Sentani, Jubi – Persatuan Dharma Kesehatan Indonesia atau Perdhaki, SSR Yayasan Putri Kerahiman Papua atau Yapukepa, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura mengadakan pertemuan lintas sektor dengan mengajak pemerintah kampung mencegah dan mengendalikan malaria. Pertemuan tersebut diadakan di Aula Kantor Bupati Jayapura, Sentani, Jumat (25/10/2024).
Manager SSR Yapukepa 2, Tomi S Aliljaman mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar dapat terlibat dalam berbagai kegiatan pencegahan dan pengendalian malaria di tingkat Kabupaten maupun kampung.
More Read
“Dengan pertemuan koordinasi lintas sektor ini, pemangku kepentingan diajak untuk mengintegrasikan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian malaria ke dalam rencana pembangunan kabupaten sebagai bagian dari upaya yang holistik dalam penanggulangan penyakit Malaria di Kabupaten Jayapura,” katanya.
Melalui kegiatan ini, Tomi berharap bisa meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga bisa mengubah perilaku masyarakat untuk menurunkan kasus malaria. Ia juga berharap pemerintah kampung bisa mengembangksn kebijakan yang efektif sejalan dengan keberlanjutan program eliminasi malaria.
“Kami dari Perdhaki melalui SSR Yapukepa (Yayasan Putri Kerahiman Papua) siap mendukung dan membantu pemerintah Kabupaten Jayapura menurunkan angka kesakitan Malaria di Kabupaten Jayapura,” ujarnya.
Selain itu, Tomi juga meminta Dinas Kesehatan Jayapura bisa memperhatikan ketersediaan stok logistik alat pemeriksaan di setiap kader malaria. Sebab kader berperan penting membantu masyarakat yang kurang mampu untuk berobat malaria.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi menyebutkan kurang lebih 300 kader malaria disiapkan di setiap kampung sebagai upaya menangani kasus malaria. Kader malaria, lanjutnya, mengidentifikasi semua warga di kampung dan apabila ditemukan kasus positif akan segera diobati.
Hikoyabi juga mengatakan pemerintah memberikan insentif sebesar Rp500 ribu untuk mendukung pekerjaan kader malaria. Selain itu, ada pula dukungan dari Perdhaki sekitar Rp300-700 ribu bergantung kinerja kader.
Hikoyabi menambahkan di Bandara Timika terdapat kader malaria yang memeriksa penumpang datang. Menurutnya, hal itu bisa dipertimbangkan dinkes untuk menerapkannya di Jayapura atau inovasi lainnya sebagai upaya mengeliminir malaria.
Dalam kegiatan tersebut juga ada Penandatanganan Peraturan Kampung oleh kepala kampung terkait percepatan eliminasi malaria di kampung. Hal itu bertujuan agar kepala kampung mempunyai landasan hukum untuk menjalankan program tersebut. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
