Merauke, Jubi – Wadah oikumene gereja-gereja Protestan di Indonesia atau dikenal Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) secara tegas menolak Proyek Strategis Nasional atau PSN di Tanah Papua. PGI mendukung penuh masyarakat adat untuk melakukan penolakan terhadap megaproyek pemerintah ini, sebab tidak berpihak terhadap masyarakat adat dan justru menyebabkan persoalan sosial-ekologi di tengah masyarakat.
Selain itu, gereja-gereja Protestan juga mengecam dan menolak militerisme dan otoritarianisme di Indonesia. Wadah persekutuan gereja-gereja Protestan ini mendorong agar adanya penghargaan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia.
Pernyataan penolakan ini disampaikan usai sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia yang dilaksanakan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, dari 30 Januari hingga 2 Februari 2026. Sikap PGI ini berdasarkan kajian, dan setelah mendengar suara masyarakat adat Papua, gereja-gereja di Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP).
Pelaksanaan sidang MPL-PGI dihadiri oleh perwakilan dari 105 sinode anggota, 30 Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Wilayah/Sidang Raya Gereja-gereja (PGIW/SAG), serta badan-badan oikoumenis dan lembaga mitra PGI.
Ketua Umum PGI, Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty, mengatakan persekutuan gereja-gereja di Indonesia menempatkan masalah ketidakadilan ekologis di Indonesia, termasuk di Tanah Papua, sebagai salah satu isu prioritas yang dibicarakan dari tahun ke tahun. Isu ini terkait dengan bagaimana tata kelola lingkungan dan tata kelola hutan yang bertindihan dengan hak hak masyarakat adat.
“Sudah sejak lama kita mendengarkan bagaimana kerusakan lingkungan, ketidakadilan ekologi terjadi di Papua secara menyeluruh, dan juga di Merauke. Kita masih ingat tentunya, proyek Mifee pemerintahan sebelumnya yang gagal di tempat yang sama. Food estate tidak jadi apa apa. Nah kita kembali dengar saat ini food estate dibangun lagi di atas kurang lebih 2 juta hektar lahan,” kata Manuputty di Merauke, Senin (2/2/2026).
Manuputty menerangkan bahwa salah satu tujuan sidang majelis pekerja lengkap persekutuan gereja-gereja di Indonesia tahun 2026 ialah untuk menyelamatkan lingkungan di Papua, khususnya Merauke, dari kerusakan dan ketidakadilan ekologis. Karenanya PGI tegas menolak proyek strategis nasional di Merauke, dan menunjukkan keprihatinan terhadap militerisasi dan otoritarianisme yang melemahkan hak masyarakat adat.
“Sidang [MPL-PGI] ini dilakukan di sini [Merauke], supaya gereja-gereja bisa melihat, mendengar dan menyelami langsung. Gereja-gereja bisa mendengarkan suara, keluhan, dan ratapan mereka. Bukan saja suara dan tangisan manusianya, tetapi juga tanahnya, buminya,” kata dia.
Pendeta Manuputty berujar bahwa setelah melalui berbagai kajian serta percakapan dengan masyarakat, dan pengalaman empirik yang dialami oleh gereja-gereja di Tanah Papua, PGI melalui sidang MPL 2026 mengambil sikap tegas untuk menolak PSN serta menolak militerisasi dan kecenderungan otoritarianisme di Indonesia yang melemahkan hak-hak masyarakat dan demokrasi serta partisipasi kritis dari masyarakat.
“Dan ini [pernyataan penolakan PSN] akan kami bawa dan menjadi sikap dari gereja gereja di Indonesia kepada pemerintah dan berbagai pihak terkait. PGI mendukung masyarakat adat dalam menolak PSN. Kami akan menyampaikan rekomendasi ini kepada pemerintah, termasuk bertemu langsung dengan presiden. Kami menekankan pentingnya pemerintah mendengarkan suara masyarakat dan menjaga keadilan ekologis,” ujarnya.
Sementara Ketua Sinode Gereja Protestan Indonesia (GPI) Papua, Pendeta Donald E Salima, mengatakan bahwa dampak negatif dari proyek strategis nasional terhadap masyarakat adat dan lingkungan menjadi salah satu isu strategis yang dibahas di dalam sidang MPL-PGI 2026 di Kabupaten Merauke. Donald mengaku apa yang menjadi harapan GPI Papua dari pelaksanaan sidang MPL itu terpenuhi.
“Ya kami berharap hasil sidang MPL-PGI ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Merauke, terutama berkaitan dengan isu yang paling sangat strategis. Harapan kami terjawab. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia sepakat untuk menolak Proyek Strategis Nasional, dan menyuarakannya secara berkelanjutan kepada pemerintah dan berbagai pihak,” kata Donald.
Selain menolak, GPI Papua berkomitmen untuk mendampingi masyarakat yang terdampak maupun yang melawan kebijakan proyek strategis nasional di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. GPI Papua dalam barisan persekutuan gereja-gereja di Indonesia akan menemui pemerintah atau presiden, guna menyampaikan kekhawatiran mereka tentang dampak negatif PSN, termasuk militerisme dan otoritarianisme.
“Selain PSN tadi, kami melihat pengerahan militer di Papua secara umum kesannya itu berlebihan. Bahkan militer banyak masuk ke ruang-ruang sipil, beberapa contohnya itu di program MBG, cetak sawah, pertanian dan lain sebagainya. Karena masalah ini juga akan kami sampaikan ke pemerintah, dalam hal ini presiden,” ujarnya. (*)
Discussion about this post