Jayapura, Jubi – Organisasi Masyarakat Sipil Pasifik (CSO) meminta Ketua Forum Kepulauan Pasifik (PIF) yang baru, sekaligus Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Jeremiah Manele, untuk menghormati komitmen masa lalu mengenai Papua Barat.
Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Perdana Menteri Manele, para pemimpin PIF, Sekretaris Jenderal Baron Waqa, badan-badan CROP, dan badan-badan hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, para CSO mendesak Indonesia untuk menunjukkan akuntabilitas dengan memberikan “akses langsung dan tanpa batas” ke Papua Barat bagi para pengamat independen, termasuk Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Demikian dilansir jubi.id dari laman www.solomonstarnews.com, Selasa (9/9/2025).
“Dari Forum Pemimpin Kepulauan Pasifik ke-31 di Tarawa pada tahun 2000, hingga Forum ke-50 di Tuvalu pada tahun 2019, dan di seluruh KTT MSG dari tahun 2014 hingga 2025, para pemimpin Pasifik secara konsisten mengadopsi resolusi yang menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya krisis di Papua Barat,” demikian pernyataan surat tersebut.
CSO mencatat bahwa komunike Forum berulang kali mengakui akar penyebab konflik, kekerasan negara yang berkelanjutan, dan memburuknya kondisi hak asasi manusia di wilayah tersebut. Mereka mengingatkan para pemimpin bahwa komitmen telah dibuat untuk mengirim misi pencari fakta dan melibatkan Indonesia dalam dialog yang bermakna.
“Salah satu seruan paling jelas dan konsisten di kawasan ini adalah agar Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia diberikan akses tanpa hambatan ke Papua Barat, sebuah seruan yang kembali digaungkan pada KTT MSG 2023,” kata para CSO.
Untuk mendukung hal ini, Perdana Menteri Fiji dan Papua Nugini ditunjuk sebagai utusan khusus untuk bertemu dengan Indonesia. Namun, mandat mereka berakhir pada November 2023 tanpa hasil, dan keduanya belum mengunjungi Papua Barat.
CSO juga memperingatkan bahwa meskipun Indonesia telah mempererat hubungan dengan kawasan—melalui keanggotaan asosiasi MSG, status mitra dialog PIF, dan perjanjian bilateral—para pemimpin Pasifik harus menggunakan hubungan ini untuk menegaskan otoritas moral, alih-alih menghindar dari isu tersebut.
“Komunike Forum 2024 hanya mencatat laporan para utusan dari kunjungan mereka ke Jakarta. Respons yang kurang tegas ini, sementara krisis kemanusiaan kembali muncul dan semakin dalam, mengirimkan pesan meresahkan bagi mereka yang berada di lapangan: penderitaan mereka diakui, tetapi tidak ditindaklanjuti,” bunyi surat tersebut.
Menyebut Papua Barat sebagai “krisis Pasifik” dan bagian dari “jiwa kawasan”, organisasi masyarakat sipil menuduh para pemimpin tidak menunjukkan urgensi dan solidaritas yang memadai.
“Bagaimana kita bisa mewujudkan visi Pasifik Biru yang damai dan berpusat pada rakyat, sementara mengabaikan krisis yang dialami rakyat kita sendiri? Sekaranglah saatnya untuk keberanian, persatuan, dan kepemimpinan yang tegas,” ujar mereka.
Sekretaris Jenderal PIF, Waqa, mengonfirmasi bahwa para pemimpin akan membahas isu ini minggu ini, dan menggambarkannya sebagai “masalah yang sangat penting dan sensitif” yang membutuhkan perhatian cermat. (*)
Discussion about this post