Sentani, Jubi – Memasuki tahun ajaran baru, tentunya setiap sekolah membuka pendaftaran murid baru. Dari proses penerimaan murid baru tersebut, ada sekolah yang menjadi pilihan para orang tua siswa khususnya sekolah unggulan.
Pemerintah pusat juga menerapkan sistem zonasi, agar ada keseimbangan dalam setiap penerimaan murid baru di sekolah. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Jayapura Eqhbert Kopeuw mengatakan setiap sekolah harus kreatif dalam memanajemen.
“Sistem zonasi sebenarnya hanya untuk mengatur dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada sekolah di wilayah tertentu. Jadi, setiap murid yang lulus dari SMP di Kampung Harapan, Yokiwa, dan Nendali tetap melanjutkan sekolah mereka ke SMA yang ada di Sentani Timur,” ujarnya, ketika ditemui di kantornya, di Gunung Merah Sentani, Rabu (23/8/2023).
Menurutnya, ketika sebuah sekolah sudah menjadi pilihan para orang tua siswa, secara otomatis aktivitas di sekolah juga ikut meningkat, rombongan belajarnya bertambah, dan kreativitas siswa juga mengalami peningkatan.
“Kuota penerimaan siswa setiap tahun diatur oleh Dinas Pendidikan, hal ini tentunya mengacu kepada ruang kelas yang tersedia. Penetapan kuota di setiap sekolah, justru saat ini bertolak belakang dengan keinginan masyarakat yang sudah memahami mana sekolah yang diinginkan. Oleh sebab itu, pihak sekolah juga harus lebih kreatif dalam menarik minat masyarakat,” ujarnya.
Matheis Lewerisa salah satu anggota DPRD Kabupaten Jayapura di Komisi C mengatakan, indikator sekolah unggulan di Kabupaten Jayapura ini belum begitu jelas. Proses penerimaan siswa baru saja masih amburadul, sebab ada sekolah yang kebanyakan siswa dan over kapasitas, dan ada pula yang sama sekali minim siswa.
“Sekarang ada lagi namanya Merdeka Belajar, apanya yang merdeka? Siswa masih disuruh fotokopi buku cetak, masih disuruh bawa taplak meja, sapu lidi, dan vas bunga. Sistem zonasi tidak berjalan dengan baik, masih ada guru yang tidak datang mengajar, masih ada sekolah yang tidak ada bangku, meja, papan tulis, hak-hak guru juga tidak diperhatikan, dan belum ada jaminan kesejahteraan mereka. Hal-hal ini diperbaiki dulu,” ujarnya. (*)