kami sudah mengusulkan setiap tahunnya agar mendapat kemudahan dari pemerintah pusat melalui alokasi dana khusus,” ujar Parson di Sentani, Kamis (2/3/2023).
*****************
Jubi.id adalah media yang berbasis di Tanah Papua. Media ini didirikan dengan sumberdana masyarakat melalui donasi dan crowd funding. Dukung kami melalui donasi anda agar kami bisa tetap melayani kepentingan publik.
*****************
Dikatakan, pada tahun pertama pengusulan mencapai 25 miliar rupiah, lalu berikutnya 15 miliar, dan baru terjawab dengan 5,6 miliar di tahun ini. Selain Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diharapkan dapat memberikan jawaban pasti untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, ada juga DAK Transfer Desa.
Sebab, jika hanya mengharapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura sangat tidak mungkin dan itu pasti menimbulkan kecemburuan bagi wilayah lain, ketika pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan diarahkan hanya ke satu wilayah saja. “Tahun lalu sudah dikerjakan dari kampung Bangai menuju kepung suna sepanjang 5,6 kilometer, dan saat ini dilanjutkan lagi 2,5 kilometer. Target tahun ini termasuk akses jalan dari kampung sawoi menuju bring di Distrik Nimboran,” jelasnya.
Menurutnya, konektivitas akses jalan dan jembatan sangat penting bagi pengembangan serta peningkatan ekonomi masyarakat. Seluruh proses pembangunan melalui program dan kegiatan yang diarahkan ke kampung-kampung melalui distrik.
Akses jalan hanya sebatas program ikutan atau berjalan bersama program dan kegiatan lain. Sementara yang diharapkan kualitas dan mutu dari infrastruktur akses jalan tersebut adalah yang terbaik.
“Program dan kegiatan bidang pertanian, perikanan, peternakan, sosial budaya dan lain sebagainya tidak bisa berjalan baik hanya karena minim akses jalan dan jembatan. Seperti penegasan pimpinan daerah, kita bisa ajak masyarakat melakukan segala hal dalam peningkatan ekonomi, pemberdayaan serta aktifitas lainnya, sementara kebutuhan akses jalan tidak terpenuhi maka apa yang diharapkan tidak akan tercapai,” ucap Horota.
Melalui alokasi dana Otsus tahun ini, pihaknya mendorong keterbukaan akses jalan dari Kampung Dormena Distrik Depapre menuju Kampung Yongsu Desoyo di Distrik Ravenirara.
Pihak Diskominfo juga sdah diminta untuk membangun BTS di setiap kantor distrik. Hal tersebut sudah berjalan sehingga khusus layanan jaringan komunikasi dan internet sudah bisa dinikmati oleh masyarakat di kampung-kampung. “Konektvifitas akses jalan, statusnya adalah jalan kabupaten karena menghubungkan kampung dan distrik. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus fokus untuk melaksanakannya. Dengan adanya daerah otonomi baru yang sudah berjalan, maka sangat diharapkan perhatian pemerintah provinsi Papua kepada kabupaten jayapura, secara khusus pembangunan akses jalan dan jembatan,” harap Horota. (*)
Iklan Layanan Masyarakat ini Dipersembahkan oleh PT. Media Jubi Papua
