Kenapa Program Cek Kesehatan Gratis di Papua Pegunungan belum dilaksanakan?

Jayapura, Jubi – Meski secara nasional program Cek Kesehatan Gratis (CKG)  bagi setiap warga negara Indonesia telah dilakukan per 10 Februari 2025, namun faktanya  belum seluruh provinsi dapat melaksanakan program itu.

Di Provinsi Papua Pegunungan,  belum dapat dipastikan kapan CKG akan dilaksanakan. Masih banyak hal  perlu dipersiapkan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, Willy E. Mambieuw menyatakan meski CKG  telah menjadi instruksi Presiden kepada kementerian kesehatan untuk diteruskan ke setiap provinsi dan kabupaten/kota, namun khusus di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan masih menunggu petunjuk teknis atau juknis seperti apa. Di ibu kota Papua Pegunungan itu ada sejumlah klinik milik swasta yang melayani masyarakat.

“Kalau di Puskesmas atau PKM dan Rumah Sakit yang notabene punya pemerintah mungkin bisa digratiskan, tinggal dijaminkan oleh kepesertaan BPJS. Tetapi bagaimana kalau misalnya melibatkan klinik swasta atau yang fasilitas kesehatan non pemerintah,” kata Mambieuw kepada jubi.id, Senin (10/2/2025).

Di Jayawijaya,  setiap distrik telah memiliki Puskesmas. Total ada 40 Puskesmas. Pada 2024,  terakhir dibangun Puskesmas Trikora, Wame dan Walaik.

Sedangkan klinik yang ada tidak ada dukungan dana dari pemerintah ataupun MoU dengan BPJS Kesehatan, murni swasta. Sehingga, perlu ada suatu kejelasan petunjuk teknisnya.

“Kalau digratiskan juga, dukungan seperti apa yang harus diberikan ke setiap klinik swasta ini. Karena mereka [klinik swasta] juga harus memikirkan tentang operasionalnya,” katanya.

Hal ini yang jadi kendala, karena ketika disampaikan gratis kontribusi pemerintah baik provinsi maupun kabupaten ke klinik swasta bagaimana. Sedangkan klinik swasta yang ada belum ada MoU dengan BPJS Kesehatan.

Untuk itu dirinya merasa alangkah baiknya sebelum program tersebut dilaksanakan, baik seluruh dinas kesehatan kabupaten, provinsi dan seluruh rumah sakit maupun klinik kesehatan,  duduk bersama membahas hal ini.

“Kalau klinik maupun PKM dan RS yang sudah ada kerjasama MoU dengan BPJS tidak masalah, bisa dilakukan klaim oleh BPJS Kesehatan tetapi kalau yang murni swasta ini perlu dibicarakan lagi,” katanya.

Di Wamena klinik milik pemerintah baru klinik Polres Jayawijaya dan Kodim 1702/Jayawijaya yang sudah kerjasama dengan BPJS, tetapi kebanyakan swasta belum ada kerjasama.

Mambieuw mengatakan meski masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaannya, Jayawijaya  rutin melakukan  layanan primer seperti pemeriksaaan darah dan malaria di setiap PKM.

Sedangkan pemeriksaan di rumah sakit lebih pada pemeriksaan kimia,  seperti fungsi ginjal dan lainnya atau pelayanan yang lebih spesifik.

“Intinya Jayawijaya siap laksanakan program ini, namun memang perlu dibicatakan lebih lanjut lagi, baik soal teknis hingga target yang ingin dicapai nantinya,” katanya.

Ajukan alat  kesehatan tambahan

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan, Isak Yikwa mengatakan CKG  di Papua Pegunungan,  sementara belum dapat dilaksanakan. Pihaknya  masih mengajukan permintaan bantuan peralatan kesehatan yang dibutuhkan ke Kementerian Kesehatan.

“Kami ada usulkan alat-alat untuk menunjang program CKG ini melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Kementerian Kesehatan,” kata Isak Yikwa.

Hal itu disampaikan kepada kementerian sesuai  usulan dari setiap kepala dinas di delapan kabupaten. Apa saja alat yang dibutuhkan dan belum ada di setiap PKM atau rumah sakit.

“Delapan kabupaten sudah beritahu ke kami dan sudah sampaikan permintaan peralatan yang dibutuhkan ke Ditjen P2P. Sehingga masih menunggu realisasinya,” katanya.

Jika usulan tersebut telah dijawab oleh kementerian, maka Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan akan melakukan launching program tersebut. Mengundang seluruh kepala dinas, direktur rumah sakit, kepala Puskesmas, hingga klinik-klinik yang ada.

Ia juga menyebut sebenarnya CKG  ini bukan hal baru, dimana di rumah sakit dan PKM di delapan kabupaten sering melakukannya kepada masyarakat seperti pemeriksaan gula, kolesterol hingga pemeriksaan bagi balita, anak dan lansia.

“Sambil launching kita juga akan membahas program ini ke depannya. Pelaksanaannya belum diketahui kapan, juga target masyarakat yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis,” katanya.

Sementara Wakapolres Jayawijaya, Kompol I Wayan Laba mengatakan khusus untuk klinik Polres,  pada prinsipnya sudah siap melaksanakan CKG.

“Intinya sudah siap, sudah ada petunjuk juga dari Biddokes Polda Papua, namun masih ada harus koordinasi dengan dinas mengenai teknis pelaksanaannya,” kata Wakapolres. (*)