Sentani, Jubi – “Pilkada ini hanya numpang lewat saja, trada de pu pengaruh bagi kitong (tak ada punya pengaruh kepada kita) pedagang kecil yang hanya berjualan dengan beralaskan karung di pasar,” kata Costantina Demena, pedagang di Pasar Kampung Wanya, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura.
Pernyataan kekecewaan Demene mirip dengan yang disampaikan sejumlah pedagang lokal di Kabupaten Jayapura kepada Jubi. Mereka menanti datangnya perubahan ekonomi keluarga dan kehidupan yang lebih baik dibandingkan saat ini, tapi mereka pesimistis pemimpin baru untuk lima tahun ke depan yang dilahirkan melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bisa mewujudkan itu.
Pilkada serentak 2024 salah satu peristiwa penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, termasuk di Papua, terkhusus lagi di Kabupaten Jayapura. Melalui Pilkada, masyarakat memilih langsung para pemimpin daerah, baik gubernur maupun bupati dan wali kota, yang akan memegang kendali di setiap daerah.
Proses ini menjadi esensial dalam sistem demokrasi, sebab pemimpin yang terpilih akan menentukan arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 sungguh mahal dan menyedot anggaran daerah.
Pemerintah Kabupaten Jayapura telah menganggarkan Rp80 miliar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 untuk Pilkada 2024. Anggaran terbesar diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura Rp55 miliar. Kemudian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp20 miliar, dan Polri untuk pengamanan Rp5 miliar.
Bagaimana prosesnya? Apa saja yang menjadi perhatian penting dalam peristiwa lima tahunan tersebut, termasuk dampak ekonomi yang dirasakan para pedagang, pengusaha kecil dan masyarakat secara umum?
Tahapan Pilkada 2024 diluncurkan Pemkab Jayapura pada 15 Juni 2024 dengan acara seremonial yang dihadiri seluruh pihak yang berkompeten, seperti KPU Provinsi Papua, Bawaslu Papua, serta penyelenggara dan pengawas di tingkat Kabupaten Jayapura.
Seperti biasa, tahapan Pilkada diawali dengan sosialisasi, lalu pendaftaran bakal colon bupati dan wakil bupati ke partai politik (parpol) tingkat kabupaten. Parpol memproses para pendaftar hingga direkomendasikan sebagai pasangan calon (paslon) dan didaftarkan ke KPU Kabupaten Jayapura untuk diproses sebagai peserta Pilkada.
Setelah memproses, KPU Kabupaten Jayapura akhirnya memutuskan lima paslon sebagai peserta Pilkada Kabupaten Jayapura 2024. Kelimanya adalah pasangan Ted Mokay dan Pardi, Yunus Wonda dan Haris Yocku, Jan Jap Ormuserai dan Asrin Rantetasak, Jhon Manangsang dan Daniel Mebri, serta Alpius Toam dan Giri Wijayantoro.
Menuju hari pencoblosan 27 November 2024, kelima paslon mengikuti setiap tahapan, termasuk melakukan sosialisasi. Mereka berlomba mencari dan menarik perhatian masyarakatnya agar memilih mereka sebagai bupati dan wakil bupati.
Dalam tahapan sosialisasi, pertemuan tatap muka, dan kampanye terbuka, banyak hal dipersiapkan oleh setiap paslon untuk menarik simpatik pemilih, seperti pada setiap wilayah atau tempat yang akan mereka kunjungi. Pedagang lokal dan pengusaha UMKM di lokasi aktivitas dan transaksi perekonomian di tingkat bawah berlangsung juga menjadi target. Apalagi masyarakat di kampung-kampung yang merupakan basis suara bagi paslon yang berkompetisi.
Apakah dampak ekonomi yang diharapkan oleh masyarakat sebagai pelaku usaha mikro di tingkat bawah benar-benar terwujud atau tidak sama sekali? Hal ini tentu kembali kepada kebutuhan yang diperlukan masing-masing paslon melalui tim sukses mereka yang mempersiapkan segala hal dalam melaksanakan tahapan sosialisasi.
Tidak memberikan manfaat signifikan
Akademisi Universitas Papua Dr Ir Agus Sumule menilai bahwa tahapan Pilkada 2024 yang diikuti para paslon atau kandidat sama sekali tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat lokal di daerah bersangkutan.
Hal ini, katanya, terjadi di seluruh Papua, kabupaten dan kota yang melaksanakan Pilkada serentak 2024.
Menurut Sumule, pengeluaran kandidat seperti dana untuk APK (Alat Peraga Kampanye), entah secara langsung dari dana sendiri maupun secara tidak langsung yang dibuat KPU, hampir tidak ada yang dibelanjakan kepada penduduk lokal.
“Bagi saya Pilkada hampir tidak memberikan manfaat ekonomi apa-apa kepada masyarakat setempat atau lokal,” ujarnya kepada Jubi di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua melalui pesan singkat, Kamis (12/12/2024).
Tidak ada masyarakat setempat, kata Sumule, yang memiliki perusahaan percetakan yang bisa memperoleh keuntungan dari pencetakan APK. Atau sangat sedikit masyarakat setempat yang memiliki kendaraan yang bisa disewa aslon untuk keperluan memobilisasi penduduk untuk menghadiri kampanye.
“Dalam pertemuan-pertemuan di tempat terbuka, tambahnya, masyarakat setempat paling hanya menjual pinang dan bahan natura lainnya, seperti buah-buahan. Kemudian menjual pernak-pernik kerajinan tangan seperti topi bulu kasuari atau noken dan tas-tas tangan berbahan kulit kayu, serta aksesori Papua lainnya. Sementara barang dagangan lain dijual warga pendatang.
“Jadi, kalau pertanyaannya adalah apakah ada pemasukan signifikan bagi OAP (Orang Asli Papua) di Jayapura atau juga di tempat-tempat lain di Papua, maka jawabannya adalah pendapatan yang mereka peroleh sangat kecil,” katanya.
Pelaku ekonomi di tingkat bawah, seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), tentu berharap lebih dari momentum yang hanya lima tahunan sekali terjadi di Indonesia. Total ada 8.500 UMKM di Kabupaten Jayapura dan tentunya mustahil mereka mendapat bagian tambahan pundi-pundi dari helat Pilkada 2024.
Senada dengan Agus Sumule, Penjabat Bupati Jayapura Semuel Siriwa juga berpendapat dampak ekonomi dari Pilkada 2024 sama sekali tidak begitu terlihat, bahkan hampir tidak ada, secara khusus bagi pedagang lokal atau UMKM di Kabupaten Jayapura.
“Secara umum gambaran ekonomi daerah kita masih normal, tetapi harapan masyarakat terhadap dampak ekonomi dari perhelatan Pilkada mungkin sangat minim, karena semua fasilitas penunjang yang digunakan sudah berbasis teknologi atau online,” ujarnya.
Tahapan pilkada yang berlangsung sebelum hari H, di mana semua orang memberikan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS), adalah waktu yang sangat krusial bagi paslon untuk mendapatkan simpati dan kepercayaan lebih dari masyarakat dengan memberikan apa yang menjadi kelebihan dari finansial mereka kepada pedagang lokal ataupun masyarakat setempat.
Tokoh masyarakat Kabupaten Jayapurai Hengky Yoku menilai pelaksanaan Pilkada 2024 mustinya memberikan dampak ekonomi yang signifikan kepada masyarakat, khusus kepada para pelaku usaha mikro yang ada di kampung-kampung.
“Dalam tahapan ini hanya politik praktis yang diutamakan, sementara nilai sosial dan kemanusiaan di nomorduakan. Padahal status politik dalam pemilu adalah saling membutuhkan satu dengan lainnya,” katanya.
Menurutnya dampak ekonomi yang sesungguhnya adalah adanya keterikatan hubungan sosial antara paslon dan masyarakat pada saat tahapan pilkada itu berlangsung. Menurutnya bukan hal tabu bagi masyarakat bahwa kertas suara itu sebagian besar memiliki nilai uang dalam jumlah tertentu bagi setiap orang yang menyalurkan hak pilihnya.
“Ini menjadi pertanyaan, waktu jadi pejabat sering kunjungi warganya atau tidak, dalam tahapan pilkada ada kesepakatan yang dibuat atau tidak. Masyarakat tidak akan mendapat apa-apa dari pesta demokrasi ini, padahal masyarakat adalah tuan pestanya,” kata Yoku.
Pada tahapan pilkada setiap paslon diberikan ruang dan waktu untuk bertemu konstituen mereka di tingkat bawah melalui sosilisasi, kampanye tatap muka, hingga kampanye terbuka. Bahkan secara pribadi para paslon juga melakukan kunjungan atau blusukan ke tempat-tempat layanan publik, seperti pasar, puskesmas, rumah sakit, bahkan sampai di rumah ibadah.
Tak begitu peduli proses Pilkada
“Di belakang dari tempat saya menjual buah pinang dan matoa ini, proses pencoblosan kertas suara sedang berlangsung,” ujar Susana Maria Boyadone, pedagang pinang di Kampung Dosai Distrik Sentani Barat Moi pada 27 November 2024.
Maria, sapaan akrabnya, mengaku sama sekali tidak perduli terhadap proses Pilkada yang sedang berlangsung. Alasannya, usaha kecil yang ia jalankan hanya sebatas menambah kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak-anaknya.
Ia sehari-hari berjualan pinang, sedangkan berjualan matoa hanya pada saat musim. Sehari penghasilannya Rp300 ribu sampai Rp500 ribu. Hasil penjualan itu yang ia putar ulang setiap hari untuk modal esok setelah menyisihkan untuk kebutuhan rumah tangga.
Ia menceritakan, saat kampanye Pilkada ada rombongan yang sangat banyak menggunakan kedaraan sambil membagi-bagikan selebaran dan stiker.
“Teman di sebelah saya bilang, itu calon bupati punya tim yang datang, rombongan itu juga membeli sebagian besar buah matoa dan pinang yang ada di atas meja jualan saya,” ujarya.
Pada hari pencoblosan, setelah Boyadone menusuk pilihan di bilik suara, ia kembali melanjutkan aktivitas rutin menjual pinang dan buah matoa. Hari itu satu karung pinang tumpuk dan matoa habis terjual, karena banyak orang yang datang ke TPS membeli dagangannya.
“Pada hari pencoblosan itu saja, tetapi yang namanya untung dari penjualan setiap hari tetap sama jumlahnya. Semoga di waktu mendatang bisa lebih baik lagi dari hari ini, namanya usaha kecil-kecilan seperti ini cukup untuk bisa makan saja kami sangat bersyukur,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Costantina Demena, pedagang sayur-mayur dan bumbu dapur di Pasar Kampung Wanya, Distrik Depapre. Ia berharap dapat bertemu langsung dengan para paslon yang sempat mengunjungi pasar kampung tempat ia berjualan.
Ibu dua anak itu setiap hari berjualan sayur-mayur dengan modal Rp100 ribu hingga Rp250 ribu. Setiap hari ia berjualan dengan modal yang sama disisihkan dari hasil penjualan. Baginya seperti mimpi di siang bolong untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan modal yang besar.
Baginya para paslon yang berkunjung ke pasar saat musim kampanye tak berbeda dengan pembeli yang datang berbelanja ke pasar.
“Namanya juga politik, di awal saja mereka menabur ribuan janji kepada kita masyarakatnya, nanti setelah jadi pemimpin kami yang berjualan di sini dilupakan, padahal roda perekonomian daerah ditentukan oleh kami yang duduk berjam-jam di lantai pasar ini,” katanya.
Dampak ekonomi: konsumsi dan atribut kampanye
Ketua KPU Kabupaten Jayapura Jerry Efra Tunya mengatakan dari sisi ekonomi, penyelenggaraan Pilkada serentak terkait dengan kesibukan seksi konsumsi dari tim sukses masing-masing paslon. Konsumsi diperlukan karena ada tahapan kampanye, baik tertutup maupun terbuka. Dampak ekonomi lainnya adalah pembuatan atribut kampanye.
“Dampaknya tidak terlalu signifikan kepada pengusaha lokal kita, karena kebutuhan Pilkada hampir 95 persen adalah barang produksi atau percetakan,” ujar Tunya.
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan menyalurkan Rp37,52 triliun untuk Pilkada serentak di seluruh daerah di Indonesia. Dana itu disalurkan melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). (*)
Discussion about this post