Jakarta, Jubi – Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi mengkritik dana mengendap senilai triliunan rupiah pada kas pemerintah pusat dan daerah yang kembali terulang pada tahun anggaran 2023.
Presiden Jokowi dalam agenda penyerahan Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2024 di Istana Negara Jakarta pada Rabu (29/11/2023), memerintahkan agar serapan dana tersebut dioptimalkan dalam tiga pekan ke depan.
“Artinya dalam tiga minggu ini akan keluar uang bertriliun-triliun, ini kita ulang-ulang terus setiap tahun,” katanya.
Di hadapan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait serta perwakilan pemerintah daerah, Jokowi mengatakan bahwa arahan untuk mempercepat penyerapan anggaran telah ia sampaikan sejak sembilan tahun yang lalu.
“Tadi saya minta informasi ke Menteri Dalam Negeri, berapa sih realisasi sampai saat ini? Baru 64 persen daerah. Pusat juga 74 persen. Ini sudah tinggal tiga minggu, masih 64, sama 74,” katanya.
Ia mengingatkan penyerapan anggaran 2024 akan dimulai per Januari, sehingga sisa anggaran yang masih teralokasi di APBN maupun APBD untuk kegiatan 2023 harus segera dihabiskan.
“Eksekusi segera, eksekusinya sesegera mungkin. Jadi bolak-balik saya sampaikan, Januari segera dimulai anggaran itu realisasi, realisasikan secepat-cepatnya,” katanya.
Namun Jokowi menyadari bahwa mengubah pola pikir seorang pemegang kebijakan bukanlah perkara mudah.
“Sekali lagi, eksekusi sesegera mungkin, lakukan belanja sesegera mungkin awal tahun,” katanya.
Belanja negara 2024 diserap tepat sasaran dan adaptif
Jokowi juga berpesan agar alokasi belanja negara 2024 diserap tepat sasaran, transparan, dan adaptif pada berbagai perubahan situasi.
Pesan itu disampaikan Jokowi saat berpidato dalam agenda penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 kepada perwakilan pejabat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
“Saya ingin mengingatkan yang pertama, gunakan anggaran yang telah diberikan itu, sekali lagi secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran,” kata Presiden Jokowi dalam pidatonya di Istana Negara Jakarta pada Rabu.
Dalam arahannya di hadapan pejabat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, Jokowi mengingatkan tentang potensi krisis dan resesi ekonomi yang dipicu dampak geopolitik global yang semakin memanas serta perubahan iklim yang semakin nyata.
Pesan kedua yang disampaikan Jokowi adalah transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah yang perlu dikedepankan oleh otoritas berwenang untuk mencegah penyalahgunaan anggaran, berkaitan dengan korupsi.
“Kedepankan transparansi dan akuntabilitas. Jangan membuka celah sedikitpun untuk korupsi, apalagi tutup celah itu,” katanya.
Pesan ketiga yang disampaikan Jokowi berkaitan dengan akselerasi penyerapan anggaran 2023 yang harus segera diserap optimal dalam sisa waktu tiga pekan ke depan.
Berdasarkan laporan Kementerian Dalam Negeri, kata Jokowi, realisasi penyerapan anggaran pemerintah pusat saat ini baru berkisar 74 persen, sedangkan pemerintah daerah berkisar 64 persen.
“Ini sudah tinggal tiga minggu, masih 64 sama 74 persen. Artinya dalam tiga minggu ini akan keluar uang bertriliun-triliun, ini kita ulang-ulang terus setiap tahun,” katanya.
Pesan terakhir yang disampaikan Jokowi adalah mempersiapkan antisipasi ketidakpastian melalui automatic adjustment atau penyesuaian.
“Harus lincah terhadap perubahan-perubahan yang ada. Begitu ada perubahan segera lincah berubah. Karena ketidakpastian sekarang, ini betul-betul mengintai kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, selalu ada perubahan perubahan,” ujarnya.
Dikatakan Jokowi setiap rupiah yang dibelanjakan adalah uang rakyat, sehingga harus fokus pada hasil.
“Orientasinya adalah hasil. Prosedur itu wajib tapi orientasinya jangan prosedur, orientasinya hasil, fokusnya pada hasil dan yang paling penting juga bermanfaat maksimal bagi rakyat,” katanya.
Penyerahan DIPA dan TKD 2024 kepada para menteri, kepala lembaga, hingga gubernur dilakukan secara digital, tak lagi berbentuk dokumen fisik seperti yang dilakukan sebelumnya.
Belanja negara 2024 nantinya akan ditujukan untuk menuntaskan infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, dan mendukung reformasi birokrasi dan aparatur negara, termasuk dukungan pelaksanaan Pemilu 2024.
Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran senilai Rp857,6 triliun atau naik 5,3 persen dari alokasi 2023 dalam bentuk TKD untuk mendukung penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, terutama guru dan tenaga kesehatan.
Tambahan anggaran juga untuk meningkatkan pelayanan publik daerah, mendukung operasional sekolah, PAUD, dan pendidikan kesetaraan, serta untuk menangani kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting. (*)
