Sentani, Jubi – Besaran Rancangan Anggaran Pendapatan Asli Daerah atau RAPBD Kabupaten Jayapura 2026 diproyeksikan Rp1,26 triliun. Angka itu justru lebih kecil ketimbang besaran APBD Kabupaten Jayapura pada 2025 yang mencapai Rp1,4 triliun. Tak hanya itu, pada 2026 Pemerintah Kabupaten Jayapura juga tidak akan kebagian Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat.
Baru delapan bulan dilantik, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, Yunus Wonda dan Haris Richard S Yoku kini punya pekerjaan rumah besar. Alih-alih segera tancap gas menjalankan berbagai janji kampanye mereka, Yunus Wonda dan Haris Richard S Yoku justru harus mencari cara bersiasat dengan besaran anggaran publik Kabupaten Jayapura yang justru susut.
Berkurangnya besaran anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura pada 2026 menjadi salah satu pokok jawaban Bupati Jayapura, Yunus Wonda atas laporan Badan Anggaran DPR Kabupaten Jayapura atas nota keuangan dan RAPBD Kabupaten Jayapura 2026 pada pekan lalu. Wonda menjelaskan proyeksi pendapatan Pemerintah Kabupaten Jayapura pada 2026 hanya mencapai Rp1,26 triliun.
Proyeksi pendapatan tahun depan itu justru turun Rp287,4 miliar jika dibandingkan pendapatan Pemerintah Kabupaten Jayapura pada 2025. “Program dan kegiatan serta target pendapatan di tahun ini sudah berjalan lebih dulu, sebelum saya dan Pak Wakil Bupati hadir di sini,” ujar Wonda di ruang sidang DPR Kabupaten Jayapura, Sentani, Ibu Kota Kabupaten Jayapura, Papua, pada Kamis (27/11/2025) lalu.
Gejot PAD, pakai siasat multiyears
Mau tidak mau, Wonda harus mencari jurus agar Pemerintah Kabupaten Jayapura bisa bersiasat dengan susutnya anggaran publik itu. Salah satunya, menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wonda memaparkan sejumlah langkah strategis yang akan diambil untuk mengoptimalkan potensi PAD. Besaran PAD pada 2026 dipatok Rp181,23 miliar, naik sekitar Rp21,27 miliar dibandingkan target PAD 2025. Kenaikan target PAD itu bakal dilakukan dengan mengidentifikasi dan melakukan ekstensifikasi sumber PAD baru.
Wonda juga meminta jajarannya tetap berupaya mengakses fasilitas Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Otsus Spesific Grand pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Jayapura juga ingin mengelola setiap sen dana Transfer ke Daerah (TKD) secara efektif dan efisien. Ia secara terbuka menyebut efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah pusat berdampak terhadap besaran DAK pemerintah pusat di Kabupaten Jayapura.
“Penurunan alokasi DAK fisik terjadi sebagai akibat dari pemberlakuan kebijakan efisiensi dan penyesuaian prioritas nasional oleh pemerintah pusat. Jumlah alokasi dana transfer ke daerah berkurang hingga 24,8 persen pada APBN tahun 2026,” kata Wonda.
Ia menyatakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dikelola Pemerintah Kabupaten Jayapura tetap akan difokuskan untuk program pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Menurut Wonda, Pemerintah Kabupaten Jayapura akan mengajukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) terkait Dana Otsus Papua kepada Pemerintah Provinsi Papua, demi menggeser alokasi anggaran untuk sejumlah kegiatan yang akan dibiayai Dana Otsus Papua.
Wonda juga meminta DPR Kabupaten Jayapura membuat regulasi baru yang membakukan pembagian tugas dan kewenangan antara Pemerintah Kabupaten Jayapura dan pemerintah kampung, khususnya dalam pengelolaan kucuran Dana Kampung. Ia mengharapkan ada bagian dari Dana Kampung yang secara baku dialokasikan untuk perbaikan jalan produksi.
Meski besaran RAPBD Kabupaten Jayapura 2026 susut, Wonda menyatakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayapura tetap akan membangun infrastruktur. Caranya, dengan membuat pembiayaan tahun jamak (multiyears) lima proyek pembangunan jalan. Kelima proyek itu adalah pembangunan ruas jalan Dormena – Yongsu – Ormu – Pasir 6, ruas jalan Demta – Bukisi – Maribu, ruas Jalan Benguin – Progo, ruas Jalan Nimbontong – Lereh – Tengon, ruas jalan Bring – Bangai – SP2, serta jalan lingkar yang menghubungkan Puai dan Doyo Lama.
“Kami berharap pihak legislatif dalam agar dapat memberikan persetujuan guna pelaksanaan rencana pekerjaan tersebut dengan metode pembiayaan tahun jamak. [Berbagai proyek itu dibutuhkan] demi peningkatan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya,” kata Wonda.
Kurang kreatif
Di lain pihak, DPR Kabupaten Jayapura pun telah membaca potensi masalah yang dipicu susutnya RAPBD Kabupaten Jayapura 2026. DPR Kabupaten Jayapura berinisiatif membentuk Panitia Khusus (Pansus) PAD, demi menggali akar masalah tidak optimalnya pencapaian PAD di Kabupaten Jayapura.
Ketua Pansus PAD DPR Kabupaten Jayapura, Lerry Patrix Suebu menyatakan proyeksi pendapatan Pemerintah Kabupaten Jayapura turun karena Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kurang kreatif dalam menjalankan perencanaan dan strategi menjaga pendapatan daerah. Padahal Pemerintah Kabupaten Jayapura telah memiliki berbagai perangkat untuk mengelola anggaran, termasuk Rencana Kerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Tahun ini dalam kondisi pendapatan yang sangat kritis, [besaran] APBD kita bisa mencapai Rp1,4 triliun. Tahun [mendatang] kenapa tidak bisa?” tanyanya.
Mantan Ketua Pansus Banjir Bandang itu mengatakan pihaknya telah mendatangi sejumlah SKPD, khususnya SKPD yang mengumpulkan PAD. Pansus PAD menemukan berbagai kendala yang dialami SKPD dalam mengumpulkan PAD, antara lain disebabkan rendahnya dukungan finansial maupun fasilitas bagi SKPD tersebut.
Suebu menyatakan ada banyak potensi sumber pendapatan di Kabupaten Jayapura. Namun berbagai potensi itu tidak tergarap, karena pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jayapura mengabaikan berbagai potensi itu. “Perencanaan kerja pada bidang infrastruktur dan pengadaan fisik lebih banyak, tetapi tidak bernilai ekonomi,” kata Suebu.
Pansus PAD, kata Suebu, juga menemukan ada kejanggalan dalam pembangunan ruas jalan di Distrik Kemtuk menuju Kampung Puai di Distrik Sentani Timur. Pembangunan jalan itu telah menghabiskan anggaran belasan miliar rupiah. Akan tetapi, pemanfaatan jalan baru itu tidak berdampak terhadap pendapatan daerah.
Menurut Suebu, susutnya proyeksi RAPBD 2026 terjadi ketika Pemerintah Kabupaten Jayapura memiliki kebutuhan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Menurutnya, rencana pembangunan ruas jalan menuju Kampung Yongsu Desoyo di Distrik Ravenirara akan menelan banyak biaya, karena topografi lokasi proyek pembangunan jalan itu tergolong ekstrem. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Jayapura juga harus sesegera mungkin membangun beton pemecah ombak di Kampung Doromena, Distrik Depapre.
Menghadapi susutnya pendapatan daerah itu, menggenjot PAD menjadi tumpuan untuk menjaga pendapatan Pemerintah Kabupaten Jayapura. Namun, Pansus PAD DPR Kabupaten Jayapura juga menemukan beragam masalah dalam pengumpulan pajak maupun retribusi daerah.
Suebu menyatakan upaya memungut pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jayapura tidak optimal, karena ada banyak regulasi yang mengatur masalah pajak maupun retribusi, namun berbagai regulasi itu saling bertabrakan. Berbagai regulasi terkait pajak dan retribusi itu tidak bersinergi untuk menggenjot PAD.
“Yang jadi pertanyaan lain, apakah potensi kita yang minim, atau sumber daya manusia kita yang tidak mampu dalam mengelola seluruh potensi yang ada,” kata Suebu.
Menurut Suebut, SKPD yang mengumpulkan PAD harus banyak berinovasi untuk memperbaiki kinerja mereka. Misalnya, Dinas Perikanan dan Kelautan yang ditarget untuk memungut PAD senilai Rp170 juta per tahun.
Dinas itu memiliki 38 unit kolam pembenihan yang bisa memproduksi 25.000 ekor bibit ikan nila untuk dijual kepada pembudidaya ikan. Akan tetapi, dari 38 bak pembenihan ikan nila itu, hanya 20 unit yang aktif digunakan untuk membuat benih. Sisanya, 18 bak dalam kondisi rusak.
Suebu menyatakan Pansus PAD DPR Kabupaten Jayapura telah mengunjungi berbagai SKPD pemungut PAD, namun tidak semua pimpinan SKPD memberikan penjelasan rinci terkait kinerja mereka. Beberapa pimpinan SKPD bahkan tidak berada di tempat saat Pansus PAD mengunjunginya. Hal itu membuat Pansus PAD belum bisa merampungkan rekomendasi agar Pemerintah Kabupaten Jayapura bisa menggejot PAD mereka.
“Hingga saat ini [kami] masih terus mendalami apa saja yang menjadi beban dalam pencapaian target PAD. Khusus untuk Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian Perdagangan, serta Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, diharapkan ada inovasi [untuk meningkatkan] pendapatan [dari]retribusi, pajak, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Usaha, serta pengelolaan pasar dan terminal. Tanggal 9 Desember akan dilakukan sidang paripurna rekomendasi Pansus PAD,” ujar Suebu.
Melenceng dari rencana
Wakil Ketua I DPRK Jayapura Hariyanto Piet Soyan menyebut masalah pengelolaan anggaran publik di Kabupaten Jayapura bukan sekadar soal menyusutnya pendapatan pemerintah daerah. Menurutnya, pengelolaan APBD di Kabupaten Jayapura tidak efisien karena Pemerintah Kabupaten Jayapura tidak konsisten menjalankan APBD yang telah disetujui DPR Kabupaten Jayapura.
Menurutnya, ada banyak perubahan atas berbagai rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Ia kerap menemukan rencana program/kegiatan yang telah memiliki anggaran, namun dalam praktik anggarannya digunakan untuk program/kegiatan yang berbeda nama. Sebaliknya, ada rencana program/kegiatan yang sudah tidak memiliki anggaran karena anggarannya telah digeser untuk program lain, namun justru terlaksana.
Soyan menyatakan hal seperti itu seharusnya tidak terjadi, karena aturan peruntukan anggaran sudah jelas. Jika SKPD Pemerintah Kabupaten Jayapura tetap menjalankan program/kegiatan yang tidak disetujui DPR Kabupaten Jayapura, dampaknya adalah tidak terlaksananya berbagai program yang telah disetujui DPR Kabupaten Jayapura. “Khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, ada banyak program dan kegiatan yang tidak terealisasi,” ujar Soyan.
Mantan Ketua Komisi C DPRK itu mencontohkan pekerjaan pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limba (IPAL) di sejumlah puskesmas yang hingga kini belum dilaporkan pelaksanaannya. Soyan juga mencontohkan rencana pembangunan puskesmas pembantu di beberapa kampung yang tidak terlaksana, serta renovasi ruang kelas di berbagai sekolah yang tak kunjung terlihat pelaksanaannya. Padahal Pemerintah Kabupaten Jayapura mengklaim realisasi pembangunan pada 2025 telah mencapai 75 persen.
Soyan menyatakan pembangunan fisik dan infrastruktur di Kabupaten Jayapura pada 2026 akan tersendat karena tidak adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Menurutnya, SKPD pengumpul PAD harus bekerja sama dengan Pansus PAD DPR Kabupaten Jayapura untuk mencari solusi atas susutnya pendapatan pemerintah daerah.
Ia meminta Bapenda Kabupaten Jayapura berinovasi dan mengolaborasikan berbagai potensi PAD dengan pemanfaatan informasi teknologi. Dengan demikian, dampak pemotongan anggaran akibat efisiensi pemerintah pusat dapat dikurangi, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Jayapura tetap berjalan.
“Ini bukan soal bangun membangun, tetapi soal kebutuhan fasilitas penunjang serta pemanfaatan anggaran. Pendapatan asli daerah yang harus diperhitungkan,” tegasnya.
Digitalisasi
Kepala Bapenda Kabupaten Jayapura, Budi Prodjonegoro Yokhu mengatakan pihaknya telah berupaya meningkatkan PAD dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang terintegrasi. Menurutnya, target PAD 2026 yang mencapai Rp181,23 miliar (naik sekitar Rp21,27 miliar dibandingkan target PAD 2025) harus tercapai.
Target itu akan dicapai dengan bertumpu kepada tiga sektor PAD, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, (PBB), opsen Pajak Kendaran Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Kermotor (BBNKB), serta pajak minerba. PAD yang diperoleh dari pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ataupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pun bakal dikerek naik.
“Langkah-langkah telah berjalan saat ini. Seperti Operasi Patuh Pajak Kendaraan Bermotor atau penyisiran Izin Mendirikan Bangunan, termasuk penagihan PBB,” kata Budi.
Ia mengakui susutnya anggaran daerah menjadi tantangan serius dalam mewujudkan program pembangunan di Kabupaten Jayapura. Oleh karena itu, Bapenda Kabupaten Jayapura bekerja sama dengan beberapa mitra swasta untuk menggejot PAD. Budi mencontohkan Pos Penagihan Karcis Galian C di ruas jalan Sentani – Waena yang kini telah terdigitalisasi, sehingga tidak ada kebocoran pendapatan.
Sejak bulan Juli 2025, seluruh penerimaan pajak dan retribusi menggunakan sistem barcode. Kebijakan itu merupakan bagian dari program 100 hari kerja Bupati Jayapura.
“Kami mengintegrasikan pembayaran digital, dengan dukungan penuh perbankan, baik bank pemerintah maupun swasta. Itu penting untuk mempercepat proses dan meningkatkan transparansi,” katanya.
Penggunaan sistem barcode dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah, lanjut Budi, tidak hanya untuk memudahkan pembayaran, tetapi juga mengurangi potensi penyimpangan dalam penerimaan daerah. Bapenda Kabupaten Jayapura juga menyiapkan formulasi baru untuk mengatasi kebocoran pendapatan dari sektor parkir.
“Hal itu juga menjadi atensi Pansus PAD. Sistem digitalisasi adalah solusi terbaik. Diharapkan, potensi [PAD] yang ada bisa memenuhi target pendapatan daerah,” ujar mantan Kepala Distrik Sentani ini. (*)
Discussion about this post