Bandung, Jubi – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi belanja negara per Juli 2022 tumbuh 5,6 persen yaitu dari Rp1.368,4 triliun periode sama tahun lalu menjadi Rp1.444,8 triliun yang merupakan 46,5 persen dari pagu APBN 2022 sebesar Rp3.106,4 triliun.
“Di sisi belanja kita tetap jaga disiplin. Kita akan membelanjakan Rp3.106,4 triliun untuk tahun ini,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA yang diikuti Antara di Bandung, Kamis (11/8/2022).
Realisasi tersebut meliputi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang sebesar Rp490,7 triliun atau 51,9 persen dari pagu Rp945,8 triliun yang terkontraksi 10,7 persen dari Rp549,2 triliun pada periode sama tahun lalu.
Belanja K/L dimanfaatkan terutama untuk belanja pegawai termasuk THR dan gaji ke-13, kegiatan operasional K/L, pengadaan peralatan atau mesin, jalan, jaringan, irigasi serta penyaluran bansos ke masyarakat.
Secara rinci, belanja K/L meliputi belanja pegawai Rp152 triliun yang naik 5,3 persen (yoy) dari Rp144,3 triliun pada Juli tahun lalu yaitu untuk gaji dan tunjangan Rp101,8 triliun serta tunjangan kinerja, honorarium dan lembur Rp50,2 triliun.
Belanja K/L juga termasuk belanja barang sebesar Rp192,5 triliun yang turun 11,3 persen dibanding Juli 2021 Rp217,1 triliun meliputi Rp43,4 triliun untuk PCPEN dan Rp149,1 triliun untuk belanja barang lainnya.
Pemanfaatan belanja barang ini meliputi Kemenkes Rp33,9 triliun yaitu klaim pasien, insentif tenaga kesehatan dan vaksinasi serta Kemenhan Rp20,9 triliun untuk harwat alutsista, pengelolaan barang milik negara (BMN) dan penyelenggaraan kesehatan.
Kemudian Kemenkeu Rp30,2 triliun untuk selisih harga biodiesel dan beasiswa LPDP serta Kemenag Rp12,4 triliun yakni penyaluran BOS.
Belanja modal Rp70,2 triliun yang turun 18,2 persen dari Rp85,8 triliun pada Juli 2021 pun turut masuk dalam belanja K/L dengan pemanfaatan seperti peralatan dan mesin Rp32,1 triliun di Kemenhan dan Polri.
Kemudian juga gedung dan bangunan Rp8,2 triliun yakni untuk rumah dinas prajurit TNI dan Polri, terminal bandara pada Kemenhub dan sebagainya.
Belanja modal turut digunakan untuk jalan, jaringan dan irigasi Rp24,2 triliun meliputi pembangunan jalan, preservasi jalan dan jembatan serta pembangunan jalur kereta api pada Kemenhub.
Realisasi belanja negara juga termasuk belanja non K/L yaitu Rp540,6 triliun yang sudah mencapai 39,9 persen dari pagu Rp1.355,9 triliun dan meningkat 33,9 persen dari Rp403,6 triliun pada periode sama tahun lalu.
Realisasi belanja non K/L tersebut digunakan untuk kompensasi Rp104,8 triliun dari pagu Rp293,5 triliun untuk pembayaran kewajiban pemerintah atas penugasan penyediaan pasokan BBM dan listrik dalam negeri.
Subsidi Rp116,2 triliun yang tumbuh 16,7 persen pada Juli juga masuk dalam realisasi belanja non K/L meliputi BBM sebanyak 8,6 juta kiloliter dan LPG tiga kilogram 3,8 metrik ton.
Kemudian listrik bersubsidi kepada 38,5 juta pelanggan, pupuk 4,6 juta ton, debitur KUR kepada 4,4 juga debitur dan penyaluran KUR Rp207,4 triliun.
Selain kompensasi dan subsidi, belanja non K/L turut digunakan untuk program kartu Pra kerja Rp7,6 triliun kepada 2,1 juga peserta dari target 3 juta peserta.
Terakhir, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) turut menjadi bagian dari belanja negara dengan realisasi Rp413,6 triliun atau 51,4 persen terhadap APBN Rp804,8 triliun. (*)
