Jayapura, Jubi – Pengamat kebijakan publik Papua Dr Methodius Kossay SH MHum menilai, munculnya nama Frans Pigome, putra asli Papua, sebagai calon Presiden Direktur PT Freeport Indonesia merupakan momentum penting dalam arah baru kepemimpinan nasional di sektor strategis negara.
Menurutnya, di tengah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan kemandirian dan pemerataan ekonomi berbasis sumber daya alam, kehadiran figur lokal berkapasitas internasional seperti Frans Pigome, menjadi simbol transformasi menuju kepemimpinan yang inklusif dan berkeadilan.
“Presiden Prabowo tidak perlu ragu memberikan kepercayaan kepada putra Papua untuk memimpin Freeport Indonesia. Ini langkah nyata mewujudkan pemerataan dan keadilan dalam pembangunan nasional,” kata Kossay saat diwawancarai Jubi via WhatsApp, Rabu (15/10/2025).
Menurut Kossay pemerintahan baru dinilai membawa semangat perubahan dalam kebijakan ekonomi nasional. Fokus pemerintah kini bukan hanya menjaga stabilitas makro, melainkan juga memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui hilirisasi tambang, peningkatan nilai tambah di dalam negeri, serta pemerataan manfaat ekonomi bagi daerah penghasil sumber daya alam.
Langkah ini, kata Kossay, merupakan wujud nasionalisme sumber daya alam, di mana kekayaan bumi Indonesia harus dikelola untuk kemakmuran rakyat, bukan semata kepentingan korporasi global.
“Dalam kerangka ini, PT Freeport Indonesia memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan hasil tambang di Papua memberi dampak nyata bagi masyarakat lokal,” ujarnya.
Sejak pemerintah Indonesia menguasai 51 persen saham Freeport melalui MIND ID, perusahaan tersebut tidak lagi sekadar simbol investasi asing, tetapi telah menjadi ikon kedaulatan ekonomi nasional.
“Pergantian kepemimpinan di Freeport selalu menjadi perhatian publik, bukan hanya dari sisi bisnis, tetapi juga dari perspektif kebijakan dan keadilan sosial,” ujarnya.
Menurutnya, kepemimpinan baru Freeport harus mampu menjembatani kepentingan nasional dengan aspirasi masyarakat adat yang telah lama berdampingan dengan aktivitas pertambangan di Mimika.
Figur Frans Pigome
Methodius Kossay, doktor ilmu hukum Universitas Trisakti, Jakarta itu, juga menilai Frans Pigome sebagai sosok yang memenuhi syarat profesional dan sosial untuk memimpin Freeport Indonesia.
“Ia telah berkarier lebih dari satu dekade di Freeport-McMoRan, Phoenix, Arizona, Amerika Serikat, menjabat sebagai vice president, dan kini menjadi Technical Advisor for Directors and CEO PT Freeport Indonesia,” katanya.
Menurut Kossay kapabilitas dan integritas Frans Pigome tidak perlu diragukan. Ia dikenal tegas, profesional, dan memiliki kepedulian terhadap hak-hak masyarakat adat di wilayah tambang.
Nama Frans Pigome, katanya, juga mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat Papua, termasuk pemilik hak ulayat Amungme dan Kamoro.
“Dukungan moral dan sosial tersebut sebagai kekuatan yang belum pernah dimiliki kepemimpinan Freeport sebelumnya,” katanya.
Freeport, kata Kossay, bukan sekadar perusahaan tambang, melainkan amanat bangsa. Karena itu, pengelolaannya harus berorientasi pada keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama.
“Memberi ruang bagi putra daerah seperti Frans Pigome untuk memimpin Freeport adalah bagian dari politik inklusif yang memperkuat keindonesiaan itu sendiri,” ujarnya.
Ia menambahkan, kedaulatan ekonomi sejati bukan hanya soal kepemilikan saham negara, tetapi juga tentang siapa yang dipercaya mengelola aset strategis dengan hati, kapasitas, dan integritas. (*)
Discussion about this post