Dekai, Jubi – Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Yahukimo, Papua, membuka sidang II yang membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2022, selasa (18/10/2022).
Ketua DPRD Yahukimo Yosia Mirin mengatakan, sidang ini dibuka karena sudah dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
“Agenda ini diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD yang diajukan oleh kepala daerah,” kata Ketua DPRD Yahukimo Yosia Mirin.
Mirin berharap, pembahasan kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas plafon anggaran sementara yang disusun oleh kepala daerah itu, agar berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah.
*****************
Jubi.id adalah media yang berbasis di Tanah Papua. Media ini didirikan dengan sumberdana masyarakat melalui donasi dan crowd funding. Dukung kami melalui donasi anda agar kami bisa tetap melayani kepentingan publik.
*****************
Menurutnya, pimpinan badan anggaran DPRD Yahukimo dan Tim anggaran pemerintah daerah bahwa dalam pembahasan RAPERDA perubahan APBD tahun anggaran 2022 perlu memperhatikan beberapa hal, di antaranya harus sesuai dengan visi Yahukimo cerdas dan Yahukimo sehat
“Pengelolaan dana bantuan studi akhir kabupaten Yahukimo perlu dilakukan pendataan langsung di fakultas masing-masing di Papua maupun di luar Papua. Kemudian penanganan gizi buruk atau pengiriman tenaga kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita yang ada di setiap 51 distrik di kabupaten Yahukimo,” kata Mirin.
Selain Yahukimo cerdas dan sehat, kata Mirin, yang menjadi pehatian DPRD adalah permasalahan daerah mengenai penegasan batas wilayah kabupaten Yahukimo dan kabupaten Pegunungan Bintang, penetapan harga eceran tertinggi BBM, penanganan kemanusiaan distrik Suru-Suru.
Sementara itu, Wakil Bupati Yahukimo Esau Miram menjelaskan dalam APBD perubahan tahun 2022 ini dilakukan beberapa penyesuaian meliputi pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya.
Bahkan, belanja derah disusun berdasarkan pemikiran beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati masyarakat, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.
“Oleh karena itu dalam dalam penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2022 saya berharap dapat tercapai sasaran baik dalam dalam konteks daerah ataupun satuan kerja, dengan menggunakan pendekatan anggaran kinerja dan prestasi kerja setiap SKPD,” kata Esau Miram. (*)
Iklan Layanan Masyarakat ini Dipersembahkan oleh PT. Media Jubi Papua
