Jayapura, Jubi – Pasar Sentral Hamadi di Kota Jayapura merupakan salah satu pusat ekonomi rakyat terbesar di Papua. Namun, para pedagang di pasar tradisional ini tengah dirundung keresahan akibat maraknya aksi pencurian dan minimnya kenyamanan berjualan.
Mama-mama Papua penjual sagu hingga pedagang pendatang mengaku sering kehilangan barang dagangan di Pasar Hamadi. Mereka terpaksa berjaga sendiri karena fasilitas keamanan pasar dinilai tidak memadai. Padahal, setiap pedagang rutin membayar retribusi hingga ratusan ribu rupiah per bulan. Dengan hampir 900 pedagang, pemasukan pasar ditaksir mencapai miliaran rupiah, namun kondisi keamanan dan fasilitas pasar tetap memprihatinkan.
Keluhan Pedagang soal Keamanan
Natalia Delila Bredabry, seorang Mama Papua penjual sagu di Pasar Hamadi, menceritakan bahwa barang dagangannya kerap hilang dicuri. Pasar dibuka pukul 05.00 WIT dan tutup pukul 17.00 WIT; setiap sore Natalia pulang setelah menyimpan karung-karung sagu di bawah meja jualannya. “Sering kami mengalami kehilangan barang yang kami simpan. Beberapa hari lalu saja, sagu satu karung hilang karena kurangnya keamanan,” keluh Natalia, Selasa (26/8/2025).
Belakangan ini lampu penerangan di area pasar juga padam akibat kabel korslet, membuat pedagang semakin khawatir meninggalkan dagangan pada malam hari. “Lampu tidak nyala… di saat ini juga rasa khawatir itu besar karena sebelumnya sudah pernah kehilangan barang,” ujarnya dengan cemas.
Keluhan serupa disampaikan Doy (33), pedagang ikan, sayuran dan bumbu asal Sulawesi yang sudah bertahun-tahun berjualan di Pasar Hamadi. Ia mengaku meski situasi pasar tampak ramai dan aman-aman saja, para pedagang sebenarnya hidup dalam waswas karena pencurian merajalela. “Kami pedagang sering kehilangan barang, jadi terpaksa jaga sendiri,” ujar Doy, Rabu (27/8/2025).
Seorang pedagang lain, Roy Peday (37), bahkan menuding keberadaan bandar judi di sekitar pasar turut memperparah situasi keamanan. Menurutnya, kerumunan aktivitas ilegal tersebut menarik lebih banyak pelaku kejahatan di lingkungan pasar. “Pencurian makin menjadi-jadi, pedagang hanya bisa pasrah,” keluh Roy.
Pos keamanan pasar yang tersedia di Pasar Hamadi sering kali tidak difungsikan optimal. Pedagang mengaku nyaris tak ada petugas berjaga dari pihak pengelola, sehingga mereka harus bergantian menjaga lapaknya sendiri setiap malam. CCTV yang terpasang pun disebut tidak berfungsi maksimal, membuat pelaku pencurian sulit terawasi. Kondisi keramaian pasar pada siang hari pun tidak menjamin bebas dari pencopetan, sehingga kewaspadaan ekstra menjadi modal utama para pedagang.
Fasilitas Pasar yang Buruk: Banjir dan Sampah
Selain rawan pencurian, Pasar Hamadi juga rentan kebanjiran saat hujan lebat. Doy menceritakan air kerap meluap masuk ke dalam pasar karena saluran pembuangan tersumbat. “Kalau hujan deras, air meluap ke dalam pasar. Saluran air tidak lancar, jadi barang dagangan kami sering terancam rusak,” ujarnya. Roy menambahkan bahwa setiap kali banjir, pedagang sendiri yang harus berinisiatif mengatasi genangan air di lapak masing-masing tanpa dukungan dari pengelola pasar.
Masalah kebersihan pun tak kalah pelik. Para pedagang terpaksa mengangkut sampah pasar secara mandiri meski sudah membayar retribusi kebersihan. “Retribusi Rp20 ribu mahal, tapi sampah tetap kami yang buang sendiri,” ungkap Roy kesal. Tidak ada petugas khusus yang rutin mengelola sampah di dalam pasar, sehingga tumpukan sampah kerap mengganggu kenyamanan. Lingkungan pasar terlihat kumuh karena minimnya tenaga kebersihan dari pengelola.
Fasilitas dasar bagi pedagang juga minim perhatian. Natalia menyebut pihak pasar tidak menyediakan lapak berupa meja atau bangku untuk berjualan. “Dari kepala pasar tidak sediakan tempat, meja dan kursi; jadi hampir semua pedagang mama-mama Papua buat sendiri,” tuturnya. Artinya, banyak pedagang lokal terpaksa mengeluarkan biaya tambahan membangun lapak seadanya demi bisa berjualan di Pasar Hamadi.
Di sisi lain, fasilitas toilet umum terbilang tersedia meski berbayar. Pasar Hamadi memiliki 5 unit toilet yang kondisinya masih cukup baik, lengkap dengan aliran air bersih dan penerangan. Setiap pengguna dikenakan biaya Rp5.000 hingga Rp10.000 sekali pakai. Kendati demikian, keberadaan toilet yang memadai tidak serta-merta mengimbangi masalah kebersihan di area pasar secara keseluruhan.
Retribusi Miliaran, Transparansi Dipertanyakan
Para pedagang Pasar Hamadi dikenai berbagai pungutan resmi, mulai dari retribusi harian Rp10.000–Rp20.000 per lapak hingga iuran kios sekitar Rp300.000 per bulan. Natalia mencontohkan, pungutan Rp10.000 per hari berarti ia harus menyetor sekitar Rp300.000 sebulan (sekitar Rp3,6 juta per tahun) kepada petugas pasar. Besar iuran bulanan pun bervariasi tergantung luas kios, berkisar antara Rp133 ribu hingga Rp300 ribu. Dengan 902 pedagang, potensi pendapatan retribusi pasar ini sangat tinggi. Kepala Pasar Hamadi, Christina Marta Somnangan, SE, bahkan menyebut setoran retribusi ke kas daerah mencapai sekitar Rp3,1 miliar setiap bulan. Meski setorannya besar, para pedagang mengaku tak melihat hasilnya di lapangan – keamanan minim, kebersihan buruk, fasilitas pun seadanya.
Roy secara blak-blakan mempertanyakan ke mana larinya dana retribusi yang selama ini mereka bayar. “Kami bayar iuran mahal, tapi keamanan tidak ada, sampah kami angkut sendiri. Dana yang besar itu dipakai untuk apa? Jangan-jangan dikorupsi,” geramnya. Ia menilai tidak ada transparansi dari pengelola mengenai penggunaan uang retribusi pasar. “Kami tidak pernah tahu pemasukan jutaan itu dipakai untuk apa. Penataan pasar, pembangunan, semua tidak jelas,” imbuh Roy. Menurutnya, pihak pengelola selama ini hanya fokus menarik retribusi tanpa memberi feedback berupa perbaikan kondisi pasar. Ketiadaan koordinasi dan informasi membuat pedagang merasa seluruh beban ada di pundak mereka, sementara pengelola pasar “hanya tahu terima uang” tanpa tanggung jawab nyata di lapangan.
Pengelola Pasar: Butuh Tambahan Petugas Keamanan dan Kebersihan
Kepala Pasar Sentral Hamadi Christina Marta Somnangan, SE (47) tak menampik adanya persoalan keamanan dan kenyamanan di pasar yang dipimpinnya. Ia mengakui pencurian masih marak dan petugas pasar terbatas. “Pencurian terlalu banyak, dari lantai 1 sampai lantai 2. Kami butuh tambahan petugas keamanan dan kebersihan agar pasar ini bisa tertata lebih baik,” tegas Christina, yang telah dua tahun menjabat sebagai kepala pasar.
Christina memaparkan bahwa saat ini jumlah pedagang yang tercatat di Pasar Hamadi mencapai 902 orang. Rinciannya sebagai berikut:
- Lantai 1: 87 pedagang
- Lantai 2: 288 pedagang
- Los meja batu: 262 pedagang
- Los lapak meja kayu: 141 pedagang
- Pelataran meja kayu: 34 pedagang
- Pelataran umum: 67 pedagang
- Peti kayu: 3 pedagang
- Etalase lantai 1: 10 pedagang
- Etalase lantai 2: 10 pedagang
Dari jumlah tersebut, 155 pedagang merupakan Orang Asli Papua (OAP) dan 747 pedagang non-OAP. Retribusi dari kios resmi dibayar bulanan melalui Bank Papua, sementara pedagang pelataran dikenai retribusi harian Rp10.000, dan pedagang kios/sembako membayar Rp20.000 per hari. Total setoran retribusi pasar ini ke dinas terkait dilaporkan mencapai sekitar Rp3,1 miliar per bulan. “Meskipun setorannya besar, di lapangan kami masih kekurangan petugas kebersihan dan pengamanan,” kata Christina, mengakui banyaknya kekurangan yang perlu dibenahi.
Selain masalah keamanan, Christina juga menyoroti pemanfaatan kios yang belum optimal. Tercatat sekitar 10 kios dalam kompleks pasar berstatus milik adat yang hingga kini dibiarkan kosong. Beberapa kios lainnya tutup dan difungsikan pedagang sebagai gudang penyimpanan barang. “Walau dipakai gudang, mereka tetap bayar retribusi bulanan. Namun penataan kios ini harus ada perhatian, karena banyak yang belum dimanfaatkan maksimal,” jelasnya. Artinya, ada potensi ruang usaha yang terbuang sia-sia di Pasar Hamadi meskipun pedagang tetap membayar kewajibannya.
Terkait fasilitas, Christina menyebut Pasar Hamadi memiliki 6 unit kamar mandi umum yang masih berfungsi baik dengan suplai air dari sumur pompa. Untuk urusan kebersihan, petugas pasar sebenarnya mengangkut sampah setiap sore, tetapi jumlah tenaga jelas belum memadai. “Lokasi pasar ini luas. Kalau bisa tahun depan ada tambahan petugas kebersihan, supaya mereka bisa lebih maksimal membersihkan lapak, warung, dan pelataran,” ujarnya.
Pihak pengelola saat ini juga tengah melakukan pendataan ulang pedagang berdasarkan KTP, sesuai instruksi pemerintah kota. Pendataan ini penting untuk validasi data dan memperkuat sistem penarikan retribusi agar lebih tertib. Christina berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah agar Pasar Hamadi benar-benar menjadi pasar rakyat yang aman, bersih, dan nyaman. “Kalau ada tambahan petugas keamanan dan kebersihan, Pasar Hamadi bisa lebih tertata, dan pedagang serta masyarakat akan lebih nyaman beraktivitas,” pungkasnya. (*)
Elos dan Jeger, Peserta Magang dari Honai Jurnalistik Kampung di Media Jubi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Discussion about this post