Jayapura, Jubi – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah menyetujui pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Raperdasi Papua Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025, dalam paripurna yang berlangsung di gedung DPR Papua Tengah, Jumat (31/7/2026).
Dalam sambutan pendapat akhir kepala daerah saat paripurna, Gubernur Meki Nawipa, S.H yang diwakili Penjabat Sekretaris Daerah atau Pj Sekda Provinsi Papua Tengah, Silwanus Sumule mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua Tengah atas dedikasi, kerja sama, serta komitmen dalam membahas raperdasi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 itu.
“Persetujuan ini bukan sekadar memenuhi
amanat peraturan perundang-undangan, tetapi menjadi wujud komitmen kita bersama membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Papua Tengah,” kata Silwanus Sumule.
Menurutnya, berbagai masukan, saran, serta rekomendasi yang telah disampaikan selama proses pembahasan akan menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Papua Tengah, untuk terus memperbaiki kualitas perencanaan, pelaksanaan program, serta pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.
“Gubernur juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk menjadikan hasil pembahasan ini sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja, memperkuat disiplin pelaksanaan program, serta memastikan setiap kebijakan dan
anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ucapnya.
Katanya, berbagai masukan, saran, serta
rekomendasi yang telah disampaikan selama proses pembahasan akan menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk terus memperbaiki kualitas perencanaan, pelaksanaan program, serta pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.
Sumule mengatakan, Gubernur Papua Tengah juga mengajak seluruh perangkat
daerah untuk menjadikan hasil pembahasan ini sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja. Memperkuat disiplin pelaksanaan program, serta memastikan setiap kebijakan dan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih
kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan raperdasi ini,” ujarnya.
Silwanus Sumule mengatakan, Gubernur Nawipa berharap sinergi yang baik antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan DPR Papua Tengah terus terjaga demi mewujudkan pembangunan yang semakin maju, berkeadilan, dan menyejahterakan seluruh masyarakat Papua Tengah.
Sementara itu Ketua DPR Papua Tengah, Delius Tabuni mengatakan, komitmen pihaknya untuk terus mengawal tindak lanjut rekomendasi pembahasan, antara lain perbaikan perencanaan anggaran, percepatan pengadaan barang dan jasa, serta penguatan pengawasan agar program pembangunan tepat sasaran, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan orang asli Papua.
Adapun komitmen yang disepakati bersama, yaitu menjaga transparansi penuh dalam setiap pengelolaan anggaran, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah tanpa membebani rakyat.
Mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar, memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara adil di seluruh wilayah Papua Tengah, dan menguatkan sinergi antar lembaga demi kemajuan daerah yang berkelanjutan. (*)
Discussion about this post