Diskusi publik soroti pendidikan di Suku Lani Papua Pegunungan

Jayapura, Jubi – Diskusi publik yang diselenggarakan Panitia Natal dan HUT ke-19 Departemen Pemuda Baptis West Papua membahas dampak berbagai permasalahan yang menghambat pendidikan di Suku Lani. Acara ini berlangsung di Gereja Baptis Yame, Jalan Apner P. Modouw, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, pada Minggu (17/11/2024).

“Kenapa kita bahas pendidikan yang menghambat kita? Karena sebagai generasi Baptis, kami perlu memahami penyebabnya. Dalam diskusi ini, kami menemukan bahwa hambatan utama pendidikan berasal dari keluarga,” ujar Boni Beam Wenda, Sekretaris Departemen Pemuda West Papua.

Ia menjelaskan bahwa sistem pendidikan di Kabupaten Lanny Jaya sangat berbeda dengan ekspektasi orang tua.

“Perkembangan pendidikan di sana justru mengalami kemunduran. Sejak 2008, pemerintah membangun fasilitas pendidikan seperti SD, SMP, dan SMA. Namun, banyak generasi muda terlantar karena para pengajar tidak melaksanakan tugas mereka,” tambahnya.

Diskusi ini menghadirkan empat narasumber: Ketua Wilayah Baptis Tabi Patinus Wenda, Ketua Departemen Organisasi, Kaderisasi, dan Kepemimpinan Gereja Baptis West Papua Pares L. Wenda, Sekretaris Jenderal Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua Nilas Kogoya, serta aktivis HAM Ice Morib.

Menurut Wenda, pembahasan tidak hanya terfokus pada pendidikan, tetapi juga mencakup isu ekonomi, hak asasi manusia (HAM), kesehatan, serta pertumbuhan iman dan karakter.

“Ternyata hambatan pendidikan kembali kepada keluarga. Orang tua seharusnya mendidik anak-anak mereka, tetapi justru banyak yang abai. Akibatnya, kualitas sumber daya manusia tertinggal jauh,” ujarnya.

Ketua Wilayah Baptis Tabi, Patinus Wenda, menekankan pentingnya pendidikan dalam membangun peradaban.

“Tanpa pendidikan, orang tidak mungkin mampu menjalani kehidupan berkeluarga atau memiliki jabatan. Konsep pendidikan sebenarnya sudah ada dalam peradaban orang asli Papua, khususnya Suku Lani. Contohnya, pada 1956 mereka berhasil membuat jembatan gantung dari tali,” jelasnya.

Namun, ia menyoroti bahwa moralitas masyarakat kini terganggu oleh praktik suap dan korupsi. “Perubahan sejati harus dimulai dari keluarga,” tegasnya.

Sekretaris Jenderal PGBWP, Nilas Kogoya, mengungkapkan bahwa masyarakat Papua saat ini menghadapi berbagai ancaman, termasuk kepunahan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan HAM.

“Acara ini bertujuan untuk menyadarkan bahwa kita menghadapi banyak masalah. Kita harus bersungguh-sungguh belajar dan memperbaiki bangsa ini, dimulai dari keluarga dan SDM kita sendiri,” kata Kogoya.

Sementara itu, aktivis HAM Ice Morib menyoroti peran besar seorang ibu dalam pendidikan anak. “Di Lanny Jaya, tenaga pengajar sangat minim, fasilitas sekolah tidak memadai, dan rumah guru pun berkurang. Keamanan juga menjadi faktor yang mempengaruhi pendidikan di sana,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pendidikan harus dimulai dari keluarga.

“Generasi muda Baptis memiliki potensi untuk menjadi jawaban atas masalah pendidikan ini, asalkan keluarga mendukung dengan baik,” tambah Morib. (*)