Nabire, Jubi – Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Komando Daerah Militer III Wilayah D Dulla (Kodam III D Dulla), Brigadir Jenderal Aibon Kogoya, menyampaikan bahwa pada 15 April 2025 pukul 14:16 Waktu Papua Barat (WPB), pihaknya melakukan aksi penembakan terhadap tiga warga sipil yang bersama anggota TNI sedang mengevakuasi alat berat. Alat tersebut digunakan untuk mengangkat mobil anti peluru milik TNI yang rusak di Kali Dogabu dan Wabu, Intan Jaya. Dalam insiden itu, satu orang mengalami luka tembak di bagian kaki, sementara dua lainnya selamat.
“Saya sudah menyampaikan dalam konferensi Kodam III Dulla bahwa siapa pun yang berdiri, berjalan, makan, dan minum bersama TNI, maka dia adalah pengkhianat bangsa. Saya tidak akan memberi ampun. Kali ini saya hanya memberikan peringatan agar rakyat sadar,” ujarnya dalam siaran pers bernomor 006/STPS/TPN-K3D/IV/2025 yang diterima redaksi Jubi pada 16 April 2025.
Kogoya mengimbau seluruh masyarakat sipil di Kabupaten Intan Jaya untuk tidak memberikan bantuan dalam bentuk apa pun kepada TNI/Polri yang bertugas di wilayah tersebut.
“Ingat, Undang-undang TNI sudah disahkan. Mereka datang bukan hanya untuk mengejar TPN-OPM, tapi untuk membunuh masyarakat sipil dan merampas sumber daya alam. Karena itu kami berperang, demi menyelamatkan rakyat,” katanya.
Ia juga berpesan agar rakyat Papua tidak bekerja sama atau berkompromi dengan aparat keamanan Indonesia karena hal tersebut hanya memperpanjang penderitaan orang asli Papua.
“Kali ini saya beri peringatan kepada seluruh rakyat Papua yang belum kami eksekusi: jangan jadi kaki tangan TNI/Polri. Saya, Brigjen Aibon Kogoya, bertanggung jawab atas penembakan ini,” tegasnya.
Aibon Kogoya Akui Bertanggung Jawab atas Insiden Penembakan di Intan Jaya
Pada Senin, 14 April 2025, Brigjen Aibon Kogoya mengklaim pihaknya melakukan penembakan terhadap tiga anggota TNI serta merusak satu unit kendaraan anti peluru milik TNI yang bertugas di Intan Jaya.
“Pukul 08.30 WPB saya mengambil posisi di Watapa, Kampung Titigi, dan pada pukul 12:24 melakukan penembakan serta merusak kendaraan baja milik TNI. Ini adalah aksi kelima kami sejak Konferensi Kodam III D Dulla di Intan Jaya,” katanya.
Kogoya menyatakan bahwa pasca konferensi, dirinya memerintahkan semua batalyon di bawah Kodam III Dulla untuk melakukan penyerangan terhadap pos-pos militer dan aset-aset perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka.
Menurutnya, peningkatan pengiriman pasukan TNI ke Intan Jaya bertujuan untuk mengamankan agenda-agenda pemerintah pusat dan DPR RI yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam pembukaan Blok Wabu.
“Saya terus berperang dengan TNI/Polri karena mereka adalah pagar bagi ekonomi kapitalis global dan negara Indonesia. Dalam setiap aksi, saya selalu serukan penutupan PT Blok Wabu, Freeport, perusahaan minyak di Sorong, dan perusahaan-perusahaan ilegal lainnya di Tanah Papua,” katanya.
Kogoya juga menuduh kehadiran perusahaan multinasional sebagai penyebab kepunahan orang Papua dan maraknya pelanggaran HAM.
“Saya mau sampaikan secara jujur bahwa perusahaan-perusahaan itu telah menyebabkan manusia Papua perlahan punah, dan pelanggaran HAM tumbuh subur di negeri leluhur kami, West Papua,” katanya.
Ia meminta pemerintah Indonesia dan elit-elit nasional segera mengakui kemerdekaan Papua Barat, yang menurutnya menjadi korban konspirasi kapitalisme global.
“Jika tuntutan kami tidak didengar, maka kami akan terus melakukan aksi-aksi bersenjata sampai titik darah penghabisan,” tegasnya.
Komandan Operasi Kodam III D Dulla Kecam Program Makan Gratis
Sementara itu, Komandan Operasi Kodam III D Dulla, Kelabur Mirip, dengan tegas meminta Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menghentikan program makan gratis bagi anak sekolah, karena menurutnya program tersebut ditangani oleh militer dan merupakan bentuk militerisasi terselubung.
“Kami minta dengan tegas agar militer tidak lagi dikirim ke Papua. Jika tidak didengar, kami akan tembak setiap anggota TNI/Polri yang dikirim ke Papua sampai tuntas. Kami akan terus berjuang sampai Papua merdeka,” katanya.
Mirip juga menyampaikan teguran kepada Gubernur Provinsi Papua Tengah, Meki Nawipa, yang dalam pernyataannya menyebut “Papua adalah bagian dari Indonesia sampai Tuhan Yesus datang”.
“Kalimat yang Anda sampaikan itu atas dasar apa? Apakah Anda tahu penderitaan rakyat Papua? Kami minta Gubernur Papua Tengah segera meminta maaf. Jika tidak, kami akan keluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk beliau,” kata Mirip.
TNI Benarkan Kontak Senjata di Intan Jaya
Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Rudi Puruwito, membenarkan adanya insiden penembakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Intan Jaya. Satu anggota TNI dari Satgas Pamtas Mobile Yonif 500/Sikatan, bernama Sertu Haris Syafii, dilaporkan mengalami luka tembak di bagian perut.
“Saat ini korban sudah dievakuasi ke Timika, Papua Tengah, dan sedang mendapatkan perawatan medis di rumah sakit,” ujarnya. (*)
