Peningkatan kapasitas bagi pemilik tanah adat Hidden Valley Mining di PNG

Jayapura, Jubi – Meskipun perusahaan tambang telah beroperasi di Papua Nugini selama bertahun-tahun, asosiasi pemilik tanah adat dan badan usaha mereka masih mengalami kepemimpinan yang buruk, kurangnya keterampilan manajemen yang memadai, lemahnya tata kelola, serta salah urus bisnis.

Direktur Pelaksana Otoritas Sumber Daya Mineral Papua Nugini (MRA), Jerry Garry, mengatakan hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya aspirasi pembangunan masyarakat yang terdampak tambang. Demikian dikutip Jubi.id dari laman tvwan.com.pg, Selasa (11/11/2025).

Dengan tujuan membalikkan situasi tersebut, MRA memperkenalkan program peningkatan kapasitas bagi asosiasi pemilik tanah dan cabang bisnis mereka, agar dapat mengelola usaha secara kompeten dan melayani kepentingan masyarakat dengan lebih baik.

Sebanyak 30 pemimpin pemilik tanah proyek Hidden Valley Mining berhasil menyelesaikan pelatihan kepemimpinan, tata kelola, dan manajemen selama dua minggu yang berlangsung pada 27 Oktober – 5 November di Port Moresby. Ini merupakan kelompok pemilik tanah kedua yang mengikuti program serupa, setelah pelatihan bagi pemilik tanah Simberi yang digelar awal tahun ini.

Program ini diarahkan untuk memungkinkan para pemilik tanah:

• Memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang peran serta tanggung jawab direktur.
• Mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang positif, berpengaruh, dan efektif — penting untuk keberhasilan manajemen NAKUWI, perusahaan payung pemilik tanah Hidden Valley, serta berharga bagi kelompok perempuan dan pemuda.
• Meningkatkan literasi keuangan, termasuk pemahaman tentang pasar keuangan dan prinsip-prinsip investasi yang relevan bagi para direktur dan pemimpin masyarakat.
• Menyelaraskan serta merumuskan secara kolaboratif Rencana Pembangunan Berkelanjutan Hidden Valley (2025–2030), yang akan dikembangkan bersama NAKUWI dan para pemangku kepentingan proyek lainnya.

Program ini merupakan yang pertama bagi kelompok pemilik tanah tersebut. Seluruh kegiatan didanai oleh MRA dan disampaikan oleh tiga lembaga terkemuka: PNG Institute of Directors (PNGID), Center for Excellence in Financial Inclusion (CEFI), dan Institute of Banking & Business Management (IBBM). Ketiga lembaga ini membawakan materi penting mengenai kepemimpinan, tata kelola yang baik, serta manajemen bisnis yang bernilai tambah.

Program ini bertujuan memberdayakan para pemilik tanah untuk memimpin dengan pengetahuan dan pola pikir yang tepat, memperkuat tata kelola yang baik, serta meminimalkan potensi penipuan, penyalahgunaan, salah urus, dan praktik buruk dalam pengelolaan bisnis.

Ketua Asosiasi Pemilik Tanah Hidden Valley, Wayang Kawa, mengatakan sebagian besar anggotanya tidak memiliki pendidikan formal yang memadai dalam bidang bisnis atau organisasi. Namun, ia menilai pelatihan ini telah memberdayakan mereka untuk bekerja lebih baik.

“Sekembalinya kami ke desa, kami akan mempraktikkan apa yang telah kami pelajari,” ujar Kawa.

Presiden PNGID, Clarence Hoot, menyampaikan terima kasih kepada MRA atas dukungan dan pendanaan program tersebut. Ia berharap para pemilik tanah kini memahami dengan jelas peran dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin.

“Kami berharap mereka telah diberdayakan untuk menjadi pemimpin yang efektif dan akuntabel,” katanya.(*)