Wasior, Jubi – Bupati Teluk Wondama, Papua Barat, Hendrik Mambor meminta keseriusan seluruh Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di wilayah itu untuk mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD guna mengurangi ketergantungan anggaran dari Pemerintah Pusat.
Bupati Hendrik Mambor dalam rapat penetapan APBD 2023 di gedung DPRD Teluk Wondama menjelaskan ketergantungan APBD Teluk Wondama pada tahun anggaran 2023 pada pendapatan transfer Pemerintah Pusat masih sangat tinggi.
Rasio ketergantungan keuangan daerah pada Pemerintah Pusat itu mencakup dana perimbangan sebesar 72 persen serta dana transfer pusat yang bersumber dari dana penyesuaian otonomi khusus (Otsus) sebesar 15 persen.
“Sedangkan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) hanya sebesar 3 persen. Kondisi ini menjadi salah satu masalah yang harus diperhatikan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah,” kata Mambor di Isei, Senin (12/12/2022).
Adapun PAD Teluk Wondama tahun anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp37,99 miliar, dengan sumber pendapatan transfer mencapai Rp1,05 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp6 miliar.
“Secara keseluruhan APBD Teluk Wondama tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp1,11 triliun, terdiri atas pendapatan sebesar Rp1,09 triliun dan belanja daerah sebesar Rp1,10 triliun,” katanya.
APBD tahun 2023 tersebut meningkat dibanding APBD tahun 2022 yang ditetapkan sebesar Rp1,02 triliun.
Ketua DPRD Teluk Wondama Herman Sawasemariai mengingatkan Bupati Hendrik Mambor bersama jajaran eksekutif agar APBD 2023 benar-benar dipergunakan dengan baik untuk kepentingan masyarakat.
Secara khusus, DPRD meminta Bupati Mambor agar memaksimalkan APBD tahun 2023 untuk mengatasi sejumlah persoalan utama yang masih membelit kehidupan masyarakat Wondama, seperti masalah kemiskinan ekstrem, ekonomi daerah yang masih lesu, juga kualitas sumber daya manusia yang masih rendah.
“Kami sangat berharap setiap program dan kegiatan juga pos belanja yang dimasukkan dalam APBD tahun 2023 benar-benar mengarah pada pemenuhan sasaran dan target pembangunan daerah dengan mengutamakan hal-hal prioritas yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Sawesemariai. (*)
