Jayapura, Jubi – Mantan Presiden New Caledonia, Louis Mapou, mengatakan bahwa hak asasi manusia dan kedaulatan merupakan isu besar yang dihadapi tidak hanya oleh Melanesia tetapi juga kawasan Pasifik secara luas. Para pemimpin Pasifik diperkirakan akan mengukuhkan pengakuan Forum terhadap kedaulatan Indonesia atas West Papua dalam KTT Pacific Islands Forum (PIF), namun juga berusaha untuk memastikan kunjungan ke West Papua.
Mantan Presiden Pemerintah Kolektif New Caledonia, Louis Mapou, mengatakan West Papua memegang tempat penting dalam agenda negara-negara Pasifik.
“Stabilitas regional merupakan perhatian utama Forum, dan isu-isu dekolonisasi seperti New Caledonia, Polinesia Prancis, dan West Papua tetap menjadi masalah yang mengkhawatirkan,” katanya.
Louis Mapou menghadiri pertemuan para pemimpin di Tonga tahun lalu, di mana kerusuhan sipil di New Caledonia menjadi topik utama. Meskipun ia bertemu dengan para pemimpin Melanesia untuk membahas isu kedaulatan, ia tidak berbicara dengan media.
Setahun kemudian, Mapou mengatakan kepada RNZ Pacific bahwa untuk menangani “masalah West Papua”, yang berbagi perbatasan darat dengan Papua Nugini (PNG), PIF perlu terlibat, bersama dengan Kelompok Spearhead Melanesia.
“Dalam konfrontasi ini dengan Indonesia, banyak kepentingan yang terlibat, karena Indonesia memiliki hubungan diplomatik dan ekonomi yang kuat dengan Papua Nugini dan Fiji. Dan itulah realitas dunia saat ini—ketegangan konstan antara memperjuangkan hak asasi manusia dan melayani kepentingan negara-negara” kata Mapou.
Tindakan lebih bermakna daripada kata-kata
Pada tahun 2018, Presiden Indonesia saat itu, Joko Widodo, mengundang Komisaris Hak Asasi Manusia PBB untuk mengunjungi West Papua, namun kunjungan tersebut tidak pernah terlaksana.
Pemimpin-pemimpin Pasifik telah meminta Indonesia untuk memfasilitasi kunjungan ke West Papua sejak tahun 2019. Pada 2023, perdana menteri Fiji dan Papua Nugini ditunjuk sebagai utusan khusus untuk mengunjungi wilayah tersebut.
Meskipun keduanya tidak berhasil menuntaskan misi tersebut, kedua pemimpin tersebut berkunjung ke Indonesia untuk menemui Presiden Prabowo Subianto. Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengatakan kepada RNZ Pacific pada 2024 bahwa dia dan rekannya Sitiveni Rabuka “tidak dapat menemukan waktu” untuk berkunjung bersama.
Pada KTT Pemimpin di Tonga tahun lalu, Perdana Menteri Vanuatu saat itu dan ketua blok sub-regional untuk tahun 2024, Charlot Salwai, mengatakan bahwa ada kekhawatiran seputar West Papua selama beberapa waktu.
“Beberapa isu terkait hak asasi manusia… karena Forum Kepulauan Pasifik pada 2019 memutuskan untuk meminta misi PBB melakukan misi penyelidikan di Indonesia,” kata Salwai.
Salwai mengatakan sangat baik untuk mengadakan pertemuan langsung dengan Presiden Indonesia.
“Jika undangan datang kepada para pemimpin MSG lainnya, mungkin mereka bisa pergi bersama untuk bertemu dengan presiden baru Indonesia,” kata Salwai saat itu.
Meskipun Vanuatu mengalami ketidakstabilan politik kronis dengan lima perdana menteri dalam empat tahun, pemerintah-pemerintah berturut-turut tetap konsisten dalam advokasi mereka untuk West Papua.
Kekerasan ‘semakin meningkat’
Menjelang pertemuan tahun ini yang akan dimulai pada Senin, Peneliti Human Rights Watch yang berbasis di Jakarta, Andreas Harsono, mengatakan bahwa konflik telah meningkat hingga sejajar dengan beberapa periode paling kekerasan dalam 60 tahun terakhir.
“Penduduk asli West Papua melarikan diri dari kampung-kampung mereka. Terdapat konflik berskala kecil antara pasukan keamanan Indonesia, termasuk tentara dan polisi, melawan Tentara Pembebasan Nasional West Papua,” kata Harsono, menambahkan bahwa kedua belah pihak dalam konflik semakin agresif.
“Jika Anda melihat area-area yang disebut ‘zona panas’ di West Papua, mereka menyebar di dataran tinggi tengah, dari West Papua tengah hingga perbatasan dengan PNG di barat.” Lanjut Harsono.
Anggota Parlemen Partai Hijau Selandia Baru, Teanau Tuiono, ingin melihat para pemimpin Pasifik mengambil tindakan konkret.
“Untuk berbicara dengan masyarakat guna memahami perspektif mereka, sudut pandang mereka terkait pelanggaran hak asasi manusia,” katanya.
Menurut Tuiono, perkembangan militer sangat problematis, sehingga penting bagi komunitas Pasifik untuk menyatakan solidaritas dengan saudara-saudari di West Papua.”
Secara khusus, ia ingin para pemimpin Pasifik mengecam tindakan Indonesia yang menindak keras para demonstran yang berdemonstrasi menentang pemindahan empat tahanan politik.
Louis Mapou mengatakan ada dua masalah utama: Pelanggaran hak asasi manusia dan hambatan kedaulatan di wilayah tersebut.
“Pada skala yang berbeda, kami menghadapi masalah yang sama di New Caledonia. Perjuangan untuk kemerdekaan, masa depan New Caledonia, dan masalah hak asasi manusia yang terkait dengan praktik penegakan hokum,” kata Mapou. (*)
West Papua holds an important place on Pacific countries’ agenda says Mapou.
Discussion about this post