Sentani, Jubi – Dewan Adat Suku (DAS) Sentani menyampaikan sejumlah rekomendasi dan aspirasi kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Jayapura dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melalui mekanisme pengangkatan.
Sejumlah rekomendasi dan aspirasi itu disampaikan saat seluruh tokoh masyarakat adat dari sembilan dewan adat suku di Kabupaten Jayapura, berdialog dengan anggota DPRK Jayapura dan DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan di pendopo adat Kampung Bambar, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (18/3/2026).
Ketua Asosiasi DAS Kabupaten Jayapura, Orgenes Kaway mengatakan, ada sejumlah aspirasi dan masukan dari masyarakat adat yang disampaikan kepada perwakilan anggota DPRK Jayapura dan DPR Papua mekanisme pengangkatan. Termasuk kinerja serta program pembangunan yang nanti dilaksanakan bersama pemerintah daerah.
Rekomendasi yang disampaikan, di antaranya mengenai penanganan sampah di Danau Sentani, pembangunan rumah atau pendopo adat bagi tokoh masyarakat adat, dan perubahan pemerintahan kepala kampung di mana kewenangan langsung diberikan kepada ondofolo atau ondoafi di kampung. Kebijakan ini dinilai sejalan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua.
Menurut Orgenes Kaway, pihaknya berharap ada pertemuan rutin digelar bersama para perwakilan masyarakat adat di pemerintahan, dengan seluruh tokoh masyarakat adat di daerah itu, sehingga tercipta kolaborasi kebijakan terkait pembangunan daerah.
“Apabila di sini (Kabupaten Jayapura) tidak berjalan atau terkendala, maka di sana (provinsi) bisa berjalan. Pertemuan berikut pasti akan lebih besar lagi,” kata Orgenes Kaway usai dialog.
Katanya, tujuan dialog itu selain menyerap aspirasi masyarakat adat, juga sebagai ruang dialog yang tidak terbatas kedua pihak.
“Atas nama lembaga kami menyurati mereka [Fraksi Otsus di DPRK Jayapura dan Kelompok Khusus di DPR Papua] terkait pertemuan ini,” ucapnya.
Namun Orgenes Kaway menyayangkan, karena hanya Ketua Fraksi Otsus DPRK Jayapura yang hadir saat dialog. Padahal ada delapan kursi pengangkatan di DPRK Jayapura. Sebagaian besar di antara anggota DPRK Jayapura mekanisme pengangkatan tidak hadir dengan alasan libur.
Kaway mengatakan, justru hari libur merupakan waktu yang dapat digunakan dengan baik, untuk berkumpul dan berdialog dengan tokoh masyarakat adat.
“Setiap orang memiliki gaya dan karakter yang berbeda-beda, tetapi penting diingat bahwa kursi yang di duduki saat ini adalah rekomendasi dari para tokoh masyarakat adat,” ujarnya.
Perwakilan Kelompok Khusus DPR Papua, Erick Ohee mengapresiasi pertemuan yang diinisiasi oleh DAS Sentani itu. Katanya, ada berbagai masukan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat adat dalam pertemuan itu. Masukan dan aspirasi tersebut akan didorong melalui program kerja pemerintah daerah.
Menurut Erick Ohee, perlu ada pertemuan dan dialog seperti ini, sebab ia bersama anggota DPR Papua lain melalui mekanisme pengangkatan merupakan perpanjangan tangan masyarakat adat.
Selain itu perlu juga kolaborasi dengan anggota DPRK Jayapura melalui mekanisme pengangkatan mesti sering dilakukan, karena mereka juga merupakan perwakilan masyarakat adat di lembaga dewan.
“Kami [Kelompok Khusus DPR Papua] sudah mengusulkan satu regulasi perdasus (peraturan daerah khusus) yang mengatur peruntukan anggaran Otsus bagi masyarakat adat, juga satu perdasus yang mengatur tentang musrembang Otsus,” kata Erick Ohee.
Anggota Kelompok Khusus DPR Papua lainnya, Cecilia Mehue mengatakan pertemuan seperti ini harus lebih sering dilakukan, sehingga ada konektivitas dan koordinasi secara langsung dengan masyarakat adat.
Momentum seperti itu dapat dimanfaatkan untuk mendengar keluhan, aspirasi, kritikan serta masukan dari masyarakat adat, guna diteruskan kepada pemerintah daerah.
“Dalam pertemuan kali ini ada masukan dari masyarakat adat soal pemetaan wilayah dan batas -batas tanah [adat]. Hal ini sementara kami dorong kepada Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) untuk dijadikan perdasus pemetaan wilayah adat di Papua,” ucap Cecilia Mehue.
Di tempat yang sama, Ketua Fraksi Otsus DPRK Jayapura, Yakob Wasanggai mengapresiasi pertemuan yang diinisiasi oleh DAS Sentani itu, meskipun tanpa kehadiran tujuh rekannya melalui mekanisme pengangkatan.
Katanya, sejumlah rekomendasi atau aspirasi masyarakat adat yang sudah disampaikan oleh para pemimpin masyarakat adat saat pertemuan, akan dibahas secara detail bersama seluruh anggota Fraksi Otsus DPRK Jayapura, kemudian didorong menjadi program kerja pemerintah daerah.
“Secara khusus pemanfaatan dan penggunaan anggaran Otsus. Selama ini banyak terjadi [dugaan] penyimpangan, bahkan [dana Otsus] tidak terealisasi dengan baik, sehingga perlu dievaluasi dan diaudit, agar ke depan dana Otsus ini benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat asli Papua, khusus di Kabupaten Jayapura,” kata Yakob Wasanggai. (*)
Discussion about this post