Sentani, Jubi – Rudi Bukanaung dan Piet Hariyanto Soyan ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua sementara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Jayapura periode 2024-2029 pada Sidang Paripurna Istimewa DPR Kabupaten Jayapura yang berlangsung di sebuah hotel di Sentani pada 22 Oktober 2024.
Sidang istimewa itu dipimpin Ketua DPR Kabupaten Jayapura periode 2019-2024 Cintiya Rauliana Talantan. Setelah pimpinan sementara terpilih, Cintiya menyerahkan secara resmi palu sidang kepada Rudi Bukanaung.
Pasca penetapan unsur pimpinan sementara yang sekaligus pelantikan 30 anggota DPR Kabupaten Jayapura periode 2024-2029, rencana dan jadwal berikutnya adalah tahapan orientasi dan pembekalan kepada tiga tugas dan fungsi kedewanan yang diikuti seluruh anggota baru.
Ketua Sementara DPR Kabupaten Jayapura Rudi Bukanaung mengatakan penyerahan palu sidang kepadanya sebagai unsur pimpinan sementara saat ini merupakan tanggung jawab yang besar sebagai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas selanjutnya sebagai wakil rakyat.
*****************
Jubi.id adalah media yang berbasis di Tanah Papua. Media ini didirikan dengan sumberdana masyarakat melalui donasi dan crowd funding. Dukung kami melalui donasi anda agar kami bisa tetap melayani kepentingan publik.
*****************
“Untuk hasil Pemilihan Legislatif 2024 Kabupaten Jayapura, Partai Nasdem memperoleh empat kursi dan Puji Tuhan jumlah tersebut menjadikan partai kami sebagai pemenang dan keputusan partai kepada saya sebagai ketua sementara,” katanya di Sentani, Rabu (30/10/2024).
Selanjutnya, kata Rudi, setelah ada surat masuk dari BPSDM Kemendagri (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri) kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) DPR Kabupaten Jayapura terkait tempat dan waktu pelaksanaan pembekalan dan orientasi, maka seluruh anggota dewan wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan tersebut.
Ia menyampaikan tugas utama sebagai unsur pimpinan sementara adalah memfasilitasi seluruh proses pembahasan jadwal dan tata tertib DPR Kabupaten Jayapura periode 2024-2029. Kemudian pembentukan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) bersama seluruh unsur pimpinan hingga dengan proses pelantikan unsur pimpinan yang definitif.
“Harapan kami semua, proses kegiatan orientasi yang dijadwalkan selama lima hari nanti dapat berjalan dengan baik dan ada kesepakatan yang dihasilkan berdasarkan regulasi yang sudah ditetapkan,” katanya.
Sekretaris DPR Kabupaten Jayapura (Sekwan) Timotius Derek Wouw menjelaskan hal yang sama, setelah pelantikan anggota dewan yang baru, dengan tidak menambah waktu dilanjutkan dengan pembekalan atau orientasi tugas dan fungsi kedewanan kepada 30 anggota dewan yang baru.
“Surat masuk sudah ada dan sudah kami sampaikan juga dalam jadwal kegiatan dewan bahwa setelah pelantikan dilanjutkan dengan kegiatan orientasi,” kata Wouw.
Ia mengatakan pelaksanaan orientasi dilakukan di salah hotel di Kota Jayapura selama lima hari. Agendanya membahas jadwal kegiatan, tata tertib, dan Alat Kelengkapan Dewan, serta penetapan unsur pimpinan.
Anggota DPRK mekanisme pengangkatan
Timotius Derek Wouw mengatakan terkait delapan anggota DPR Kabupaten Jayapura Mekanisme Pengangkatan atau ‘jalur otsus’, setelah ada penetapan oleh Pansel maka pelantikannya akan dilakukan Gubernur Papua,.
Wouw juga menyebutkan dari 30 anggota DPR Kabupaten Jayapura periode 2024-2029, ada 22 wajah baru dan 8 wajah lama.
“Pada periode kemarin ada 25 kursi atau anggota dewan, berarti 17 mantan anggota dewan kembali ke tengah masyarakat untuk beraktivitas lagi seperti biasa,” ujarnya.
Sedangkan periode sekarang ada penambahan 5 kursi lagi, sehingga menjadi 30 orang. Ia juga menjelaskan, bangunan Kantor DPR Kabupaten Jayapura yang sedang direhab akan fokus membangun ruang sidang dan penambahan ruangan bagi 8 anggota dewan dari Mekanisme Pengangkatan, termasuk ruang untuk unsur pimpinan dan fraksi.
Tokoh masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura Boaz Enok mengatakan dari 25 kursi menjadi 30 kursi menandakan ada sebuah peningkatan legislatif.
Peningkatan bukan hanya jumlah jiwa di Kabupaten Jayapura, tetapi juga peningkatan dari sisi regulasi terhadap proses pembangunan, proteksi terhadap masyarakat adat, ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan, serta kesejahteraan.
“Kursi bertambah tetapi tidak ada dampak yang signifikan terhadap pelayanan bagi masyarakat, sama halnya dengan membuang garam di lautan,” ujarnya.
Menurutnya hal terpenting dari kegiatan orientasi DPRK adalah memahami tugas dan fungsi kedewanan dengan baik dan benar, sehingga seluruh proses pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai dengan tiga tugas dan fungsi kedewanan.
“Tidak boleh keluar dari jalur tugas dan fungsi itu,” ujarnya.
Dalam perjalanan selama lima tahun ke depan, kata Enok, ada delapan kursi Mekanisme Pengangkatan yang akan bertugas bersama dengan 30 anggota dewan lainnya. Mereka akan menerima dan mendengar, serta melanjutkan seluruh aspirasi masyarakat di Kabupaten Jayapura.
“Sebagai masyarakat, kita apresiasi atas seluruh perjuangan yang sudah dilakukan untuk mendapatkan kursi dewan, hal ini harus sejalan dengan perjuangan yang sama untuk meneruskan, bahkan mengawal seluruh aspirasi masyarakat, sehingga pihak eksekutif sebagai eksekutor dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan tepat sasaran dan merata bagi seluruh masyarakat,” katanya. (*)
Iklan Layanan Masyarakat ini Dipersembahkan oleh PT. Media Jubi Papua
Discussion about this post