Jayapura, Jubi – Koalisi organisasi perempuan dan masyarakat sipil Tabi Saireri yang terdiri LP4A Papua, Pokja Perempuan DAP, YHI Papua, YMC Papua, PAK HAM Papua, Perkumpulan Pengusaha Asli Papua Bersatu, Paguyuban Pemuda Nusantara Papua, Pemuda Saireri Papua, Ondoafi Tobati Laut, dan dukungan individu perempuan Tabi Saireri mendorong agar perempuan asli Papua menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua.
Hal itu menyikapi tiga nama yang diusulkan DPR Papua ke Kementerian Dalam Negeri RI perihal persiapan Penjabat Gubernur Papua untuk menggantikan Gubernur Lukas Enembe pada September nanti.
Ketiga nama calon Penjabat Gubernur Papua yang diusulkan yaitu Ridwan Rumasukun yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Harian Gubernur Papua, Juliana J Waromi yang saat ini menjabat Sekretaris DPR Papua, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba.
Doliana Yakadewa, aktivis perempuan Papua yang juga pimpinan Yayasan Air Mata Doa Mama, kepada wartawan di Jayapura, Jumat (11/8/2023), dalam pernyataan sikap koalisi menyebutkan sudah saatnya Presiden menetapkan perempuan asli Papua sebagai Penjabat Gubernur Papua.
*****************
Jubi.id adalah media yang berbasis di Tanah Papua. Media ini didirikan dengan sumberdana masyarakat melalui donasi dan crowd funding. Dukung kami melalui donasi anda agar kami bisa tetap melayani kepentingan publik.
*****************
“Hal ini sebagai wujud keadilan dan kesetaraan,” kata Yakadewa.
Menurutnya, Provinsi Papua saat ini sedang dihadapkan dengan penentuan Penjabat Gubernur Papua yang akan menjalankan roda pemerintahan dalam menata pembangunan di Papua dalam kurun waktu tertentu hingga terpilihnya gubernur definitif.
“Sejak Provinsi Papua sebagai induk berada dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia dari gubernur, penjabat gubernur, hingga sekretaris daerah hampir didominasi oleh kepemimpinan laki laki,” katanya.
Sedangkan secara global, katanya, negara dituntut untuk memperhatikan keadilan dan kesetaraan dalam meminimalisasi adanya diskriminasi dan ketimpangan, salah satunya dengan mendorong dan memperhatikan partisipasi perempuan dalam segala aspek kehidupan, baik sosial budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik termasuk penempatan posisi kedudukan perempuan di ranah pemerintahan, sebagai wujud dari komitmen negara dalam memperhatikan kesetaraan dan keadilan.
“Menyikapi dinamika itu maka sejumlah organisasi perempuan, LSM, dan komunitas pengusaha muda telah merekomendasikan Juliana J Waromi sebagai salah satu kandidat Penjabat Gubernur Papua dan telah diterima oleh DPR Papua, ditindaklanjuti sebagaimana aturan ketentuan,” katanya.
Untuk itu organisasi masyarakat yang menyuarakan suara kehidupan menyatakan memberi apresiasi kepada Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Dalam Negeri karena sebelumnya telah memperhatikan keadilan dan kesetaraan dengan menempatkan Ribka Haluk sebagai Penjabat Gubernur Papua Tengah.
“Kami pun beri apresiasi kepada DPR Papua karena telah memperhatikan suara perempuan Papua, kesetaraan, dan keadilan dimana dari sejumlah kandidat DPR Papua telah menunjukkan dedikasinya untuk memutuskan keterwakilan perempuan dalam pengusulan tiga nama ke pemerintah pusat,” katanya.
Menurutnya, Papua membutuhkan pemimpin yang memiliki kerendahan hati untuk membangun Papua. Tanah adalah “mama” yang memberikan kehidupan. Selain sosok perempuan menjadi salah satu aktor penting dalam menata pembangunan di Papua, di pihak lain, kesempatan perlu diberikan kepada perempuan untuk memimpin Papua.
Sosok Juliana J Waromi, selain secara kepangkatan dan jenjang memenuhi syarat, tetapi juga memiliki pengalaman, kemampuan, keahlian, kecakapan, berintegritas dan bertanggung jawab dalam memimpin.
“Untuk itu kami meminta Presiden Joko Widodo untuk dalam memutuskan penentuan Penjabat Gubernur Papua memperhatikan suara perempuan Papua, sebagai bentuk komitmen negara dalam mewujudkan nilai kesetaraan, keadilan, penghormatan terhadap hak perempuan sebagai mandat internasional,” katanya.
Direktris Lembaga Penelitian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak di Papua atau LP4A Papua, Irene Margaretha, mengatakan penentuan Penjabat Gubernur Papua pada September nanti setelah DPR Papua mengusulkan tiga nama dan tentunya semuanya memiliki kemampuan untuk memimpin Papua.
Namun organisasi perempuan yang terus menyuarakan hak-hak yang berkaitan dengan perempuan, maka sudah sepantasnya dengan adanya satu-satunya calon perempuan yang diusulkan sehingga hal itu yang ingin didorong.
“Pada prinsipnya kedua kandidat lainnya merupakan orang berkualitas dan memenuhi syarat. Namun karena perjuangan perempuan sehingga kami lebih cenderung untuk merespons kandidat khusus perempuan yaitu Ibu Juliana J Waromi,” kata Irene. (*)
Iklan Layanan Masyarakat ini Dipersembahkan oleh PT. Media Jubi Papua
