Sentani, Jubi – Pemerintah kampung di Wilayah Pembangunan III Kabupaten Jayapura diminta membuat program kerja yang berkesinambungan. Setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau APBK yang telah disusun pemerintah kampung akan diverikasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura, agar seluruh program dan kegiatan tepat sasaran dan berdampak kepada masyarakat luas.
Hal itu dinyatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura, Sabtu (4/3/2023). Menurutnya, biaya setiap program dan kegiatan harus sesuai dengan anggaran yang ditetapkan di setiap pos program kerja.
“Misalnya yang diprioritaskan itu adalah tanaman kakao, maka secara berkesinambungan [ada] perencanaan, pengembangan, hingga pengawasan dan pemberdayaannya. Demikian juga dengan tanaman yang lain, durian, kelapa, sagu, atau mungkin dari sektor peternakan maupun perikanan,” ujar Hikoyabi.
Ia menyatakan forum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) harus menjadi rambu dan penunjuk arah perencanaan pembangunan di tingkat kampung. Menurutnya, semua pihak wajib mengikuti dan berkomitmen menyukseskan RKPD yang telah ditetapkan.
*****************
Jubi.id adalah media yang berbasis di Tanah Papua. Media ini didirikan dengan sumberdana masyarakat melalui donasi dan crowd funding. Dukung kami melalui donasi anda agar kami bisa tetap melayani kepentingan publik.
*****************
“Kadang kala, dalam pelaksanaan forum seperti itu kami mengunjungi masyarakat di kampung, tetapi tidak ada sesuatu yang bisa kami berikan kepada mereka. Datang bicara banyak saja, lalu pergi tanpa bekas. Sebagai perempuan, jujur saya menangis saat dengan kondisi itu,” jelasnya.
Pemerintah kampung, kata Hikoyabi, adalah perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam hal pelayanan publik di tengah masyarakat. Ia menyarankan pemerintah kampung tidak merencanakan terlalu banyak program, apalagi jika kebanyakan program yang direncanakan justru tidak dikerjakan hingga selesai.
Menurutnya, perencanaan pembangunan di tingkat kampung seharusnya fokus dengan kebutuhan mendasar masyarakat di kampung masing-masing. “[Kalau pemerintah kampung] tetapkan [terlalu] banyak program, [nanti] bingung sendiri, mau kerja yang mana duluan, sementara anggarannya tidak mencukupi. Atau, kalaupun dikerjakan, tidak sesuai kualitas yang diharapkan,” ucapnya.
Ia meminta pemerintah kampung selama tiga tahun mendatang merumuskan program prioritas yang akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Target pencapaian terbaik harus ditetapkan, sehingga apa yang dikerjakan nanti benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Ketika tamu atau siapa saja yang datang ke kampung, ada menu lokal seperti pisang, keladi, singkong, sagu bakar, ikan bakar. Bukan makanan warung yang dibungkus lalu di bawa ke kampung. Kepala kampung harus tunjukan hasil yang ada di kampungmu, bukan hasil dari luar,” kata Hikoyabi. (*)
Iklan Layanan Masyarakat ini Dipersembahkan oleh PT. Media Jubi Papua
