Jayapura, Jubi – “Beginilah Kampung Aisandami,” kata Melania Hegemur di dermaga Kampung Aisandami. Melanie Hegemur adalah seorang pengelola Kelompok Ekowisata ‘Wadowun Baberin’ di Kampung Aisandami.
Suasana pagi itu sangat tenang. Tak ada suara kendaraan atau hiruk pikuk keramaian. Keheningan menyelimuti kampung, karena Aisandami terletak jauh dari kota. Hanya suara jangkrik dan siulan burung yang terdengar memecah kesunyian. Juga gelak tawa anak-anak kampung yang sedang memancing di ujung jembatan.
Pergi ke jembatan itu, kita disuguhi pemandangan Teluk Duari yang teduh. Hamparan hutan mangrove dan hutan campuran yang hijau memagari teluk. Tak heran, keteduhan inilah yang menginspirasi Melania dan kawan-kawan menamai kelompok wisata mereka ‘wadowun baberin’ yang artinya ‘teluk teduh’.
Bersama Thonci Somisa, Ketua Kelompok Ekowisata ‘Wadowun Baberin’ dan penduduk kampung Aisandami, selain mengelola homestay, mereka telah mendorong praktek sasi di perairan pulau Numamuram selama lima tahun terakhir. Di Pulau Numamuram yang terletak di wilayah Kampung Aisandami, Thonci Somisa dan kelompoknya mendorong praktik ‘Sasi Laut’ yang dalam bahasa setempat disebut ‘Kadup’.
Kadup, kata Melania, adalah cara penting yang harus terus dirawat untuk memastikan biota laut di wilayah teritorial Kampung Aisandami agar tetap terjaga, sehingga para wisatawan bisa menikmati pemandangan bawah laut dengan karang dan ikan yang berlimpah.
“Ketika kita sasi, ikan-ikan akan berlimpah dan wisatawan yang datang bisa menyatu dengan ikan-ikan,” ujarnya.
Melania menceritakan praktik sasi yang dilakukan di sekitar Pulau Numamuram selama empat tahun, dari 2020 hingga 2024. Ketika sasi dibuka pada 5 Desember 2024, tidak hanya warga Kampung Aisandami yang datang, tapi warga dari beberapa kampung terdekat dan pengunjung dari kota juga datang ikut panen ikan di sekitar Pulau Numamuram.
“Kami tutup sasi pada tahun 2020 dan dibuka 5 Desember 2024 dengan perjanjian dua minggu waktu pengambilan, lalu ditutup kembali. Tapi dengan satu dan lain hal, tempat ini belum disasi kembali sampai sekarang,” ujarnya.
Namun, sambung Thonci Somisa, untuk beberapa biota laut seperti dugong, kima, dan napoleon (Cheilinus undulates) tetap dilarang diambil. Hanya udang, teripang, dan ikan lainnya yang bisa diambil warga untuk dikonsumsi maupun dijual.
Somisa khawatir, penerapan sasi bisa saja ditinggalkan jika tidak ada wisawatan yang berkunjung. Sebab menurutnya keberadaan homestay (yang dikelola penduduk kampung), Pulau Numamuram, dan sasi adalah satu sistem yang saling mendukung.
Berkah penerapan sasi
Istilah sasi sebenarnya berasal dari Kampung Haruku, Maluku. Istilah ini dibawa ke Tanah Papua oleh gereja seiring datangnya guru-guru dari Maluku untuk melindungi kebun atau bahan pangan yang dikhususkan bagi gereja.
Sejak itu sasi menjadi bagian dari masyarakat Papua dan dipraktikkan kepada sumber daya lain, baik di darat maupun laut. Meski begitu, sebenarnya praktik seperti sasi juga telah dimiliki oleh masyarakat adat di Kabupaten Teluk Wondama, misalnya pada masyarakat Menarbu yang menggunakan bahasa dari Suku Roon yang menyebutnya ‘Kadup’ yang artinya ‘tutup tempat’.
Namun istilah sasi lebih familiar digunakan di Tanah Papua. Pada prinsipnya sasi mengandung makna melarang pengambilan sumber daya tertentu pada waktu tertentu dengan tujuan untuk memberi keuntungan kepada yang melakukan sasi.
Jika di Kampung Aisandami sasi disebut kadup dalam bahasa local, Kampung Sombokoro juga memiliki istilah sendiri untuk sasi. Korneles Mnuari, tetua adat Kampung Sombokoro mengatakan sasi di kampungnya disebut ‘Wate’ dan ‘Sawora’. Wate artinya ‘memberi batas’ dan Sawora artinya ‘sumpah’.
“Kalau ada yang melanggar batas bisa celaka, jadi masyarakat takut untuk masuk ke daerah yang sudah dibatasi itu,” katanya.
Bagi Mnuari, sasi sangat penting dilestarikan karena sangat berdampak kepada pendapatan masyarakat di kampungnya.
”Sewaktu kami membuka sasi, kelompok kami bisa mendapat uang sampai Rp10 juta sekali panen. Ikan dari lokasi sasi itu dijual ke Wasior, ibu kota Kabupaten Teluk Wondama. Tidak seperti tempat yang tidak disasi, pendapatan tidak sampai Rp1 juta,” ujarnya.
Warga di Kampung Menarbu juga menerapkan sasi. Dari hasil panen pembukaan sasi pada 2024 pihak gereja di Kampung Menarbu mendapatkan insentif Rp79 juta.
“Ada dua kapal yang datang, mereka meminta izin mencari teripang di wilayah sasi yang dibuka dengan membayar kompensasi uang Rp79 juta ke gereja. Warga sepakat memberikan waktu satu bulan kepada mereka,” kata Niko Wenemseba, wakil ketua Jemaat GKI (Gereja Kristen Indonesia) Sion Menarbu.
Niko mengaku tidak tahu berapa hasil tangkapan teripang kedua kapal itu dengan membayar Rp79 juta dalam masa sebulan. Namun di Pasar Wasior, seorang pengepul teripang di sana menyebutkan harga 1 kilogram teripang berkisar Rp40 ribu hingga Rp1,9 juta. Bisa saja hasilnya jauh lebih besar dibandingkan Rp79 juta untuk dua kapal selama sebulan.
Food and Agriculture Organization (FAO) menginformasikan seekor teripang basah bisa susut hingga 96 persen. Jika berat basah satu ekor teripang 500 gram maka bila dikeringkan akan menjadi 20 gram.
Jika kedua kapal tersebut mencari teripang selama sebulan, diperkirakan mereka bisa mendapatkan sekitar 4.000 hingga 5.000 ekor teripang basah. Itu artinya, jika tangkapannya adalah teripang super maka nilai jualnya ditaksir bisa mencapai Rp500 juta. Diambil setengahnya saja, jika teripangnya sebagian bukan teripang super, bisa Rp250 juta.
Melimpahnya biota laut di beberapa lokasi sasi di kampung-kampung pesisir di Teluk Wondama yang juga masuk ke dalam Zona Pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih itu diperkuat oleh hasil penelitian Yusup Adrian Jantewo dan M Lazuardi yang terbit di Jurnal Pembangunan Berkelanjutan ‘Igya Ser Hanjop’ edisi 16 Desember 2021.
Laporan berjudul “Pengaruh sasi pada Keragaman Jenis, Komposisi, dan Kelimpahan Megabentos di Perairan Kabupaten Teluk Wondama” itu meneliti penerapan sasi di Kampung Sombokoro, Kampung Menarbu, dan Kampung Aisandami.
Jantewo mengatakan hasil penelitian yang ia lakukan itu menyebutkan perbedaan yang cukup besar, hampir tiga kali lebih banyak, antara jumlah individu megabentos yang berhasil diamati pada lokasi yang menerapkan sasi, yaitu 1.027 individu di daerah sasi dibandingkan hanya 330 individu di daerah nonsasi.
“Satu hal yang sangat penting disini bahwa kami menemukan populasi ikan kakatua (Scarus frenatus) yang masih banyak. Ini berbeda di tempat lain di Papua ini dimana populasi ikan kakatua semakin minim,” kata Jantewo.
Ia menjelaskan bahwa ikan Kakatua adalah ikan yang sangat penting untuk ekosistem laut, terutama untuk terumbu karang. Ia menyimpulkan masyarakat local di Teluk Wondama sudah memahami pentingnya spesies ikan ini untuk ekosistem laut.
Tim gabungan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua (FPIK Unipa), World Wildlife Fund (WWF), dan Dinas Perikanan Kabupaten Teluk Wondama juga mencatat dampak sasi terhadap peningkatan spesies ikan karang di lokasi yang disasi.
Laporan berjudul “Final Report Kajian Performa Pengelolaan Perikanan Karang pada Wilayah Penangkapan dengan sasi dan BUMKam di Kabupaten Teluk Wondama dengan Pendekatan EAFM” yang dirilis tim gabungan pada Juni 2021 menyebutkan, ditemukan kekayaan ikan karang di dua kampung, yaitu di Menarbu sebanyak 30 spesies dan di Kampung Yop Meos sebanyak 29 spesies.
Kekayaan lamun, mangrove, dan terumbu karang di Teluk Wondama
Tim gabungan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua (FPIK Unipa), WWF, dan Dinas Perikanan Kabupaten Teluk Wondama juga mencatat potensi lain di lokasi sasi di Menarbu dan Yop Meos, yaitu terumbu karang, padang lamun, dan mangrove.
Lamun adalah salah satu ekosistem penting di daerah pesisir. Fungsi ekologinya sangat penting bagi berbagai jenis hewan dan biota seperti ikan, yaitu sebagai daerah asuhan, perlindungan, dan padang penggembalaan.Lamun merupakan tempat mencari makan bagi ikan dan memiliki hubungan erat dengan biota kharismatik seperti penyu laut, dugong, dan kuda laut.
Pada tahun 2016 komposisi jenis lamun yang ditemukan di Menarbu sebanyak 6 spesies dan di Yop Meos 7 spesies. Di Yop Meos tutupan lamun tertinggi dengan nilai 40,61 persen atau kategori sedang, sedangkan di Menarbu 28,99 persen atau kategori rendah.
Mangrove, di Kampung Menarbu didominasi jenis mangrove Rhizophora stylosa, sedangkan di Pulau Yop Meos didominasi jenis Rhizophora mucronata. Dari segi kerapatan, mangrove di Kampung Menarbu tergolong sedang (1.000-1.500 ind/Ha) dan di Pulau Yop Meos tergolong rendah (< 1.000 ind/Ha).
Ekosistem terumbu karang di Kampung Yop Meos memiliki tingkat tutupan karang keras kategori (Scleractinia) tinggi (lebih dari 50 persen) dengan persentase tutupan 54,46 persen. Sementara Kampung Menarbu persentase tutupan Scleractinia sebesar 45,10 persen.
Berdasarkan tingkat keanekaragaman, di Kampung Menarbu dijumpai 9 jenis lifeform karang dengan tipe karang keras yang paling banyak ditemui adalah Acropora Branching (ACB) dan Coral Massive (CM). Sedangkan di Yop Meos ada 7 lifeform karang dengan jenis karang keras yang paling banyak ditemui adalah Acropora Branching (ACB), Coral Massive (CM), dan Coral Submassive (CS).
Ekosistem ini telah membentuk satu sistem jaringan penting yang saling mendukung untuk kehidupan biota laut yang berlimpah dan berkelanjutan. Karena itu, praktik sasi laut yang dilakukan masyarakat di Aisandami, Sombokoro, Menarbu, dan Yop Meos secara tidak langsung menjaga denyut nadi suatu ekosistem penting di Teluk Wondama.
Sayang, kekayaan laut yang melimpah ini belum berdampak kepada pendapatan rumah tangga penduduk, karena pendapatan Rumah Tangga Perikanan (RTP) di Menarbu dan Yop Meos lebih rendah dari UMP (Upah Minimun Provinsi) Papua Barat yang pada 2025 sebesar Rp3.615.000.
Namun Penghasilan Rumah Tangga Perikanan di Menarbu misalnya, meningkat drastis Rp5 juta hingga Rp10 juta saat pembukaan sasi. Dengan pendapatan ini mereka memenuhi berbagai kebutuhan sekunder atau tersier, dan sebagian ditabung. Sumber daya perikanan merupakan sumber pendapatan utama masyarakat di Menarbu, selain mengolah dan menjual pati sagu.
Seiring meningkatnya perhatian para pihak terhadap pengembangan Kampung Menarbu melalui program budi daya rumput laut dan pariwisata berkelanjutan, penduduk di Kampung Menarbu ingin mengembangkan usaha budi daya rumput laut dan pariwisata sebagai sumber pendapatan alternatif, seperti menyediakan homestay atau menjadi perajin ukiran dan anyaman.
Berpotensi menjadi pusat Karbon Biru
Koordinator Konservasi Berbasis Masyarakat dan Areal Konservasi Masyarakat dan Komunitas (Community-Based Conservation and Indigenous and Community Conserved Areas) WWF Indonesia Program Papua, Feronica Manohas menyebutkan praktik sasi yang dilakukan sejak lama oleh masyarakat di Teluk Wondama merupakan penerapan dari konsep ‘green economy’, ‘blue economy’, dan ‘blue carbon’ yang sekarang mulai didengungkan di dunia.
”Sebab dari hasil melindungi wilayah pesisir dan hutan, mereka bisa mendapatkan dampak ekonominya. Jadi tanpa disadari apa yang mereka lakukan merupakan bagian penting dari konsep blue economy dan blue carbon,” kata Feronica yang telah mendampingi masyarakat di Teluk Wondama selama 11 tahun, dari 2009 hingga 2020.
Teluk Wondama di Papua Barat juga memiliki potensi besar untuk menjadi pusat karbon biru (blue carbon). Penyimpanan karbon alami di sana, katanya, dilakukan oleh ekosistem laut seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang.
Hal ini diungkapkan oleh Peneliti dan dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Papua Nurhani Widiastuti S.Pi M.Si.
“Ekosistem ini yang kian membaik kondisinya, tidak hanya membantu mengurangi emisi karbon tetapi juga menopang ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat setempat,” ujar Nurhani.
Menurut Nurhani keberadaan mangrove, lamun, dan terumbu karang di kawasan Teluk Wondama memberi peluang besar untuk karbon biru, sekaligus penguatan ekonomi biru (blue economy).
“Masyarakat setempat pun secara tradisional sudah memiliki kearifan lokal seperti sasi atau sistem buka-tutup kawasan tangkap yang berkontribusi kepada pemulihan habitat laut dan keseimbangan ekosistem,” katanya.
Namun, tambahnya, di balik potensi itu ada tantangan serius. Sebab model-model konservasi dan perdagangan karbon, seperti skema perdagangaan karbon (carbon trading), kerap berpotensi memicu perampasan lahan (land grabbing).
Kasus serupa di beberapa negara Afrika, kata Nurhani, menunjukkan bahwa perempuan menjadi pihak yang paling rentan kehilangan akses atas sumber daya pesisir ketika kawasan-kawasan konservasi dikunci untuk perdagangan karbon.
“Hal serupa bisa terjadi di Teluk Wondama jika implementasi blue economy dan blue carbon tidak memperhitungkan kebutuhan mendasar dan peran perempuan adat. Padahal perempuan adalah pengguna utama sumber daya pesisir dan tulang punggung ketahanan pangan rumah tangga,” ujarnya.
Menurut Nurhani konsep ekonomi biru dan karbon biru di Teluk Wondama hanya akan berhasil jika dikelola secara inklusif. Keterlibatan perempuan, komunitas adat, dan pendekatan berbasis hak-hak masyarakat lokal menjadi kunci.
Selain itu, penting ada kolaborasi antara masyarakat, akademisi, pemerintah, dunia usaha, dan media untuk membangun fondasi ekonomi biru yang tidak sekadar hijau secara ekologi, tetapi juga adil secara sosial.
“Kalau kita bicara blue economy dan blue carbon, memang potensi ekonomi dan ekologi ada. Tapi yang harus dipastikan, tidak ada yang termarjinalisasi. Harus ada keseimbangan antara pelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan penghormatan terhadap hak perempuan serta kelompok adat,” katanya.
Jika tidak hati-hati, ingat Nurhani, mungkin akan mendorong konservasi yang secara ekologi baik, tetapi secara sosial justru menyingkirkan mereka yang paling bergantung kepada sumber daya tersebut.
“Jadi, prinsipnya blue carbon dan blue economy memang punya potensi, tapi pengelolaannya harus inklusif dan sensitif terhadap hak-hak perempuan dan kelompok adat,” ujarnya.
Warga masih bisa mencari ikan di luar wilayah sasi
Penerapan sasi di Teluk Wondama tidak mencakup seluruh areal tangkap nelayan. Pembatasan hanya berlaku pada areal-areal tertentu yang disepakati bersama warga di kampung. Luas areal yang disasi hanya berkisar antara 5 hingga 50 persen dari total luas wilayah kelola sumber daya alam kampung.
Karena itu, di luar wilayah sasi warga kampung masih bisa mencari untuk memenuhi kebutuhan makan hari-hari atau dijual ke pasar sebagai sumber ekonomi.
Di Kampung Aisandami misalnya, ada dua lokasi yang biasa disasi, yaitu areal laut di sekitar Pulau Numamuram dan areal laut di sekitar Homestay Busayor.
Areal di sekitar Pulau Numamuram luasnya kurang-lebih 98 hektare, sedangkan di sekitar Homestay Busayor sekitar 11 hektare. Data luas areal sasi ini berdasarkan Peta Areal sasi Kampung Aisandami yang dibuat Balai Taman Nasional Teluk Cenderawasih pada 2021.
Thonci Somisa mengatakan luas lokasi sasi ini hanya bagian kecil dari luas wilayah kelola sumber daya alam Kampung Aisandami.
“Mungkin hanya lima atau sepuluh persen,” ujarnya.
Selain dua tempat yang disasi itu, kata Somisa, para nelayan di Kampung Aisandami masih bisa melaut dan mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari atau untuk dijual ke pasar.
”Tempat masih sangat luas, jadi kita masih bisa cari ikan di luar lokasi sasi,” katanya.
Sedangkan di Kampung Yop Meos, wilayah yang disasi di utara Pulau Yop Meos diperkirakan sekitar 1.500 hektare. Luas Pulau Yop Meos hingga areal perairan dangkal kurang lebih 3.137 hektare.
“Lokasi yang disasi hanya dari Tanjung Sange-Sange sampai ke Pulau Dua, itu di utara dari Pulau Yop Meos ini,” kata Melkion Kereway, sekertaris Kampung Yop Meos.
Menurutnya, sehari-hari warga kampung bisa mencari ikan di bagian timur Pulau Yop Meos dan perairan di depan kampung. Jadi penerapan sasi di bagian utara tidak menutup areal mata pencarian mereka selama sasi berlaku.
Di Kampung Menarbu, luas wilayah yang disasi kurang-lebih 520 hektare. Luas ini diperkirakan dengan menggunakan Google Earth berdasarkan informasi dari warga Menarbu.
“Saya tidak tahu luasnya, tapi daerah yang kami sasi itu mulai dari Tanjung Omaswam sampai Tanjung Nuridipum,” kata Yosias Menarbu, mantan Kepala Kampung Menarbu,.
Saat sasi diterapkan, kata Menarbu, warga Kampung Menarbu bisa mencari ikan hingga di ujung Tanjung Omaswam.
“Nanti lewat ujung Tanjung Nuridipum, warga bisa mencari lagi, di situ bebas, tidak dilarang,” ujarnya.
Komitmen Pemerintah Daerah
Bupati Kabupaten Teluk Wondama Elysa Auri mengatakan akan menyiapkan regulasi tentang sasi. Ia juga berencana akan menyiapkan tempat penampungan khusus agar hasil sasi tidak hanya dikonsumsi masyarakat, tapi juga bisa dijual agar masyarakat mendapatkan manfaat ekonominya.
“Instansi terkait seperti Dinas Perikanan Kabupaten Teluk Wondama bersama kepala-kepala distrik akan mensosialisasikan rencana regulasi tersebut, kita akan duduk bersama untuk membahas hal ini,” kata Elysa Aury.
Salah satu yang dibidik bupati untuk pemasaran hasil sasi dalam waktu dekat adalah menyalurkannya kepada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Nanti pemerintah akan belanja ikan langsung ke kampung-kampung untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis ini,” ujarnya.
Program MBG di Kabupaten Teluk Wondama, kata Bupati, membutuhkan ikan yang sangat banyak, yaitu menyasar kebutuhan makan siang 4.900 anak dari PAUD hingga SMA. Dengan membeli langsung ke masyarakat yang melaksanakan sasi maka masyarakat bisa mendapatkan uang dari program tersebut.
“Karena itu, sasi ini menjadi sangat penting, tinggal bagaimana ini diatur baik,” katanya. (*)
English>
View this post on Instagram
