Janji perlindungan tak terpenuhi, Samson Same tewas dalam tahanan

Sorong, Jubi – Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Maybrat harus bertanggung jawab penuh atas kematian Setam Same alias Samson Same di Lapas Kelas IIB Sorong, Selasa (9/7/2025). Setam adalah seorang pemuda yang menyerahkan diri kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 25 April 2024.

Ketua KNPB Wilayah Maybrat, Adam Sory menilai bahwa kematian Samson Same adalah bentuk kelalaian pemerintah yang tidak menjamin hak-hak dasar tahanan, termasuk hak atas perawatan kesehatan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Dia sudah jalani proses hukum dan bahkan sudah ada putusan pengadilan. Tapi kemudian Jaksa mengajukan banding, dan proses hukum masih terus berjalan. Dalam masa tahanan itulah, almarhum mengalami sakit dan akhirnya meninggal dunia di Lapas Kelas IIB Sorong,” jelas Adam Sory, Selasa (15/7/2025).,

Menurut Adam Setam Same keluar dari tempat persembunyian pada 25 April 2024, setelah adanya pendekatan dan komunikasi dari pihak pemerintah daerah dan aparat keamanan yang menjanjikan perlindungan terhadap para pengungsi yang bersembunyi di dalam hutan.

“Almarhum keluar dari hutan setelah pemerintah dalam hal ini Pemerintah Distrik Aifat Selatan dan Pemerintah Kabupaten Maybrat mendekati keluarga dan membujuk secara persuasif agar ia menyerahkan diri. Mereka datang baik-baik dan berjanji akan memberikan perlindungan serta menyelesaikan semuanya secara hukum,” kata Sory.

Namun, setelah menyerahkan diri, Samson Same justru langsung ditangkap dan diproses secara hukum. Ia ditahan di Polres Maybrat, kemudian dipindahkan ke Polda Papua Barat, lalu dikirim ke Lapas Sorong untuk menjalani proses persidangan atas tuduhan terlibat dalam penyerangan Pos Koramil Kisor pada 2 September 2021.

“Ini bukan soal dia mantan anggota pergerakan atau bukan. Ketika dia sudah serahkan diri dan bergabung ke NKRI, maka sepenuhnya tanggung jawab ada di tangan pemerintah. Kita bicara soal nyawa manusia, dan hak dasar atas kesehatan dalam tahanan itu dijamin undang-undang maupun konvensi internasional. Jadi pemerintah harus bertanggung jawab secara hukum dan adat atas kematian ini,” tegasnya.

Ia juga mengecam upaya pemerintah dan aparat keamanan yang mencoba mengalihkan tanggung jawab atas kematian almarhum kepada KNPB atau organisasi perjuangan di wilayah Maybrat. “Sejak Samson Same menyerahkan diri ke NKRI, maka kami (KNPB wilayah Maybrat) sudah tidak punya hubungan hukum dengan dia. Kami tidak bertanggung jawab,” katanya.

Keluarga almarhum, menurut Adam, kini sedang menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah daerah dalam bentuk penyelesaian secara hukum dan adat sesuai nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat.

“Yang seharusnya bertanggung jawab adalah pemerintah dan aparat negara yang menahan dan memperlakukan dia dalam tahanan hingga akhirnya meninggal dunia,” jelasnya.

KNPB wilayah Maybrat meminta pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Maybrat segera menjawab tuntutan keluarga almarhum secara terbuka dan bertanggung jawab. “Jangan ada pembiaran terhadap kematian ini. Ini bukan kasus biasa. Ini menyangkut kepercayaan rakyat terhadap negara,” kata Sory.

Kepala Lapas Kelas IIB ini Sorong, Sukarna Trisna Armaja menjelaskan kematian Samson Same disebabkan Samson memiliki riwayat penyakit pernapasan kronis.

“Almarhum Samson Same memang punya riwayat paru-paru basah dan asma. Penanganannya terlambat karena keterbatasan fasilitas. Padahal setiap tahanan baru seharusnya ada rekam medis yang lengkap,” katanya.

Sukarna menambahkan, kewajiban menghadirkan layanan kesehatan di dalam Lapas adalah amanat mutlak, namun di Sorong, hal itu belum terpenuhi.

“Setiap lapas itu wajib punya klinik dan dokter. Tapi kami di sini tidak punya. Bahkan, pelayanan masyarakat dan pelayanan warga binaan lainnya masih dari nol. Ini tugas besar saya,” ujar Sukarna. (*)