Mahasiswa Papua di Jakarta longmarch peringati Perjanjian New York

Jayapura, Jubi – Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI) melakukan aksi longmarch dari Kedubes Amerika menuju Istana Negara. Aksi yang dilakukan pada Kamis (15/8/2024) ini, dilakukan untuk memperingati Perjanjian New York 15 Agustus 1962.

Dalam aksi tersebut, AMP,  FRI-WP dan AMPTPI menyatakan sikap politik kepada rezim Jokowi-Ma’ruf Amin, Belanda, Amerika Serikat, dan PBB bahwa:

Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua, menutup PT Freeport, BP, LNG Tangguh, serta semua perusahan kelapa sawit dan pertambangan lainnya di Tanah Papua; dan hentikan rencana pengembangan Blok Wabu, Blok Weyland, dan rencana pertambangan lainnya;

Mereka juga meminta agar UU Cipta Kerja, Otsus Papua dan DOB dicabut, menolak RUU Penyiaran, RUU TNI, dan RUU Polri, dan segera menarik militer organik dan nonorganik dari Tanah Papua.

“Hentikan rasisme dan politik rasial yang dilakukan negara dan militer Indonesia kepada rakyat Papua.”

Mereka juga mendesak agar mengusut tuntas, tangkap, adili dan memenjarakan jenderal-jenderal pelanggar HAM, serta membuka akses jurnalis nasional dan internasional seluas-luasnya di Tanah Papua.

Mereka juga mendesak agar PBB bertanggung jawab, serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses penentuan nasib sendiri, pelurusan sejarah dan penyelesaian kasus Pelanggaran HAM di Papua;

“Segera hentikan operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak Papua, Puncak Jaya, Maybrat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Paniai dan seluruh Tanah Papua. Segera bebaskan Agus Kosay, Beni Murib, 6 orang korban salah tangkap di sorong dan seluruh tahanan politik Papua lainnya tanpa syarat.”

Pemerintah Indonesia juga didesak hentikan rencana pengerjaan proyek strategis nasional di Merauke, Tambrauw, Raja Ampat, dan seluruh Tanah Papua yang mengorbankan masyarakat adat Papua. (*)