Jayapura, Jubi – Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa atau PPM asal Kabupaten Yahukimo di Manado, Sulawesi Utara meminta TNI/Polri menghentikan pengiriman pasukan ke Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Mereka berharap aparat keamanan tidak menjadikan daerah itu sebagai Daerah Operasi Militer, demi terciptanya keamanan dan kedamaian, serta menghentikan kekerasan di Yahukimo.
Hal itu disampaikan Koordinator PPM asal Kabupaten Yahukimo, Matulesi Giban melalui keterangan pers tertulisnya Selasa (26/9/2023). Menurut Giban, jika pendekatan militer yang terus dikedepankan dan pasukan TNI/Polri terus dikirim ke Yahukimo, maka konflik bersenjata di Papua akan terus terjadi dan upaya perdamaian tidak akan membuahkan hasil.
“Kalau pemerintah tidak segera mencari solusi yang tepat dan benar dalam menyelesaikan konflik politik, maka dikhawatirkan konflik bersenjata akan terus terjadi,” ujarnya.
PPM Yahukimo menyampaikan empat poin tuntutan. Pertama, meminta pemerintah segera memberikan jaminan hidup yang baik terhadap rakyat sipil di Yahukimo. Kedua, meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yahukimo sesegera mungkin membentuk tim identifikasi terkait kekerasan militer yang terus meningkat di Yahukimo.
*****************
Jubi.id adalah media yang berbasis di Tanah Papua. Media ini didirikan dengan sumberdana masyarakat melalui donasi dan crowd funding. Dukung kami melalui donasi anda agar kami bisa tetap melayani kepentingan publik.
*****************
Ketiga, Pemerintah Kabupaten Yahukimo diminta segera cabut persetujuan pendirian pos TNI/Polri di semua titik. Keempat, pemerintah segera menarik pasukan militer organik dan non organik dari wilayah Kabupaten Yahukimo.
“Pendekatan militer bukan solusi dalam mengakhiri konflik politik di Papua. Untuk itu, hentikan operasi militer di Yahukimo,” kata Giban. (*)
Iklan Layanan Masyarakat ini Dipersembahkan oleh PT. Media Jubi Papua
