TPP Papua Selatan pantau distribusi BBM subsidi hingga pungli di sekolah

Merauke, Jubi – Tim Pengawasan Perijinan atau TPP Provinsi Papua Selatan yang terdiri atas kepolisian dan inspektorat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan pelayanan publik di Kabupaten Merauke. Operasi ini berlangsung dari 20 Oktober hingga 03 November 2025.

Operasi TPP ini dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran atas pelaksanaan perijinan dan praktek pungutan liar dalam ranah pelayanan publik. Sejumlah obyek yang dipantau, antara lain distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi, distribusi pupuk subsidi, pengelolaan pelabuhan hingga pungutan liar di lingkungan sekolah.

Inspektur Daerah Provinsi Papua Selatan, Sucahyo Agung Dwi Ariyanto, mengatakan bahwa Tim Pengawasan Perijinan sebelumnya adalah Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli. Setelah dibentuk beberapa waktu lalu, tim ini langsung bergerak melalukan pengawasan di sejumlah obyek di Merauke.

“Pengawasan ini merupakan implementasi dari MOU antara Mendagri, Kapolri, Jaksa Agung, KPK dan Bappisus pada 4 Februari 2025 tentang Kerja Sama Pengawasan Penyelenggaraan Perijinan, dan tim melaksanakan pengawasan di wilayah Merauke mulai 20 Oktober hingga 3 November 2025,” kata Sucahyo kepada Jubi di Merauke, Jumat (24/10/2025)

Sucahyo menjelaskan pengawasan dalam tahun ini sifatnya masih berupa pembinaan dan pencegahan, tapi ke depan telah disepakati bahwa akan langsung dilakukan penindakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Dijelaskan juga bahwa informasi dan data dari pengawasan di lapangan akan dievaluasi dan dikompilasi permasalahannya, selanjutnya Tim Pengawasan Perijinan akan mengumumkan kepada publik.

“Baru beberapa hari kita bergerak melakukan pengawasan di beberapa titik BBM subsidi, pelabuhan dan pupuk subsidi. Hasilnya akan segera kita ekpos kepada masyarakat. Tapi kita bisa lihat dua hari terakhir antrian BBM mulai berkurang,” katanya.

Ia berujar bahwa pemerintah melihat sekaligus merespon berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, salah satunya terkait membludaknya antrian bahan bakar minyak subsidi di sejumlah SPBU di Merauke.

“Kita juga mengawasi penyaluran pupuk subsidi agar tepat sasaran. Lalu mengawasi kegiatan di pelabuhan untuk mencegah terjadinya pungli serta pengawasan di lingkungan sekolah guna mencegah terjadinya pungli di sekolah-sekolah, dan memastikan pendidikan berjalan lancar,” katanya.

Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanfo, saat melepas Tim Pengawasan Perijinan belum lama ini, mengatakan bahwa pemerintah menindaklanjuti keresahan masyarakat dengan menurunkan tim yang akan mengawasi distribusi BBM subsidi, distribusi pupuk subsidi, pengelolaan pelabuhan serta lingkungan sekolah.

Gubernur Apolo Safanfo juga berharap ke depan TPP bisa menertibkan maraknya kendaraan bermotor dengan TNKB luar Papua Selatan yang selain tidak memberikan kontribusi pada pemasukan pendapatan asli daerah, juga menambah kepadatan lalu lintas, mengambil alih jatah BBM subsidi pemilik kendaraan lokal, dan rentan adanya kendaraan ilegal.

“Demikian juga penertiban kendaraan dan alat berat yang banyak beroperasi di perusahaan-perusahaan sehingga bisa berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Papua Selatan,” katanya. (*)