Jayapura, Jubi – Di saat pemerintah gencar mendorong digitalisasi sekolah, sebuah papan tulis pintar (smart board) justru menjadi pajangan berdebu di Kampung Endokisi, Distrik Yokari, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Ironi ini menjadi potret kecil dari besarnya lubang akses pendidikan di wilayah pesisir Papua. Ketika bantuan negara seringkali salah sasaran dan beasiswa Otonomi Khusus atau Otsus tetap menjadi mitos yang sulit dijangkau, masyarakat adat setempat memilih tidak berpangku tangan. Melalui kekuatan tradisi Makan Sumbang dan Sasi Laut, warga Endokisi kini harus memikul sendiri beban biaya pendidikan demi menyelamatkan masa depan generasi mudanya dari ancaman kepunahan literasi.
Di ufuk utara Kabupaten Jayapura, di mana deburan ombak Samudera Pasifik beradu dengan pasir pantai yang landai, terletak sebuah kampung bernama Endokisi. Secara etimologi, namanya berasal dari kata Eng (Pisang), Do (Jantan), dan Kisi (Pasir).
Konon, dahulu di sini tumbuh sejenis pisang jantan unik yang hanya berbuah satu, sebuah simbol kekayaan alam yang kini tinggal kenangan karena punah tanpa regenerasi. Sayangnya, nasib pisang langka itu kini seolah membayangi masa depan generasi mudanya; tumbuh di tanah yang kaya, namun berjuang sendirian untuk tidak punah oleh keterbatasan akses pendidikan.
Warga Endokisi memilih untuk tidak berpangku tangan. Mereka membuktikan bahwa martabat pendidikan bisa ditegakkan di atas pundak mereka sendiri. Hal itu diwujudkan melalui dua tradisi yang menjadi nyawa bagi pendidikan di sana; Makan Sumbang dan Sasi Laut.
Sebuah laporan penelitian dari tim peneliti Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC) OFM Papua menyoroti bagaimana kedua tradisi ini menjadi fondasi keberlanjutan pendidikan, sekaligus menyingkap paradoks pembangunan partisipatif di wilayah pesisir Papua.
Dalam diseminasi hasil riset berjudul “Potret Pendidikan di Pundak Warga: Analisis Pembangunan Partisipatif atas Tradisi Makan Sumbang dan Sasi Laut di Kampung Endokisi” pada Jumat, 23 Januari 2026 bertempat di ruangan BLK Multimedia JPIC OFM Papua – kompleks Misi Katolik, Biara St. Antonius Padua, Sentani, laporan ini menggambarkan realitas pendidikan yang memprihatinkan.
Secara administratif, Kampung Endokisi termasuk dalam Distrik Yokari, Kabupaten Jayapura, Papua bersama empat kampung lainnya seperti Buseryo, Maruwai, Meukisi, dan Senamay. Dengan luas wilayah 108,85 kilo meter persegi dan jumlah penduduk 593 jiwa dari 121 Kepala Keluarga (KK).
Endokisi memiliki dua kampung adat yakni Kantumilena dan Bona, yang dihuni oleh 11 marga/klan yaitu Matiseray, Yanggroseray, Nerokopou, Yarisetou, Demetou, Demena, dan Oyaitou, yang mendiami Kampung Kantumilena. Sedangkan marga/klan Oyei Yarisetou, Krewai Yarisetou, Krewai Nerotou, dan Karuway, mendiami Kampung Bona.
Di bidang pendidikan, Endokisi memiliki PAUD Melati dan SD YPK Kantumilena. Tidak ada SMP maupun SMA. Anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi harus menyeberang laut menuju wilayah lain di Kabupaten Jayapura.
PAUD Melati, telah beroperasi selama enam tahun sejak 2019, belum terdaftar secara formal di Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, karena kendala biaya dan syarat pendaftaran. Akibatnya, PAUD ini tidak menerima dana operasional dari pemerintah daerah maupun pusat, seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Meskipun demikian, Pemerintah Kampung Endokisi memberikan honor sebesar Rp5 juta per tahun untuk lima guru honorer PAUD Melati, yang berarti setiap guru menerima satu juta per tahun. Jumlah ini sangat tidak memadai mengingat tingginya biaya hidup di pesisir Papua, namun para guru tetap bertahan demi keberlangsungan pendidikan anak-anak.
Begitupula di SD YPK Kantumilena, yang berdiri sejak 9 September 1963, memiliki enam ruang kelas dan satu ruang guru. Namun, fasilitas penunjang pendidikan masih sangat terbatas, tanpa perpustakaan, ruang TIK, atau perangkat komputer.
Kondisi ini menyebabkan proses belajar mengajar masih mengandalkan metode konvensional. Meskipun memiliki enam guru tetap (tiga PNS dan tiga PPPK) yang memadai untuk 69 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6, keterbatasan fasilitas menghambat optimalisasi potensi tenaga pendidik.
Dana BOS yang diterima digunakan sepenuhnya untuk operasional sekolah, termasuk pengadaan seragam dan buku pelajaran, namun sekolah masih menggunakan Kurikulum 2013 dan belum memiliki dokumen Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP).
Tantangan semakin terasa saat menghadapi Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Tanpa ruang TIK dan perangkat komputer, serta jaringan telekomunikasi yang tidak stabil, SD YPK Kantumilena harus menyeberang ke Depapre atau Dosay setiap tahun untuk mengikuti ANBK.
Keterisolasian informasi juga menjadi masalah, karena sekolah sering terlambat menerima pemberitahuan resmi dari dinas pendidikan melalui surat fisik.
Kepala sekolah dan guru-guru bahkan belum pernah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi tenaga pendidik. Pengawas sekolah juga jarang berkunjung, terakhir pada Juni 2023, sehingga proses pengawasan dan pembinaan kurang intensif.
Minimnya dukungan dari Yayasan Pendidikan Kristen (YPK), sebuah lembaga pendidikan di bawah kendali Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) Di Tanah Papua sebagai naungan sekolah juga tidak pernah melakukan monitoring atau memberikan dukungan manajerial dan akademik.
Ironi memuncak ketika pada akhir November 2025, sekolah ini menerima bantuan smart board atau (papan tulis digital) yang merupakan program unggulan pemerintah pusat lewat Kemendikdasmen. Namun, perangkat canggih itu kini hanya menjadi pajangan berdebu di ruang guru.
Menurut Kepala Sekolah, Debora Karuway, S.Pd bahwa tidak ada pelatihan, tidak ada panduan teknis, dan tidak ada operator yang tahu cara menyalakannya. Negara hadir dengan teknologi, tetapi lupa membawa manusianya.
Perjuangan di jenjang lanjut
Laut bagi warga Endokisi adalah sumber hidup masyarakat, tetapi bagi anak-anak sekolah, laut juga menjadi rintangan yang harus dilalui setiap hari demi masa depan mereka.
Anak-anak Endokisi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan SMA harus menempuh pendidikan di luar kampung, seperti Distrik Depapre, Sentani Kota, atau Kota Jayapura. Mereka harus menyeberangi lautan menggunakan perahu bermotor yang disediakan Pemerintah Kampung Endokisi.
Khusus anak SMP, setiap hari mereka menyeberang selama 30 menit ke SMP Negeri 1 Depapre, menghadapi gelombang dan angin laut yang berpotensi mengancam keselamatan, terutama saat musim badai.
Pemerintah Kampung Endokisi memberikan bantuan biaya pendidikan sebesar Rp500 ribu per anak untuk SMP, Rp800 ribu anak untuk SMA, dan Rp1 juta per anak untuk perguruan tinggi setiap tahun. Bantuan ini diberikan dengan prinsip “sama rata, sama rasa” tanpa memandang latar belakang keluarga atau kemampuan akademik.
Meskipun Papua memiliki beasiswa Otonomi Khusus (Otsus) untuk Orang Asli Papua (OAP) sejak 2001, belum ada satu pun anak Endokisi yang berhasil memperolehnya. Banyak orang tua dan mahasiswa telah berulang kali mendaftar, namun tidak pernah berhasil.
Mahasiswa asal Endokisi kesulitan mengakses beasiswa Otsus yang seharusnya diperuntukkan bagi OAP.
Kekecewaan ini diungkapkan Yehuda Demena, Kepala Kampung Endokisi, yang merasa putus asa karena upaya mendapatkan beasiswa bagi anak-anaknya tidak pernah berhasil.
Prosedur birokrasi yang berbelit, kurangnya informasi, dan dugaan praktik “orang dalam” membuat banyak upaya pengajuan beasiswa berakhir sia-sia.
“Anak-anak kami di Endokisi juga orang asli Papua (OAP) yang punya hak yang sama dengan anak-anak OAP di kampung lain yang selama ini bisa menikmati beasiswa Otsus,” keluh Bapak Yehuda Demena, dengan nada kecewa mengutip laporan penelitian tersebut.
Namun, ada kisah inspiratif dari alumnus FKM Universitas Cenderawasih (Uncen), Ernest Demena yang mengabdi di Puskesmas Endokisi, yang mendapatkan beasiswa dari HAPIN (organisasi kecil di Belanda), serta Dorina Oyayeitou, calon bidan lulusan Poltekkes Jayapura, yang mendapatkan bantuan pendidikan dari orang tua angkatnya di Australia.
Makan Sumbang dan Sasi Laut
Di tengah keterbatasan dan ketidakberdayaan, masyarakat Endokisi menolak untuk menyerah. Mereka memiliki modal dan menciptakan sistem jaminan sosial yang kuat melalui kearifan lokal yang disebut “Makan Sumbang” dan “Sasi Laut”.
Makan Sumbang, tradisi ini merupakan mekanisme sosial untuk menopang berbagai urusan hidup masyarakat, termasuk pendidikan. Tim Peduli Pendidikan Endokisi, sebuah kelompok relawan kampung yang telah bekerja selama 15 tahun, memfasilitasi proses ini. Ketika ada keluarga yang membutuhkan biaya studi akhir anak di perguruan tinggi, mereka mengajukan permohonan kepada tim.
Tim kemudian menyiapkan surat undangan dan mengirimkannya kepada keluarga, sahabat, dan kenalan. Jika keluarga penyelenggara tidak memiliki modal, tim akan berembuk dengan keluarga terdekat untuk menyumbang bahan makanan lokal atau uang. Pada hari pelaksanaan, undangan berkumpul untuk makan bersama, dan sumbangan uang dicatat secara transparan. Dana yang terkumpul diserahkan sepenuhnya kepada keluarga penyelenggara tanpa potongan.
Tim peduli pendidikan berharap pemerintah kampung dan daerah dapat memberikan dukungan dan memfasilitasi pembentukan badan hukum agar mereka dapat memperjuangkan bantuan pendidikan di level yang lebih tinggi.
Lalu ada Sasi Laut yang dalam bahasa Yokari disebut “So atau Tyatekete”, menjadi alternatif pembiayaan pendidikan.
Ini adalah larangan adat untuk mengambil hasil laut di kawasan tertentu selama periode waktu (biasanya satu tahun). “Merusak alam berarti berkhianat pada ibu kandung (Nawa Bukong Makong),” kata Ketua Dewan Adat Kampung Endokisi, Damuwey Yosep Yarisetou.
Hasil panen Sasi Laut yang bisa mencapai puluhan juta rupiah seringkali dialokasikan untuk membiayai wisuda atau studi anak-anak kampung.
Hendrik Demena, sarjana muda lulusan PGSD Universitas Cenderawasih (Uncen), mengenang momen mengharukan saat keluarganya harus melakukan sasi laut demi biaya akhir studinya karena gagal mendapatkan beasiswa Otsus.
“Saya sudah berkali-kali mendaftar [beasiswa Otsus], tapi tidak pernah ada informasi lanjutan. Saat orang tua tidak punya uang, kami sepakat adakan Sasi Laut,” ungkap Hendrik.
Ritual sasi laut diselenggarakan oleh Suku Demena, diawali dengan rapat Dewan Adat Suku dan ritual adat di Oru Dia, sebuah tempat berbentuk lingkaran dengan 12 batu yang melambangkan kesatuan suku dan bimbingan Tuhan.
Setelah ritual adat, lagu-lagu adat dilantunkan sebagai doa permohonan berkat dari Allah Man Tetero, sosok tertinggi dalam kepercayaan lokal. Keesokan harinya, tanda larangan berupa ranting pohon ditanam di kawasan teluk Endokisi.
Pelanggar sasi akan dikenakan denda adat antara Rp500 ribu hingga satu juta rupiah. Setelah masa sasi berakhir, masyarakat bergotong royong memanen hasil laut secara tradisional, yang hasilnya bisa mencapai Rp40 juta.
Tanda larangan adat dipasang ketika ada keluarga atau kelompok masyarakat yang mengalami kendala ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, pembangunan fasilitas umum, atau upacara adat.
Tanggapan Pemkab Jayapura
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jayapura mengakui bahwa kondisi fisik bangunan sekolah di daerah pesisir banyak yang rusak, dan keterbatasan jaringan menjadi kendala. Jarak tempat tinggal dan tempat tugas yang jauh juga menyebabkan tenaga pengajar sering meninggalkan tempat tugas.
Pengembangan SDM di sekolah juga kurang karena keterbatasan tenaga pengajar, di mana guru agama harus merangkap menjadi guru olahraga. Banyak tenaga pendidik adalah honorer, dan banyak guru yang tidak sesuai dengan bidang studi, seperti sarjana ekonomi mengajar anak SD, yang berdampak pada mutu pendidikan.
Terkait PAUD di Kampung Endokisi, pemerintah kabupaten menyatakan bahwa pemerintah kampung belum melakukan pelaporan resmi. Mekanismenya adalah pemerintah kampung menyediakan bangunan, data siswa, dan tenaga pengajar, kemudian dinas terkait akan meninjau. Jika memenuhi syarat, surat izin pendirian PAUD dapat diberikan. Aturannya, satu kampung hanya boleh memiliki satu PAUD atau TK.
Mengenai tradisi makan sumbang, pemerintah kabupaten menilai baik jika dilakukan untuk memenuhi biaya pendidikan anak kuliah, asalkan modal yang dikeluarkan tidak lebih besar dari hasil yang didapatkan. Namun, untuk biaya pendidikan SD-SMA, pemerintah menganggap tidak perlu karena sudah ada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jika dana BOS tidak cukup, sekolah dapat berdiskusi dengan orang tua untuk memungut biaya komite sebesar Rp20.000 per bulan.
Untuk sasi laut, pemerintah kabupaten menganggapnya sebagai tradisi yang baik dan dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat dan anak-anak agar budaya tidak hilang.
Paradoks pembangunan partisipatif dan gejala localism
Penelitian oleh tim peneliti JPIC OFM Papua ini menyimpulkan bahwa tradisi Makan Sumbang dan Sasi Laut adalah manifestasi modal sosial yang kuat, merefleksikan pembangunan partisipatif yang digerakkan secara mandiri oleh komunitas.
Namun, kemandirian ini menciptakan paradoks. Di satu sisi, ia menunjukkan kekuatan adaptasi masyarakat. Di sisi lain, ia juga mencerminkan gejala localism, yaitu kondisi di mana masyarakat memikul beban pembangunan akibat absennya negara.
“Meskipun efektif dalam jangka pendek, strategi ini rentan dan berisiko mengalami depolitisasi, yakni pengabaian terhadap tanggung jawab negara dalam menyelesaikan berbagai bentuk ketimpangan struktural di bidang pendidikan,” demikian laporan tersebut.
Ketiadaan Dana BOS untuk PAUD, minimnya pelatihan guru, sulitnya akses beasiswa Otsus, dan bantuan fisik tanpa pendampingan (seperti smart board tanpa pelatihan) adalah bukti nyata absennya dukungan struktural yang memadai dari negara.
Fenomena localism ini, menurut John Harriss (2001), dapat menjadi instrumen neoliberalisme yang mengalihkan tanggung jawab negara atas penyediaan layanan publik kepada komunitas lokal.
Masyarakat Endokisi, dengan ungkapan “biarkan kami orang tua berjuang sendiri,” menunjukkan agensi, tetapi sekaligus menandai depolitisasi hak warga negara.
Mereka seolah berhenti menuntut hak pendidikan yang layak dan memilih menyelesaikan persoalan secara internal, sebuah situasi yang berpotensi melanggengkan ketimpangan struktural.
Laporan ini menegaskan bahwa tradisi lokal adalah kekuatan budaya yang vital, namun tidak dapat menggantikan peran negara.
Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan model kolaboratif negara-komunitas dan desain kebijakan pendidikan afirmatif yang kontekstual bagi wilayah pesisir.
Rekomendasi kebijakan yang diusulkan meliputi legalisasi institusi lokal, pemerintah daerah perlu memfasilitasi legalisasi Tim Peduli Pendidikan dan PAUD Melati agar memiliki akses terhadap dana BOS, hibah, dan kemitraan institusional.
Reformasi beasiswa Otsus, mekanisme seleksi beasiswa harus dirancang lebih transparan, proaktif, dan berorientasi pada penjangkauan kampung-kampung pesisir.
Pendekatan kolaboratif dan kontekstual, bantuan fasilitas pendidikan harus disertai pelatihan guru dan penguatan manajemen sekolah yang relevan dengan kondisi lokal.
Integrasi kearifan lokal, kebijakan pendidikan di Papua perlu mengakui dan mengintegrasikan kearifan lokal seperti Sasi Laut ke dalam kurikulum dan praktik pembelajaran.
Subsidi transportasi dan asrama, mengingat risiko mobilitas laut, penyediaan subsidi transportasi air yang aman atau pembangunan asrama pendidikan di pusat layanan terdekat menjadi kebutuhan mendesak.
Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa penguatan pendidikan di Kampung Endokisi memerlukan intervensi kebijakan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kontekstual.
Hanya melalui integrasi antara modal sosial masyarakat dan kebijakan publik yang adil serta berkelanjutan, kebutuhan pendidikan bagi Orang Asli Papua (OAP) di wilayah pesisir dan marginal dapat diwujudkan secara bermartabat dan berkelanjutan.
Potret pendidikan di Endokisi adalah pengingat bahwa di balik indahnya pesisir Papua, ada perjuangan sunyi melawan ketidakadilan struktural. Tradisi Makan Sumbang dan Sasi Laut adalah cara mereka bertahan.
Mereka tidak sedang menunggu keajaiban dari pusat; mereka menciptakan keajaiban itu sendiri di atas piring-piring makanan dan di kedalaman teluk mereka.
Kisah Endokisi adalah pengingat bahwa pembangunan sejati harus berakar pada kekuatan lokal, tetapi tidak boleh mengabaikan tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak dasar warganya.
Secara keseluruhan, Kampung Endokisi adalah contoh nyata bagaimana masyarakat lokal berjuang untuk pendidikan anak-anak mereka, didukung oleh kearifan lokal dan semangat gotong royong, meskipun menghadapi berbagai tantangan dari segi fasilitas, akses, dan dukungan pemerintah. (*)
Discussion about this post