Jayapura, Jubi – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Papua Tengah, Thobias Bagubau mendesak Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penarikan pasukan keamanan dari Kabupaten Intan Jaya.
Permintaan tersebut disampaikan Thobias Bagubau, karena rentetan peristiwa kekerasan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya belakangan ini.
Legistor Papua Tengah dari daerah pemilihan Kabupaten Intan Jaya mengatakan, Presiden Prabowo Subianto mesti mengevaluasi dan menarik pasukan militer dari wilayah tersebut.
Kondisi keamanan di Intan Jaya meningkat tajam dalam dua bulan terakhir. Situasi yang tidak terkendalikan itu terjadi dalam bulan Mei dan Juli di Kabupaten Intan Jaya,” kata Thobias Bagubau melalui pesan tertulisnya kepada Jubi, Senin (6/7/2026).
Katanya, kondisi di Tanah Papua secara keseluruhan tidak membaik selama masa kepemimpinan Prabowo.
“Situasi dan keadaan di Papua ini sangat memprihatinkan, kemudian tidak terkendalikan selama kepemimpinan beliau, yang kita lewati satu tahun setengah ini,” ucapnya.
Sebagai panglima tertinggi kata Bagubau, Presiden Prabowo bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kapolri mesti segera bertindak. Mengevaluasi penempatan militer di Tanah Papua, terutama di Kabupaten Intan Jaya.
Menurutnya, aparat keamanan yang bertugas di wilayah pegunungan Papua Tengah dan Papua Pegunungan telah bertindak membahayakan warga sipil.
“Mereka melakukan tindakan yang sangat membahayakan rakyat sipil, rakyat dan juga masyarakat biasa, hamba-hamba Tuhan di daerah,” ujarnya.
Politikus Partai Hanura itu mengatakan, aparat tidak membedakan sasaran saat beroperasi di lapangan. Mereka tidak membedakan mana hamba Tuhan, mana yang ibu-ibu, mana anak-anak kecil, mana masyarakat warga sipil biasa.
“Mereka tidak fokus ke musuh mereka yang utama, yaitu teman-teman TPN-OPM, tetapi yang sasaran itu kena ke masyarakat,” kata Thobias Bagubau.
Katanya, jika pemerintah pusat tidak bertindak, pihaknya akan mendorong keterlibatan pihak luar. Karenanya, ia mengusulkan agar media internasional diberi akses masuk ke Papua.
“Kami mengusul supaya wartawan asing, media internasional turun ke Papua, meliput semua yang sedang terjadi, tindakan-tindakan militer Indonesia yang terjadi di tanah Papua,” ucapnya.
Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lanjut Bagugau, juga sebaiknya dilibatkan jika pemerintah tidak kunjung menyelesaikan persoalan tersebut, agar bisa datang ke Tanah Papua. Memantau, melihat situasi dan perkembangan yang terjadi di Tanah Papua.
Selain itu, Bagubau juga mendesak para pemimpin daerah di Tanah Papua untuk bersikap tegas. Asosiasi gubernur, asosiasi bupati, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) diminta segera mengambil sikap atas semua kejadian yang terjadi di Tanah Papua, dan menyampaikan hasil kesepakatan itu kepada pemerintah pusat.
Sebab kata Bagubau, situasi yang dihadapi warga di Tanah Papua saat ini dalam kondisi mencekam. Masyarakat ketakutan, dan menjadi pengungsi internal secara besar-besaran.
Karena itu, ia menekankan pentingnya pertemuan antara Panglima TNI, para Kapolda se-Papua, dan pemangku kepentingan daerah lainnya.
Bagubau juga menyoroti insiden penembakan terhadap seorang perempuan yang sedang hamil 7 bulan di Sugapa, Intan Jaya yang diduga dilakukan TNI.
“Ibu-ibu hamil yang [diduga] ditembak oleh TNI itu, bersama anaknya (janin) tujuh bulan. Ini kan pelanggaran hak asasi manusia. Kan sudah dilindungi oleh undang-undang, undang-undang kita, kemudian undang-undang internasional juga. Itu tindakan-tindakan yang biadab, tindakan-tindakan yang melanggar konstitusi dan melanggar juga hak asasi manusia,” kata Thobias Bagubau.
Ia mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas secara independen dan meminta pelaku dijatuhi hukuman yang lebih berat agar memberikan efek jera secara hukum.
Penyelidikan harus betul-betul dilakukan oleh pihak gereja ataupun jaringan-jaringan yang ada, supaya kasus itu dituntaskan. (*)
Discussion about this post