Maybrat, Jubi – Solidaritas Masyarakat Maybrat Pro Demokrasi dan Peduli HAM (SMM Prodem HAM), mendesak aparat keamanan segera menangkap terduga pelaku penembak tiga warga di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya.
Desakan itu disampaikan saat SMM Prodem HAM menggelar aksi damai di Kabupaten Maybrat, Selasa (18/8/2026).
Tiga warga sipil di Maybrat, yakni Silvester Assem, Selviana Sory dan Anike Fatie dilaporkan ditembak di sekitar Kali Kamundan/Muara Aifam yang merupakan kawasan perbatasan antara Kampung Ainot dan Kampung Aifam, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat, Kamis petang (13/8/2026).
Massa mendesak Pemerintah Kabupaten Maybrat, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, serta jajaran TNI dan Polri segera mengambil langkah nyata mengusut kasus tersebut, dan memastikan pihak yang bertanggung jawab diproses secara hukum.
Ketua Presidium PMKRI Cabang Aimas Santa Monika, Silvester Mate menegaskan bahwa masyarakat Maybrat tidak ingin kasus penembakan terhadap tiga warga hanya berakhir sebagai pembahasan rapat tanpa keputusan.
Menurutnya, pemerintah harus menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dengan memastikan adanya proses hukum yang transparan.
“Pemerintah tidak boleh hanya diam atau sekadar menyampaikan bahwa persoalan ini sedang dibahas. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata,” kata Silvester Mate.
Menurutnya, hasil rapat antara Pemerintah Kabupaten Maybrat, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, serta jajaran TNI dan Polri harus menghasilkan keputusan konkret. Tidak boleh hanya menjadi ruang pembahasan internal tanpa memberikan kepastian kepada masyarakat.
“Masyarakat sedang menunggu. Kalau pemerintah ingin masyarakat percaya, maka harus ada keputusan dan tindakan yang nyata,” ujarnya.
Ia mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat keamanan akan semakin menurun apabila kasus tersebut tidak ditangani secara serius.
Selain mendesak terduga pelaku segera ditangkap dan diproses hukum, massa juga menyampaikan tuntutan terkait keberadaan pos-pos TNI dan Polri di wilayah masyarakat Maybrat.
Katanya, masyarakat meminta keberadaan pos-pos aparat di wilayah mereka ditinjau kembali. Sebab, keberadaan aparat keamanan di wilayah itu disebut menimbulkan ketakutan dan keresahan.
“Karena itu kami meminta pemerintah mengevaluasi seluruh keberadaan pos-pos tersebut,” ucap Silvester Mate.
Ia mengatakan, masyarakat ingin hidup aman di tanah mereka sendiri. Kalau masyarakat merasa takut ketika aparat berada di wilayah mereka, maka pemerintah harus melihat persoalan ini secara serius.
Sebab, jangan sampai masyarakat merasa tanah mereka sendiri tidak lagi menjadi tempat yang aman.
SMM Prodem HAM meminta proses pengusutan harus dilakukan transparan, dengan melibatkan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk memastikan fakta sebenarnya.
SMM Prodem HAM menegaskan akan mengawal kasus tersebut, dan meminta seluruh pihak menempatkan keselamatan masyarakat sipil dan penegakan hukum sebagai prioritas.
Memastikan hasil rapat Pemerintah Kabupaten Maybrat, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, TNI dan Polri benar-benar menghasilkan langkah konkret yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (*)
Discussion about this post