Papua butuh lapangan pekerjaan untuk kesejahteraan masyarakat

Jayapura, Jubi – Anggota Komisi VIII DPR RI Daerah Pemilihan Papua, Yan Permenas Mandenas, mengatakan Papua butuh lapangan pekerjaan untuk kesejahteraan masyarakatnya.

“Masalah utama bukan ekonomi tapi lapangan pekerjaan. Banyak sarjana pulang kampung. Ini berdasarkan hasil survei saya di Papua,” ujar Mandenas saat ngopi bareng dengan wartawan di sebuah kafe di Kota Jayapura, Rabu (7/2/2024) malam.

Lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari usaha/perusahaan/instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja, sehingga hadirnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sangat penting.

“Terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat memberikan harapan terhadap peningkatan sosial ekonomi masyarakat sebagai dampak hadirnya aktivitas ekonomi,” ujarnya.

Untuk memberikan kesempatan tersebut pemerintah daerah dan investor secara bersama harus dapat membuka peluang partisipasi dan mempersiapkan kemampuan masyarakatnya.

“Meningkatkan sumber daya manusia atau SDM Papua menjadi tugas pemerintah daerah. Saya mencoba menghadirkan investor pengelolaan ikan berskala ekspor di Kabupaten Biak, sehingga meningkatkan perekonomian,” ujarnya.

Yan Mandenas berharap pemerintah daerah di Papua membuka akses dan mendatangkan investasi, menciptakan investasi, dan mendatangkan lapangan pekerjaan.

“Jangan mempersulit investasi agar ke depan banyak orang yang investasi di Papua. Harus bisa menangkap peluang pasar global agar lapangan kerja terbuka lebih luas agar tidak tergantung pada pegawai negeri sipil atau PNS,” ujarnya.

Di momen Pemilihan Umum 2024, Yan Permenas mengajak masyarakat Papua untuk melihat visi pemimpin bukan secara lokal tapi menangkap potensi pasar global terutama tersedianya lapangan pekerjaan.

“Pengelolaan APBD bukan zamannya lagi tapi mengangkat potensi petani dan nelayan. Misalnya di Eropa kembangkan petani dengan memberdayakan masyarakat lokal. Di Papua juga harus bisa seperti itu,” ujarnya.

“Kepala daerah bisa menciptakan lapangan kerja baru, karena uang masuk di Papua besar tapi keluar juga besar sehingga perputaran uang tidak signifikan atau 45 persen setiap tahun, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. (*)